IDXChannel- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melaporkan progres pembangunan Ibu Kota Nusantara batch 1 sudah tembus diatas 90 persen.

Progres tersebut mencakup pekerjaan yang ditangani oleh APBN, diluar proyek-proyek investasi.

Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN (Ibu Kota Nusantara) Kementerian PUPR, Danis Hidayat Sumadilaga menjelaskan pembangunan IKN yang menggunakan APBN terdiri dari 3 tahap.

"Kita sudah sekitar 93 persen untuk batch 1, batch 2 sekitar 60 persen, dan batch 3 sekitar 20 persen," ujar Danis saat dihubungi IDXChannel.com, Sabtu (12/10/2024).

Danis merinci progres batch 1 sendiri mulai terkontrak sejak tahun 2020 lalu sebanyak 40 paket pekerjaan senilai Rp25 triliun. Progresnya saat ini sudah mencapai 93,9 persen. Progres Batch 2 terkontrak sejak April 2023 sebanyak 31 paket senilai Rp27,6 triliun dengan progres terkini 63,1 persen. Sedangkan progres Batch 3 sendiri sudah 17,4 persen yang terkontrak sejak Desember 2023 sebanyak 38 paket pekerjaan senilai Rp36,3 triliun.

Adapun pembangunan infrastruktur dasar yang masuk dalam batch 1 meliputi 6 paket pekerjaan di bidang sumber daya air diantaranya membangun bendungan dan jaringan air, 17 paket Pekerja di bidang bina marga seperti jalan tol dan jalan di kawasan KIPP, 15 paket pekerjaan di bidang cipta karya seperti Pembangunan Istana Presiden dan 4 kantor Kementerian Koordinator, serta 2 paket pengerjaan pembangunan hunian ASN.

Lebih lanjut, Danis menjelaskan beberapa infrastruktur atau proyek pada tahun 2024 ini seperti Istana Presiden, 4 Kantor Kementerian Koordinator, sebagai hunian PNS dan pembangunan rumah tapak Jabatan Menteri, Akses Tol dari Bandara Balikpapan ke pusat Inti IKN, jaringan jalan kota, Bendungan Sepaku Semoi dan jaringan air minumnya.

"Kalau kantor Kemenko itu rerata sudah diatas 90 persen, kecuali Kemenko 2 itu baru sekitar 60 persen," kata Danis.

Ditemui secara terpisah, Juru Bicara Kementerian PUPR, Endra S. Atmawidjaja menambahkan total APBN yang masuk ke IKN sejak tahun 2020 hingga 2024 ini sekitar Rp89 triliun. Digunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana dasar di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN dan akses jalan menuju IKN.

"Itu APBN yang masuk sekitar Rp89 triliun. Sementara untuk swastanya, non APBN itu sudah masuk Rp54 triliun dari 8 kali groundbreaking," kata Endra ditemui di Kantor PUPR (10/10).

(kunthi fahmar sandy)