Sumber: Reuters | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - BEIJING. Inflasi atau indeks harga konsumen Tiongkok naik lebih lambat pada bulan Oktober 2024. Sementara deflasi harga produsen semakin dalam, bahkan saat Pemerintah Tiongkok menggandakan kebijakan stimulus untuk menopang ekonominya yang sedang lesu.

Tiongkok meluncurkan paket 10 triliun yuan atau setara US$ 1,4 triliun pada Jumat (8/11) untuk meringankan beban "utang tersembunyi" pemerintah daerah, daripada langsung menyuntikkan uang ke dalam ekonomi.

Indeks harga konsumen atau inflasi Tiongkok naik tipis 0,3% bulan lalu dari tahun sebelumnya, melambat dari kenaikan 0,4% pada bulan September dan terendah sejak Juni, demikian data dari Biro Statistik Nasional pada Sabtu (9/11). Inflasi ini meleset dari estimasi kenaikan 0,4% dalam jajak pendapat Reuters terhadap para ekonom.

Inflasi tersebut turun 0,3% bulan ke bulan, dibandingkan dengan hasil yang tidak berubah pada bulan September dan di bawah perkiraan penurunan 0,1%.

Indeks harga produsen turun 2,9% secara tahunan di bulan Oktober, lebih dalam dari penurunan 2,8% di bulan September, dan di bawah penurunan yang diharapkan sebesar 2,5%.

Bank Indonesia (BI) memperkirakan pertumbuhan perekonomian Indonesia tahun ini 4,7-5,5%. Gubernur BI Perry Warjiyo juga percaya pertumbuhan tahun depan akan semakin meningkat.

"Secara keseluruhan tahun, Bank Indonesia memprakirakan pertumbuhan ekonomi 2024 berada dalam kisaran 4,7-5,5% dan meningkat pada 2025," kata dia dalam konferensi pers di Gedung BI, Jakarta Pusat, Rabu (16/10/2024).

Perry menyebut pada triwulan IV-2024 pertumbuhan ekonomi diperkirakan tetap baik ditopang terutama oleh kenaikan investasi dan baiknya konsumsi rumah tangga, serta peningkatan belanja pemerintah pada akhir tahun.

"Ke depan, berbagai upaya perlu terus ditempuh untuk mendorong pertumbuhan, baik dari sisi permintaan maupun dari sisi penawaran," jelasnya.

Untuk itu, Perry mengatakan, pihaknya akan memperkuat bauran kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi agar lebih tinggi, bersinergi erat dengan kebijakan stimulus fiskal Pemerintah.

"Dari sisi penawaran, kebijakan reformasi struktural perlu terus diperkuat untuk mendorong sektor ekonomi yang dapat menyerap tenaga kerja," lanjutnya.

Perry mengatakan upaya tersebut akan didukung dengan optimalisasi stimulus kebijakan makroprudensial dan akselerasi digitalisasi transaksi pembayaran yang ditempuh BI.