TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP menyebutkan hal urgen dan mendesak di kementerian yang harus diatasi melalui penunjukkan Lotharia Latif sebagai Direktur Jenderal Perikanan Tangkap. Dia mantan Kepala Kepolisian Daerah Maluku.

Asisten Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Media dan Komunikasi Publik, Doni Ismanto, mengatakan Lotharia pernah bertugas sebagai Kapolda di wilayah pengelolaan perikanan atau WPP strategis, seperti di Kota Tual, Maluku. Kota Tual dan kepulauan itu disebut akan dijadikan lokasi modeling penangkapan ikan terukur (PIT).

"PIT kantrialdi Tual," kata Doni saat dihubungi melalui aplikasi perpesanan, Jumat, 9 Agustus 2024. Selain itu, Lotharia dianggap sebagai orang yang lama bertugas di Maluku dengan potensi sumber daya laut perikanan seperti ikan tuna.

"Timur Indonesia kan banyak ikan-ikan bernilai tinggi, misalnya Tuna," ucap dia. Penjelasan lain yang disampaikan perihal penunjukkan Lotharia karena dirinya seorang anggota kepolisian. Secara organisasi, kata dia, dibutuhkan tenaga dari kepolisian mengeksekusi rencana strategis di sektor kelautan dan perikanan. Khususnya perikanan tangkap dengan implementasi PIT.

Harapan KKP, Lotharia dapat mengawal berbagai kebijakan strategis kementerian yang dipimpin Wahyu Sakti Trenggono itu. "Harapannya, pengalaman selama beliau berkarir di kepolisian dapat membantu KKP mengawal kebijakan-kebijakan strategis, termasuk terkait implementasi Penangkapan Ikan Terukur," ujar Doni. Dia diklaim sebagai sosok yang memahami perihal nelayan karena lama bertugas di Korps Kepolisian Air dan Udara (Polairud).

Pelaksana tugas Dirjen Perikanan Tangkap TB Haeru Rahayu, mengatakan implementasi modeling bertujuan menghubungkan sektor hulu (penangkapan) dengan hilir (pengolahan dan pemasaran). Mendorong pemerataan pertumbuhan ekonomi dan efisiensi penangkapan ikan, menjaga mutu ikan hasil tangkapan, memperkuat hilirisasi produk, dan memberikanmultiplier effectbagi ekonomi lokal.

Menurut Haeru, penerapanmodelingPIT, diproyeksikan menambah produksi tangkapan dengan estimasi mencapai 4.578 ton per bulan, dengan nilai transaksi sebesar Rp 48,4 miliar. "Penyerapan tenaga kerja yang diutamakan untuk masyarakat lokal," ujar dia, dalam keterangan tertulis hari ini.

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP menyebutkan hal urgen dan mendesak di kementerian yang harus diatasi melalui penunjukkan Lotharia Latif sebagai Direktur Jenderal Perikanan Tangkap. Dia mantan Kepala Kepolisian Daerah Maluku.

Asisten Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Media dan Komunikasi Publik, Doni Ismanto, mengatakan Lotharia pernah bertugas sebagai Kapolda di wilayah pengelolaan perikanan atau WPP strategis, seperti di Kota Tual, Maluku. Kota Tual dan kepulauan itu disebut akan dijadikan lokasi modeling penangkapan ikan terukur (PIT).

"PIT kantrialdi Tual," kata Doni saat dihubungi melalui aplikasi perpesanan, Jumat, 9 Agustus 2024. Selain itu, Lotharia dianggap sebagai orang yang lama bertugas di Maluku dengan potensi sumber daya laut perikanan seperti ikan tuna.

"Timur Indonesia kan banyak ikan-ikan bernilai tinggi, misalnya Tuna," ucap dia. Penjelasan lain yang disampaikan perihal penunjukkan Lotharia karena dirinya seorang anggota kepolisian. Secara organisasi, kata dia, dibutuhkan tenaga dari kepolisian mengeksekusi rencana strategis di sektor kelautan dan perikanan. Khususnya perikanan tangkap dengan implementasi PIT.

