Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelusuri lebih lanjut ihwal jual-beli tanah yang dilakukan oleh mantan Kepala Bea Cukai Makassar Andhi Pramono. Hal itu didalami saat memeriksa sebanyak tujuh orang saksi, Rabu (10/7/2024).

Untuk diketahui, tujuh orang saksi itu diperiksa sebagai saksi terkait dengan dugaan pencucian uang yang dilakukan oleh Andhi. Mantan pejabat bea cukai yang sebelumnya juga sudah divonis di pengadilan itu ditetapkan sebagai tersangka dugaan pencucian uang.

"[Ketujuh saksi] hadir semua. Penyidik menggali keterangan terkait proses jual beli tanah kepada AP [Andhi Pramono] dan keluarganya," ujar Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto kepada wartawan, Rabu (10/7/2024).

Sebagai informasi, tujuh orang saksi swasta yang dihadirkan KPK di Kantor Polresta Barelang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau itu yakni bernama David, Harijati, Boi Hwee, Lie Soi Tie, Tamrin, Tan Tjong Hue dan Kamariah.

Berdasarkan catatan Bisnis, KPK sebelumnya telah menyita berbagai aset seperti tanah hingga kendaraan milik Andhi dalam proses penyidikan perkara pencucian uang yang menjeratnya. KPK pernah menyebut nilai aset Andhi yang diduga hasil tindak pidana korupsi sudah disita mencapai Rp76 miliar.

Beberapa contoh aset Andhi yang sudah disita lembaga antirasuah seperti aset tanah seluas 2.597 meter persegi (m2) di Desa Kenten Laut, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Sumatra Selatan serta satu unit mobil merek Chevrolet BLR 58 type Biscayne.

Adapun sebelum menjadi tersangka pencucian uang, Andhi sudah lebih dulu ditetapkan tersangka kasus gratifikasi. Kasus itu sudah lebih dulu dilimpahkan ke pengadilan dan sudah mendapatkan vonis majelis hakim.

Pada kasus gratifikasi, Andhi dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana penjara selama 10 tahun. Selain pidana badan, Andhi turut dijatuhi hukuman pidana berupa denda sebesar Rp1 miliar.

Adapun vonis Majelis Hakim terhadap Andhi hampir sama dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK yaitu 10 tahun 3 bulan kurungan penjara serta pidana denda sebesar Rp1 miliar.

Sebelumnya, dia didakwa menerima gratifikasi sebesar Rp59 miliar selama 2012-2023.

Kemudian pada Juni 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta justru memperberat hukuman Andhi menjadi penjara selama 12 tahun di tingkat banding.

Bisnis.com, JAKARTA – Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Askolani merespons permintaan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang terkait penjelasan atas 26.000 kontainer yang sebelumnya tertahan di sejumlah pelabuhan.

Askolani yang merupakan anak buah Menteri Keuangan Sri Mulyani itu menyatakan belum membaca surat dari Menteri Perindustrian terkait permintaan pengungkapan isi kontainer tersebut. Dia menekankan bahwa isi dari kontainer-kontainer tersebut sudah pasti dicek dan tidak langsung diloloskan. "Itu bukan hanya urusan bea cukai saja, urusan semua pihak. Nanti surveyor lihat isinya, lihat SNI-nya, perdagangan lihat PI-nya, nanti ada nggak pertek Kemenperin dan itu normal saja," ujarnya di kompleks Parlemen, Selasa (9/7/2024).

Menurut Askolani, tidak ada yang aneh dari proses pelepasan 26.000 kontainer tersebut. Barang-barang yang keluar sudah tentu mendapat persetujuan dari surveyor, Kementerian Perindustrian, maupun Kementerian Perdagangan. Pada masa transisi Permendag No. 8/2024, tercatat ada 26.514 kontainer yang tertahan di pelabuhan-pelabuhan. Kontainer-kontainer tersebut berisikan komoditas besi baja, tekstil, produk tekstil, produk kimia, produk elektronik, dan komoditas lainnya yang memerlukan perizinan impor (PI dan Pertek).

"Kalau ada yang nggak sesuai pasti dilarang perindustrian, dilarang perdagangan, dilarang surveyor. Banyak pihak yang akan mengawasinya, nanti bea cukai akan bantu. Semua nggak setuju, pasti akan ditahan sama bea cukai," tambahnya.

