Bisnis.com, MAKASSAR - Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) berencana memanfaatkan insentif fiskal yang diterima dari Kementerian Keuangan senilai Rp6,18 miliar untuk kepentingan beberapa program dalam mengendalikan laju inflasi selama paruh kedua 2024.

Pj Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel Andi Darmawan Bintang mengatakan pihaknya memang belum memprioritaskan secara khusus alokasi dana tersebut untuk program tertentu, namun kemungkinan besar akan dibagi ke beberapa sektor. Baik yang menyasar secara langsung penanganan inflasi maupun yang tidak secara langsung.

Beberapa sektor yang dimaksud seperti pengembangan sistem transportasi pengangkutan komoditas, pembangunan beberapa infrastruktur fisik, hingga ke sektor kesehatan maupun pendidikan.

"Secara spesifik tidak ada prioritas untuk alokasi insentif fiskal ini, artinya bisa dipakai di mana saja. Dana tersebut bisa untuk kebutuhan berkaitan penurunan inflasi, maupun sektor lain yang menunjang," ungkapnya kepada wartawan, Rabu (7/8/2024).

Senada, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Sulsel Salehuddin mengungkapkan jika dana tersebut kemungkinan akan dibagi ke beberapa program lintas sektor, termasuk untuk program di bidang pendidikan dan kesehatan.

Adapun yang akan menyasar langsung upaya pengendalian inflasi kemungkinan besar akan dialokasikan untuk program ketahanan pangan, pasalnya sektor pangan menjadi yang paling berpengaruh terhadap laju inflasi Sulsel dalam beberapa tahun terakhir.

Dia menambahkan dalam beberapa tahun terakhir wilayahnya memang kerap mendapatkan alokasi insentif fiskal dari pemerintah pusat. Peruntukannya pun selama ini disebar ke beberapa sektor dan tetap berhasil menjaga laju inflasi secara tahunan.

"Ya memang tahun ini kita dapat lebih rendah dari tahun lalu yang mencapai Rp11 miliar, tapi tetap akan dimanfaatkan secara maksimal untuk bersama-sama menjaga laju inflasi dari semua sektor," tuturnya.

Bisnis.com, MAKASSAR — Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) diganjar insentif fiskal kinerja tahun berjalan dari Kementerian Keuangan RI sebesar Rp6,18 miliar, sebagai bentuk penghargaan atas keberhasilan mengendalikan inflasi daerah periode pertama tahun 2024.

Pj Gubernur Sulsel Zudan Arif Fakrulloh mengungkapkan sejak awal tahun ini inflasi wilayahnya memang relatif terkendali. Secara tahunan, rata-rata inflasi berada di kisaran 1,7%. Bahkan secara bulanan dalam tiga bulan terakhir, Sulsel tercatat mengalami deflasi.

Hal ini tak lepas dari peran beberapa pihak terkait dalam menjaga harga komoditas di pasaran, utamanya harga bahan pangan yang kerap memberi andil inflasi paling besar di Sulsel.

Dia pun berjanji pihaknya bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) akan terus menjaga stabilitas kondisi ini hingga akhir 2024, supaya Sulsel bisa mencapai target rentang inflasi sepanjang tahun sebesar 1,5% - 3,5%, lebih rendah dari tahun lalu.

“Kita tidak akan lengah, inflasi harus terus dikendalikan. Karena itu, gerakan pangan murah dan subsidi langsung kepada para produsen, pedagang, dan sarana transportasi perlu dilakukan segera agar inflasi di Sulsel bisa dikendalikan dengan baik,” ungkapnya melalui keterangan resmi, Selasa (6/8/2024).

Sementara, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan RI, Luky Alfirman mengungkapkan pengendalian inflasi di Sulsel merupakan yang terbaik kedua secara nasional, dan satu-satunya di zona Sulawesi. Jumlahnya menjadi yang terbesar kedua di Indonesia setelah Provinsi Lampung.

Pemberian insentif ini berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 295/2024. Secara keseluruhan pihaknya menetapkan alokasi insentif fiskal tahun anggaran 2024 untuk penghargaan kinerja tahun berjalan kategori pengendalian inflasi daerah periode pertama sebesar Rp300 miliar.

Tujuan dari pemberian penghargaan tersebut untuk mengapresiasi kinerja pemerintah daerah yang telah menjaga stabilitas harga barang di daerah, sehingga inflasi di tingkat nasional dapat terkendali dengan baik.

Dia pun berharap dengan memberikan penghargaan itu dapat memacu daerah lain yang belum mendapatkan penghargaan agar dapat meningkatkan kinerjanya.

"Jika di 2023 hanya ada 33 daerah yang mendapat penghargaan, di 2024 ini bertambah menjadi 50 daerah. Hal ini menunjukkan iklim kompetisi yang sehat di kalangan pemerintah daerah untuk meningkatkan kinerjanya di bidang penanganan inflasi," kata Luky Alfirman.