Bisnis.com, BADUNG - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI merincikan realisasi kesepakatan bisnis antara Indonesia dan Afrika dalam perhelatan Indonesia Africa Forum (IAF) hari ke-2 yang mencapai US$2,9 miliar.

Wakil Menteri Luar Negeri RI Pahala Mansury mengatakan capaian tersebut masih akan terus didorong agar sesuai dengan target yang dicanangkan pemerintah yaitu senilai US$3,5 miliar.

"Sampai dengan sejuh ini yang sudah kita lihat dan sudah teralisasi itu kurang lebih US$2,9 miliar, jadi kurang lebih sekitar Rp42 triliun tetapi ini terus kita monitor," ujar Pahala di Media Center IAF 2024, Senin (2/9/2024).

Nilai kesepakatan bisnis tersebut mencakup kerja sama di berbagai sektor seperti kesehatan, energi, pangan, hingga industri pertahanan dan pemabngunan infrastruktur.

Secara rinci, nilai investasi dari sektor kesehatan khususnya vaksin dan obat-obatan senilai US$94,2 juta, sektor energi yang mencakup eksplorasi gas dan pembangunan infrastruktur listrik sebesar US$1,4 miliar.

"Di sektor pangan khususnya untuk produksi pupuk dipeorleh kesepakatan bisnis senilai US$1,2 miliar dan di sektor industri strategis termasuk pertahanan dan pembangunan infrastruktur kita memperoleh kesepakatan bisnis sebesar US$235 juta," ujarnya.

Pahala menekankan bahwa kesepakatan bisnsi saat ini sifatnya masih potensial. Namun, pemerintah akan terus mendorong berbagai prospek bisnis yang belum disepakati namun cukup 'matang' untuk dikejar dalam beberapa waktu mendatang.

"Kita berharap semua hal yang kita capai dalam IAF yang kedua ini dapat ditindaklanjuti dan membawa manfaat bagi masyarakat Indonesia dan masyarakat Afrika, sehingga betul-betul merupakan bentuk daripada kerja sama yang win-win sesuai dengan semangat Bandung," jelasnya.

Lebih lanjut, Pahala menuturkan, pada sesi panel tentang prospek kerja sama kedua negara dirinya menyebut sejumlah potensi yang banyak dan visi misi yang serupa antara Indonesia dan Afrika.

"Tujuan besar yang ingin kita angkat, bagaimana kita secara jangka panjang merealisasikan agenda kita untuk bisa melakukan pembangunan mencapai sustainable development goals kita, kemudian ada beberapa agenda termasuk terkait right to development just energy transistion dan kerja sama pemerintah," terangnya.