REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pakar hukum pidana Universitas Tri Sakti, Abdul Fickar Hadjar, melihat langkah langkah Kemendag menggandeng Kejakgung membentuk Satgas Importasi Ilegal, merupakan langkah yang baik dan tepat. Langkah ini akan memudahkan penanganan jika ada tindak pidana korupsi dalam importasi ilegal.

“Memang ada masalah dalam hal impor perdagangan. Keberadaan PPNS sektoral keberadaannya belum optimal sehingga perlu kolaborasi dengan pihak lain,” kata Abdul Fickar, Senin (22/7/2024).

Dengan menggandengan Kejakgung, menurut dia, jika ada dugaan korupsi dalam importasi ilegal akan mempermudah penanganan perkara. “Jaksa ini kan bisa sebagai penyidik sekaligus penuntut. Itu akan mempermudah secara teknis dalam penyelidikan maupun penuntutan. Jadi ini merupakan upaya optimalisasi,” papar dia.

Diungkapkannya, perdagangan merupakan sektor yang sangat krusial apalagi soal impor. Jika ada tindakan-tindakan yang melawan hukum dalam impor maka harus dicegah dan ditindak tegas.

“Ini merupakan langkah yang baik dalam optimalisasi pencegahan (pelanggaran hukum) di perdagangan,” kata Abdul Fickar.

Merujuk dari kasus gula, menurut Abdul Fickar, sudah menjadi pengetahuan umum bahwa impor terkait dengan persoalan kebijakan. Sehingga tidak bisa dilepaskan dari orang yang memiliki jabatan.

“Dalam orang yang punya jabatan melekat kesempatan, sarana prasana, kewenangan. Kalau melihat ada gratifikasi dan integritas yang lemah akan mengakibatkan penyalahgunaan kewenangan. Dengan demikian sangat potensial terjadi pelanggaran dalam sebuah kebijakan,” papar Abdul Fickar.

Pakar pidana Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokero), Hibnu Nugroho, punya penilaian yang sama. Menurutnya, Kejakgung memiliki tehnologi maupun SDM yang bisa menindak praktik importasi ilegal. “Terlebih masyarakat punya kepercayaan tinggi terhadap Kejaksaan Agung,” ungkapnya.

Dengan sudah melaporkannya masalah ini ke Kejakgung, menurut Hibnu, berarti praktik importasi ilegasl sudah parah. Hibnu memastikan jika praktik ini dilakukan oknum tertentu yang memiliki dukungan kekuatan politik ekonomi yang mumpuni. “Kalau pak menteri sudah meminta bantuan Kejaksaan Agung berarti ini sudah luar biasa. Tidak bisa ditolelir karena merusak perekonomian negara,” ungkap Hibnu.

Bekingan para pelaku importasi ilegal ini diduga bukan orang sembarangan. Termasuk juga dari segi kuantitas barang ilegal yang masuk ke Indonesia dalam jumlah yang besar.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Ketua Masyarakat ANti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman mengatakan, langkah Kementerian Perdagangan (Kemendag) yang kolaborasi Kejaksaan Agung (Kejakgung) dalam menangani importasi ilegal, merupakan upaya agar kasus seperti kelangkaan minyak goreng tidak terulang. Hal ini dilakukan karena terbukti kerja sama dengan Kejakgung sukses menyelesaikan perkara minyak goreng.

“Ini kan dalam rangka jangan sampai ada lagi cerita seperti kasus minyak goreng langka dan mahal. Paling tidak mereka (Kemendag) melakukan usaha (menangani importasi ilegal) dari pada tidak sama sekali. Dulu itu saya ingatkan kalau mereka itu punya kewenangannya, punya orangnya, tinggal menangani peristiwanya,” kata Boyamin, Jumat (19/7/2024).

Dengan menggandeng Kejakgung yang tingkat kepercayaan publik paling tinggi, menurut Boyamin, setidaknya publik tahu kalau negara hadir menangani masalah importasi ilegal.

Dijelaskannya, Kemendag sebenarnya punya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Tetapi berkaca dari kasus kelangkaan minyak goreng, ternyata PPNS tidak cukup efektif.

Dan selama ini, kata dia,kerja sama yang dilakukan dengan Kejakgung cukup efektif.Dicontohkannya, dalam kasus kelangkaan minyak goreng yang dulu menjadi isu nasional, seharusnya PPNS Kemendag yang menyidik kasus itu.

“Akhirnya Kejaksaan Agung yang ambil alih dan menjadi kasus korupsi. Ini kan sebenarnya tanda kutip mempermalukan Kementerian Perdagangan, mestinya itu di urusan mereka, mereka punya kewenangan untuk penindakan hukum tetapi tidak dilakukan,” papar Boyamin.

Terlebih dalam UU Kejaksaan Agung No 11 tahun 2001 kewenangan Kejakgung bisa menangani tindak pidana ekonomi. Sehingga Kemendag bisa berkolaborasi dengan Kejakgung. “Sehingga kalau mereka (PPNS) kurang mampu bisa belajar dari Kejakgung,” kata Boyamin.

Dengan kerja sama ini, menurut Boyamin, diharapkan penanganan importasi ilegal bisa lebih bagus. Sehingga penanganan tindak pidana umum yang terkait dengan perdagangan dan pidana korupsi yang terkait dengan kekuasaan bisa lebih efektif,” kata dia.

Mendag Zulkifli Hasan, menemui Jaksa Agung ST Burhanuddin, Selasa (16/7/2024). Zulkifli mengatakan, selain merugikan keuangan negara, importasi ilegal tersebut juga mengancam keberadaan produk-produk Indonesia di dalam negeri.

Tujuh komoditas yang marak terjadinya praktik importasi ilegal tersebut di antaranya tekstil, dan produk tekstil (TPT), pakain jadi, barang-barang elektronik, alas kaki, kosmetik, keramik, dan barang tekstil jadi.

Kata Zulkifli, pembentukan satgas dengan Kejakgung ini diharapkan dapat memberikan penindakan hukum. “Akhir-akhir ini menjadi polemik adalah mengenai terancam tutupnya industri tekstil, pakain jadi, elektronik, alas kaki, beauty (kosmetik), dan baja,” begitu kata Zulkfili di Kejakgung, Jakarta, Selasa (16/7/2024).