Secara terpisah, Agus Gumiwang meminta penjelasan untuk mengetahui apakah barang yang dilepas ke pasar tersebut merupakan bahan baku atau barang jadi. Agus menjelaskan, jika isi kontainer tersebut bahan baku, maka hal itu akan menjadi angin segar bagi industri. Sebaliknya, jika isinya merupakan barang jadi, maka tak heran jika produk impor semakin menggempur pasar domestik.

"Kenapa kita ingin tahu? Karena barang-barang itu bisa saja bahan baku, kalau bahan baku di sektor apa? Kalau barang-barang itu barang jadi TV, elektronik jadi 26.000 itu a big number, besar sekali," ujar Agus di Kantor Kemenperin, Selasa (9/7/2024).

Sebelumnya, Himpunan Peretail dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) mencurigai bahwa banjir impor di Indonesia terjadi akibat 26.000 kontainer yang dilepas oleh pemerintah. Sekretaris Jenderal Hippindo, Haryanto Pratantara, mengeluhkan jika seluruh kontainer tersebut ternyata berisi barang ilegal, hal itu akan merugikan industri dalam negeri.

"Kenapa ada importir yang berani memasukkan barang hingga 26.000 kontainer sebelum persyaratannya terpenuhi? Kalau seluruh kontainer itu impor ilegal, solusinya bukan dimasukkan ke dalam negeri, tetapi dimusnahkan," ujarnya dalam konferensi pers, Jumat (5/7/2024).

Bisnis.com, JAKARTA – Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Askolani merespons permintaan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang terkait penjelasan atas 26.000 kontainer yang sebelumnya tertahan di sejumlah pelabuhan.

Askolani yang merupakan anak buah Menteri Keuangan Sri Mulyani itu menyatakan belum membaca surat dari Menteri Perindustrian terkait permintaan pengungkapan isi kontainer tersebut. Dia menekankan bahwa isi dari kontainer-kontainer tersebut sudah pasti dicek dan tidak langsung diloloskan. "Itu bukan hanya urusan bea cukai saja, urusan semua pihak. Nanti surveyor lihat isinya, lihat SNI-nya, perdagangan lihat PI-nya, nanti ada nggak pertek Kemenperin dan itu normal saja," ujarnya di kompleks Parlemen, Selasa (9/7/2024).

Menurut Askolani, tidak ada yang aneh dari proses pelepasan 26.000 kontainer tersebut. Barang-barang yang keluar sudah tentu mendapat persetujuan dari surveyor, Kementerian Perindustrian, maupun Kementerian Perdagangan. Pada masa transisi Permendag No. 8/2024, tercatat ada 26.514 kontainer yang tertahan di pelabuhan-pelabuhan. Kontainer-kontainer tersebut berisikan komoditas besi baja, tekstil, produk tekstil, produk kimia, produk elektronik, dan komoditas lainnya yang memerlukan perizinan impor (PI dan Pertek).

"Kalau ada yang nggak sesuai pasti dilarang perindustrian, dilarang perdagangan, dilarang surveyor. Banyak pihak yang akan mengawasinya, nanti bea cukai akan bantu. Semua nggak setuju, pasti akan ditahan sama bea cukai," tambahnya.

Secara terpisah, Agus Gumiwang meminta penjelasan untuk mengetahui apakah barang yang dilepas ke pasar tersebut merupakan bahan baku atau barang jadi. Agus menjelaskan, jika isi kontainer tersebut bahan baku, maka hal itu akan menjadi angin segar bagi industri. Sebaliknya, jika isinya merupakan barang jadi, maka tak heran jika produk impor semakin menggempur pasar domestik.

"Kenapa kita ingin tahu? Karena barang-barang itu bisa saja bahan baku, kalau bahan baku di sektor apa? Kalau barang-barang itu barang jadi TV, elektronik jadi 26.000 itu a big number, besar sekali," ujar Agus di Kantor Kemenperin, Selasa (9/7/2024).

Sebelumnya, Himpunan Peretail dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) mencurigai bahwa banjir impor di Indonesia terjadi akibat 26.000 kontainer yang dilepas oleh pemerintah. Sekretaris Jenderal Hippindo, Haryanto Pratantara, mengeluhkan jika seluruh kontainer tersebut ternyata berisi barang ilegal, hal itu akan merugikan industri dalam negeri.

"Kenapa ada importir yang berani memasukkan barang hingga 26.000 kontainer sebelum persyaratannya terpenuhi? Kalau seluruh kontainer itu impor ilegal, solusinya bukan dimasukkan ke dalam negeri, tetapi dimusnahkan," ujarnya dalam konferensi pers, Jumat (5/7/2024).