KOMPAS.com - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformnasi Birokrasi (Kemenpan-RB) menjalin kerja sama dengan Tony Blair Institute (TBI) sejak 2023. Upaya tersebut dilakukan untuk mendorong percepatan implementasi pemerintah digital.

Kemenpan-RB merupakan kementerian yang mendapatkan mandat di level strategis untuk kebijakan tata kelola pemerintahan yang mencakup transformasi pemerintahan digital, kelembagaan, reformasi birokrasi, manajemen ASN, dan pelayanan publik.

Menurut Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformnasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas, TBI merupakan salah satu patner strategis.

"Bagi saya TBI adalah patner strategi dalam penguatan kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE),termasuk keterpaduan layanan digital dengan membentuk Government Technology (GovTech)." ujar Menteri Anas saat bertemu dengan Pakar Transformasi Digital Global TBI Singapore, di Singapura, Kamis (11/7/2024).

Menpan-RB menjelaskan, saat ini Indonesia tengah mengakselerasi transformasi digital melalui pembangunan GovTech Indonesia yang bernama INA Digital.

Adapun Singapura merupakan salah satu negara yang paling awal mengadopsi pola pikir digital dalam melakukan transformasi pemerintahan, khususnya untuk mengembangkan layanan publik berorientasi kebutuhan masyarakat atau citizen-centric.

Singapura memiliki Portal Pelayanan Publik Nasional bernama LifeSG untuk memberikan layanan dan informasi pemerintah terintegrasi yang dikelola oleh GovTech bernama Smart Nation Singapore.

“Kita ingin melihat seberapa jauh keterlibatan dan peran TBI Singapura dalam membantu negara ini mempercepat transformasi digital, sehingga kita juga bisa mengadopsi hal tersebut di pemerintahan Indonesia,” ujarnya dalam siaran persnya, Kamis.

Melihat yang telah dilakukan oleh Pemerintah Singapura dan GovTech Singapura, Menteri Anas meyakini bahwa pihaknya dapat mewujudkan pelayanan publik berbasis citizen-centric yang semakin holistik dan komprehensif. Hal ini dilakukan pemerintah Indonesia bersama mitra strategisnya, yakni INA Digital.

Dengan begitu diharapkan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah akan meningkat, kualitas hidup masyarakat akan meningkat, dan mendatangkan berbagai dampak positif lainnya.

Mantan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) ini juga menjelaskan bahwa dalam jangka pendek, tepatkan pada tahun ini, GovTech akan mengembangkan sembilan layanan prioritas secara terpadu. Hal ini termasuk mengonsolidasikan integritas layanan-layanan lain yang sudah siap.

Langkah tersebut sejalan dengan arahan Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi) yang mengatakan bahwa teknologi harus memudahkan layanan kepada masyarakat. Jokowi berharap INA Digital dapat menjadi garda terdepan dalam mengawal berbagai aplikasi layanan pemerintahan.

Menteri Anas menyatakan, tantangan layanan digital saat ini membutuhkan perubahan dari kondisi yang rumit, kompleks, dan panjang, menjadi lebih simpel, mudah, cepat, dan transparan.

"Ke depan, masyarakat hanya perlu sekali login dan mengisi data untuk dapat mengakses berbagai layanan dalam satu portal, dengan data pribadi yang aman dan tanpa perlu fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)," kata dia.

Oleh karena itu, lanjut Menteri Anas, layanan terpadu dalam satu portal diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat pada setiap momen perjalanan hidup manusia, baik dari sejak lahir hingga tutup usia.

Untuk diketahui satu portal terpadu yang dimaksud adalah berbasis pada kebutuhan masyarakat, bukan berdasarkan sekat birokrasi per instansi.

Layanan yang ditampilkan pun langsung tentang cara bagaimana mendapatkan dukungan pencarian pekerjaan, informasi layanan jika sakit, mengganti alamat, cara mendapatkan bantuan sosial, dan lainnya.

“Terkait portal pelayanan publik ini, kami melihat LifeSG sebagai salah satu benchmark kami. Disamping itu, diperlukan pula pembelajaran penerapan pada layanan pemerintah Singapura yang telah mengoperasikan SING Pass,” jelasnya.