Harapan KKP, Lotharia dapat mengawal berbagai kebijakan strategis kementerian yang dipimpin Wahyu Sakti Trenggono itu. "Harapannya, pengalaman selama beliau berkarir di kepolisian dapat membantu KKP mengawal kebijakan-kebijakan strategis, termasuk terkait implementasi Penangkapan Ikan Terukur," ujar Doni. Dia diklaim sebagai sosok yang memahami perihal nelayan karena lama bertugas di Korps Kepolisian Air dan Udara (Polairud).

Pelaksana tugas Dirjen Perikanan Tangkap TB Haeru Rahayu, mengatakan implementasi modeling bertujuan menghubungkan sektor hulu (penangkapan) dengan hilir (pengolahan dan pemasaran). Mendorong pemerataan pertumbuhan ekonomi dan efisiensi penangkapan ikan, menjaga mutu ikan hasil tangkapan, memperkuat hilirisasi produk, dan memberikanmultiplier effectbagi ekonomi lokal.

Menurut Haeru, penerapanmodelingPIT, diproyeksikan menambah produksi tangkapan dengan estimasi mencapai 4.578 ton per bulan, dengan nilai transaksi sebesar Rp 48,4 miliar. "Penyerapan tenaga kerja yang diutamakan untuk masyarakat lokal," ujar dia, dalam keterangan tertulis hari ini.

JAKARTA, iNews.id - Koordinator Staf Ahli (Koorsahli) Kapolri Irjen Eddy Sumitro Tambunan diangkat menjadi Kapolda Maluku. Dia menggantikan Irjen Pol Lotharia Latif yang dimutasi menjadi Pati Bareskrim Polri persiapan penugasan di luar struktur.

Eddy merupakan lulusan Akpol 1989 yang berpengalaman dalam bidang reserse. Jabatan terakhir jenderal bintang dua  Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I Sespim Lemdiklat Polri.

Mutasi itu tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/1554/VII/KEP/2024 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan dalam Jabatan di Lingkungan Polri tertanggal 26 Juli 2024. Total terdapat 157 perwira yang dimutasi berdasarkan surat telegram tersebut.

Selama berkarier di Polri, Eddy tercatat malang melintang menduduki sejumlah jabatan strategis. Dia pernah menjadi tiga kali Kapolres, dua kali Wakapolda dan kini menjadi Kapolda Malut.

Riwayat jabatannya yakni, Kapolres Surabaya Utara, Kapolres Ngawi dan Wadirreskrim Polda Sumut (2008). Dia juga sempat menduduki posisi sebagai Kapolres Metro Tangerang PMJ (2009), Dirreskrim Polda Bali (2010), Dirreskrimum Polda Bali (2011).

Kemudian menjadi Analis Kebijakan Madya Bidang Pidum Bareskrim Polri (2012) dan Kabagrenops Robinops Sops Polri (2014). Karier Irjen Eddy Sumitro makin cemerlang setelah didapuk menjadi Dirbinmas Polda Metro Jaya pada tahun 2016.

Pada tahun 2019, dia diangkat menjadi Wakapolda Kalimantan Timur (Kaltim). Satu tahun kemudian, Eddy Sumitro ditunjuk untuk mengisi jabatan sebagai Wakil Kepala Kepolisian Daerah (Wakapolda) Jawa Barat.

Setelah itu dimutasi menjadi Widyaiswara Kepolisian Utama Tk I Sespim Lemdiklat Polri pada tahun 2021. Barulah di akhir tahun 2023, Irjen Eddy Sumitro Tambunan diangkat sebagai Koorsahli Kapolri.

Selain Kapolda, jabatan Wakapolda Maluku juga Diganti. Wakapoda Maluku Brigjen Stephen Napiun dimutasi sebagai Wakapolda Maluku Utara menggantikan Brigjen Samudi yang mengisi posisinya atau saling bertukar jabatan.

Editor: Donald Karouw