YOGYAKARTA, investor.id – Presiden Prabowo Subianto meminta para menteri dan pejabat eselon I agar menggunakan mobil buatan dalam negeri dan berhenti menggunakan mobil impor yang saat ini dipakai. Arahan tersebut disampaikan Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu dalam sebuah acara di Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Senin (28/10/2024). 

"Minggu depan saya akan pakai mobil yang Maung, mobilnya Pindad itu karena pak Prabowo sudah bilang minggu depan tidak ada lagi barang impor untuk mobil eselon 1 sama menteri," ujar Anggito di Yogyakarta.

Menurut Anggito kendaraan yang akan digunakan oleh para menteri adalah Maung Pindad, yang memiliki kandungan lokal sebesar 70%.

Mobil tersebut dirancang oleh Sigit Puji Santosa dari ITB, yang memastikan bahwa mayoritas komponen kendaraan tersebut dibuat di dalam negeri.

“Dia merancang mobil Indonesia ya 70% itu dari produk dalam negeri,” jelas Anggito.

Selain menyampaikan soal arahan kendaraan para menteri, Anggito juga berbagi pengalaman saat mengikuti retret di Akademi Militer (Akmil) Magelang. 

Kata Anggito, pelatihan para menteri tersebut bagus dalam membekali dirinya sebelum bertugas.

"Alhamdulillah itu pelatihan terbaik yang pernah saya ikuti lengkap yaa aspek substansinya maupun sarananya itu memang luar biasa jadi saya bersyukur," kata Anggito.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Reporter: Leni Wandira | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. CEO PT Inerco Global International Hendrik Kawilarang Luntungan menyatakan bahwa industri pipa baja seamless (tanpa sambungan) memiliki potensi besar untuk memenuhi kebutuhan industri minyak dan gas.

Namun, menurutnya, perhitungan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) saat ini masih belum mendukung produsen lokal.

"Hanya saja, perhitungan tingkat kompnen dalam negeri (TKDN) yang saat ini berlaku dinilai masih belum berpihak pada produsen pipa baja seamless dalam negeri," ujar Hendrik dalam keterangan resminya, Rabu (18/9).

Hendrik menjelaskan bahwa Indonesia masih mengimpor pipa baja seamless senilai Rp 15 triliun per tahun, meskipun permintaan untuk produk ini terus meningkat seiring dengan upaya pemerintah meningkatkan produksi minyak dalam negeri.

Kebutuhan pipa baja seamless untuk sektor migas diperkirakan mencapai 500.000 ton per tahun.

Ia menekankan pentingnya mengoptimalkan kapasitas produsen dalam negeri agar dapat memenuhi kebutuhan pasar secara mandiri.

Selain itu, peningkatan kandungan lokal diharapkan dapat memberikan nilai tambah dan mengurangi defisit transaksi neraca perdagangan.

"Di sisi lain, kandungan lokal pipa baja seamless juga terus ditingkatkan agar dapat memberi nilai tambah yang optimal. Sekaligus mengurangi defisit transaksi neraca perdagangan untuk produk pipa baja seamless,’’ ujar Hendrik.

Hendrik juga mengharapkan dukungan dari pemerintah dan pemangku kepentingan untuk menjadikan industri pipa baja nasional sebagai "tuan di negeri sendiri."

Saat ini, sertifikat TKDN yang dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian dinilai belum memberikan porsi yang ideal bagi produsen dalam negeri.

Inerco, yang berdiri sejak 2008, berfokus pada perdagangan pipa baja untuk pengeboran dan distribusi minyak dan gas, dengan pelanggan utama seperti Chevron dan Pertamina.

Perusahaan ini sedang memperjuangkan agar target TKDN bisa disetujui, yang diharapkan dapat meningkatkan kebanggaan terhadap produk dalam negeri serta menghemat hingga Rp 15 triliun.

"Saat ini, Inerco sedang memperjuangkan kepada pemerintah agar target TKDN bisa mendapat lampu hijau sehingga berdampak pada kebanggaan produk dalam negeri dan penghematan 15 triliun," pungkasnya.

JAKARTA - Lahirnya Permenperin 46/22 dirancang sebagai upaya Kemenperin membuka kesempatan bagi para pelaku usaha industri kecil menengah untuk ikut berpartisipasi memenuhi kebutuhan barang dan jasa pemerintah .Hanya saja dalam prakteknya, diduga banyak perusahaan-perusahaan berskala besar juga ikut memanfaatkan regulasi yang sebenarnya ditujukan untuk kepentingan IKM itu.

Dalam Permenperin tersebut, pemerintah mewajibkan IKM memenuhi syarat 40% TKDN sebagai syarat untuk ikut berpartisipasi dalam memenuhi kebutuhan pengadaan barang dan jasa pemerintah.Merespons hal tersebut, Anggota Komisi VI DPR RI, Darmadi Durianto mengatakan, ketentuan TKDN 40% itu mestinya dibarengi pengawasan yang ketat.

