JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota DPRD Fraksi Gerindra Bastian P Simanjuntak menyinggung soal pengurangan bantuan sosial pendidikan Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU).

Padahal rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) 2024 naik 4,06 persen menjadi Rp 85,47 triliun.

"Usulan kenaikan anggaran tersebut menjadi pertanyaan dari kami, mengapa justru sebaliknya, realisasinya terjadi pengurangan pada jumlah penerima," ujar Bastian di Gedung DPRD Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Kamis (8/8/2024).

Bastian mengatakan, Belanja Bantuan Sosial pada penetapan APBD Tahun 2024 sebesar Rp 3,14 triliun. Namun dalam RKUA-PPAS APBD-P 2024 naik menjadi Rp 3,49 triliun.

Bastian menuturkan, dalam APBD-P 2024, anggaran sebesar Rp 460 miliar juga disiapkan khusus untuk penyaluran bansos penerima KJP dan KJMU.

"Di sisi lain terjadi pengurangan bagi penerima bantuan tersebut dengan alasan adanya penataan dan pemadanan berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) agar tepat sasaran," tuturnya.

Bastian lalu menyinggung belanja bantuan tidak terserap 100 persen dalam pelaksanaan APBD 2023.

Tidak terserapnya data itu merupakan dampak verifikasi yang lebih selektif untuk memastikan ketepatan sasaran penerima bantuan sosial KJP Plus dan KJMU.

Akan tetapi, kata Bastian, para anggota dewan justru menerima banyak aduan warga Jakarta yang anaknya tidak mendapat bansos pendidikan sepanjang 2024.

"Banyak pengaduan warga Jakarta bahwa banyakya siswa dan mahasiswa tidak memperoleh bantuan tersebut. Karena itu, terjadi pengurangan kepesertaan penerima Bansos KJP dan KJMU," tuturnya.

Sebelumnya diberitakan, Pemerintah Provinsi Jakarta dan DPRD menyetujui rancangan tentang APBD-P 2024 senilai Rp 85,47 triliun.

Pengesahan dilakukan lewat Rapat Paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Jakarta Zita Anjani dan didampingi Wakil Ketua DPRD Jakarta Khoirudin di Gedung DPRD Jakarta pada Rabu (7/8/2024).

"Total Rancangan APBD-P 2024 senilai 85,47 triliun, naik sebesar 4,60 persen APBD 2024 sebesar Rp 81,71 triliun," ujar Heru.