Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) meyakini perombakan skema kontrak bagi hasil migas yang baru atau New Gross Split menjadi stimulus untuk memikat investor masuk ke sektor hulu migas nasional.

Regulasi tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri ESDM No 13/2024 tentang Kontrak Bagi Hasil Gross Split yang menggantikan Permen ESDM No 8/2017 tentang Kontrak Bagi Hasil Gross Split.

Tak hanya itu, pihaknya juga telah menetapkan Kepmen ESDM No 230.K/MG.01.MEM.M/2024 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Komponen Kontrak Bagi Hasil Gross Split.

Direktur Pembinaan Hulu Minyak dan Gas Bumi Ariana Soemanto mengatakan pembaruan aturan gross split dilakukan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan kontraktor dan Pemerintah.

Adapun, salah satu poin penting dalam skema baru ini adalah kepastian bagi hasil yang diterima kontraktor, dapat mencapai 75%-95%. Aturan gross split lama bagi hasil kontraktor sangat rendah.

"Kepastian 75-95% bagi hasil punya kontraktor. Kalau yang dulu bisa rendah sekali, bahkan bisa sampai 0%, itu kita koreksi. Selain itu, bagi hasil tidak kompetitif, buktinya dari 15 dari 26 KKKS mengajukan insentif atau diskresi," kata Ari dalam keterangan resminya, Selasa (1/10/2024).

Aturan gross split baru ini pun menawarkan bagi hasil lebih besar untuk Wilayah Kerja Migas Non Konvensional mencapai 93-95% di awal. Skema ini akan segera diterapkan pada WK GMB Tanjung Enim dan MNK Rokan.

Ariana menuturkan parameter-parameter yang menentukan besaran angka bagi hasil untuk kontraktor disederhanakan dari 13 parameter menjadi hanya 5 parameter. Upaya ini dilakukan agar lebih implementatif perhitungannya dan menarik di lapangan.

"Ini bukan semata-mata untuk mendorong gross split yang baru ini, tetapi di sini kita berikan pilihan fleksibilitas, mau pakai gross split atau cost recovery silakan, mau berpindah juga silakan. Sesuai dengan selera kontraktor," tuturnya.

Di sisi lain, poin perubahan pada Permen Kontrak Bagi Hasil antara lain adalah simplifikasi jumlah komponen. Dari 13 komponen tambahan bagi hasil disederhanakan hanya menjadi 5 yaitu jumlah cadangan, lokasi lapangan, ketersediaan infrasruktur, harga minyak bumi, dan harga gas bumi.

Nilai parameter komponen ditentukan dari studi statistik data 5 tahun terakhir, yaitu jumlah cadangan POD seluruh lapangan, rata-rata lokasi dan kedalaman lapangan, serta harga rata-rata minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP), LNG platts, dan gas domestik.

"Jadi setelah evaluasi 5 tahun, nanti Bapak dan Ibu akan melihat cadangan dan PODnya itu sudah ada bukti empiris bahwa data 5 tahun terakhir terkait penemuan cadangan itu yang membentuk angka yang ada di Kepmen kita ini. Begitu pula dengan lokasi kedalaman, Harga ICP, kenapa harga yang diambil titik tengahnya, itu semua berdasarkan data realisasi 5 tahun terakhir," jelas Ariana.

Selain itu, diatur pula total bagi hasil yang kompetitif. Di mana nilai bagi hasil (sebelum pajak) KKKS migas konvensional pada rentang 75% s.d 95% berdasarkan studi effective royalty rate, access to gross revenue, dan incentives.

Tak hanya itu, terdapat pula aturan mengenai Eksklusivitas MNK yakni nilai bagi hasil (sebelum pajak) KKKS MNK menggunakan fixed split 93% untuk minyak dan 95% untuk gas, berdasarkan studi perbandingan keekonomian dengan lapangan di Eagleford.

Berkaitan dengan tata cara, persyaratan perubahan bentuk kontrak dan fleksiblitas, aturan tersebut memberikan pengaturan terkait perubahan bentuk kontrak bagi hasil dari PSC cost recovery ke gross split ataupun sebaliknya dengan ketentuan peralihan untuk kontrak yang telah ditandatangani sebelumnya.

IDXChannel - Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mencatat, realisasi tajak atau pengeboran bulanan mencapai 107 tajak sumur di Agustus 2024. Capaian ini merupakan yang pertama kalinya sejak 2014.

Kepala Divisi Pengeboran dan Sumuran SKK Migas, Surya Widyantoro menuturkan, 107 sumur itu terdiri atas 101 sumur pengembangan dan 6 sumur eksplorasi. Capaian tajak pengeboran tersebut mengalami kenaikan sebesar 21,5 persen dibanding Juli 2024.

"Capaian tajak pengeboran ini juga tidak luput dari hasil sinergi SKK Migas dengan seluruh KKKS (Kontraktor Kontrak Kerja Sama), serta stakeholders," kata Surya dalam keterangan resminya, Jakarta, Kamis (5/9).

Dia menambahkan, realisasi pengembangan sebanyak 101 sumur mayoritas disumbang dari PT Pertamina Hulu Rokan, yaitu sebanyak 54 sumur; PT Pertamina EP sebanyak 16 sumur; PT Pertamina Hulu Mahakam, dan PT Pertamina Hulu Sanga Sanga dengan masing-masing jumlah tajak sebanyak 7 sumur.

"Kami akan terus mendorong KKKS untuk melakukan pengeboran agar dapat menemukan cadangan migas yang baru, sehingga target produksi migas nasional bisa tercapai," tutur Surya.

Dengan pengeboran yang terus meningkat di 2024, maka secara kumulatif pengeboran sumur pengembangan hingga 31 Agustus 2024 mencapai 545 sumur, dengan estimasi total nilai investasi yang mengacu pada field estimate cost sumur yang ditajak dan selesai dikerjakan hingga saat ini mencapai USD1,27 miliar.

Sementara, realisasi kumulatif untuk pengeboran sumur eksplorasi hingga 31 Agustus 2024 sudah mencapai 25 sumur, dengan estimasi total nilai investasi yang mengacu pada field estimate cost sumur yang ditajak dan selesai dikerjakan hingga saat ini mencapai USD469 juta.

Kepala Divisi Program dan Komunikasi SKK Migas, Hudi D Suryodipuro mengatakan, SKK Migas dan KKKS terus berupaya meningkatkan produksi minyak untuk ketahanan energi nasional dengan cara melakukan pengeboran secara masif, agresif, dan efisien.

Menurutnya, tantangan produksi dan lifting migas di 2024 lebih challenging dibanding periode 2023. Pada tahun ini, industri hulu migas menaruh harapan karena ada penemuan migas yang potensinya sangat besar, seperti Geng North dan Blok Andaman.

"Pemerintah melalui kementerian ESDM dan SKK Migas telah menyetujui Plan of Development (PoD) lapangan Geng North dan ini peluang yang sangat bagus. Tentu ini akan terus kita kawal untuk peningkatan produksi dan ketahanan energi," kata Hudi.

(Fiki Ariyanti)