"Sebab dalam implementasinya syarat 40% TKDN banyak dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan besar untuk ikut proyek-proyek pemerintah. Harusnya ditertibkan praktek semacam ini. Imbasnya cukup serius terhadap iklim investasi nantinya," ungkap Bendahara Megawati Institute itu.

Mestinya, lanjut dia, pemerintah tidak gampang memberikan sertifikat TKDN 40% kepada perusahaan-perusahaan yang memiliki size modal yang unlimited.

"Perusahaan besar enggak boleh dikasih TKDN IK, tapi disiasati saja tanpa harus membuka peluang kepada perusahaan-perusahaan besar yang ujungnya justru mengambil porsi TKDN IKM. Pemerintah mestinya melakukan verifikasi dan validasi secara kredible sebelum menyetujui pemberian sertifikat TKDN 40%," tandasnya.

Darmadi menegaskan, lemahnya pengawasan terkait implementasi TKDN justru bisa kontraproduktif dan bahkan menghambat pertumbuhan investasi dalam negeri. ?Lemahnya pengawasan di lapangan, justru berpotensi membuat investor hengkang,? ujarnya.

Sambung Darmadi menjelaskan, kemudahan yang diberikan pemerintah bagi pelaku usaha dengan modal dibawah lima milyar untuk mendapatkan sertifikat TKDN IK dengan penetapan perhitungan besaran TKDN 40% justru membuka celah terjadinya penyimpangan.

Privilege inilah yang menurutnya dimanfaatkan sebagai celah bagi pihak tertentu untuk mengambil keuntungan. Modus yang ditempuh pelaku bisnis tak bertanggung jawab ini, menurut Darmadi, dilakukan dengan sistematis.

"Diawali dengan membuat dan mendaftarkan perusahaan dalam skala yang memenuhi klasifikasi industri kecil, dengan verifikasi dari pejabat pemerintah terkait yang dilakukan secara daring hanya berdasarkan dokumen yang disampaikan, pelaku usaha ini dengan mudah mendaftarkan usahanya sebagai pabrikan atau produsen produk tertentu," bebernya.

Modal kelengkapan dokumen inilah, ungkap dia, yang kemudian digunakan untuk menawarkan produk-produk yang sebenarnya bukan merupakan produksinya. "Jelas kondisi ini bertentangan dengan semangat penerapan TKDN itu sendiri,? ujarnya pula.

Tak hanya itu, Darmadi menduga modus sejenis juga terjadi pada kebutuhan sistem pendingin udara (air conditioning ? AC) dalam proyek-proyek pemerintah. Padahal, kata dia, terjadinya hal ini, dapat menimbulkan beberapa kerugian bagi pemerintah.

"Pertama, TKDN IK yang diharapkan dapat menumbuhkan industri kecil justru tidak mencapai sasarannya karena dimanfaatkan pelaku bisnis yang tak bertanggung jawab. Sementara di sisi lain, hal ini justru menjadi pintu masuknya sistem pendingin udara dari merek yang sebenarnya tak memenuhi besaran nilai TKDN sesuai disyaratkan pemerintah," urainya.

Kerugian lebih besar lagi, menurut Darmadi Durianto, ada pada potensi terjadinya negatif investasi bagi tumbuhnya industri pendingin dan refrigerasi di Indonesia.

?Padahal sejalan dengan penerapan TKDN oleh pemerintah, telah mendorong lebih banyak merek pendingin dan refrigerasi dari luar untuk mendirikan fasilitas produksinya di Indonesia,? paparnya.

Bahkan terbaru, menurutnya lagi, ada perusahaan asal Jepang yang tengah bersiap mendirikan fasilitas produksi baru di Indonesia dengan nilai investasi mencapai Rp3,3 triliun. Dijadwalkan siap beroperasi di tahun depan, kata Darmadi, perusahaan ini bakal menyerap sekitar 2,500 tenaga kerja.

?Sedemikian besar investasi dan efeknya bagi perekonomian Indonesia, membuat kondisi ini pantas menjadi kekhawatiran karena dapat mengganggu keberlangsungan investasi bagi para anggota kami. Dorongan produksi dalam negeri dari pemerintah, justru dikalahkan dengan kondisi ini,? tandasnya.

Lebih lanjut Ia mengharapkan pemerintah untuk mengambil tindakan nyata melalui koordinasi berbagai kementerian terkait untuk menangani kondisi ini.

?Disinilah pemerintah mesti hadir. Tak hanya mendorong investasi, namun pula memastikan kenyamanannya melalui penguatan pengawasan dengan koordinasi berbagai kementerian terkait. Selekasnya, sebelum menjadi semakin masif dan mengancam investasi dalam negeri,? pungkasnya.