Reporter: Leni Wandira | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID -JAKARTA.Industri kopi di Indonesia saat ini mengalami perkembangan pesat, baik dari segi produksi maupun konsumsi.

Daryanto Witarsa, Chairman of Specialty Coffee Association of Indonesia (SCAI), mengungkapkan bahwa maraknya kedai kopi yang tumbuh di seluruh Indonesia mengindikasikan peningkatan konsumsi domestik yang signifikan. Namun, muncul pertanyaan terkait apakah produksi kopi dalam negeri dapat memenuhi permintaan yang terus meningkat ini, baik dari industri dalam negeri maupun pasar internasional.

Produksi kopi Indonesia saat ini didominasi oleh jenis Robusta dan Arabica. Menurut Daryanto, sekitar 20 persen produksi kopi Indonesia adalah Arabica, sementara Robusta mendominasi sisanya.

Seiring dengan peningkatan ekspor, terutama ke Amerika Serikat, Eropa, dan China, kebutuhan untuk memenuhi pasar domestik juga semakin tinggi.

"Konsumsi kopi domestik kita naik, dan pelan-pelan mungkin Indonesia bisa lebih mengutamakan pemenuhan kebutuhan dalam negeri," ungkapnya kepada KONTAN, Kamis (24/10).

Meski ekspor kopi Indonesia masih kuat, terutama dengan peningkatan permintaan global, Daryanto tidak menutup kemungkinan bahwa di masa depan, produksi kopi Indonesia akan lebih diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Ini sejalan dengan arahan pemerintah sebelumnya yang mendorong peningkatan konsumsi domestik.

Terkait impor kopi, Indonesia memang masih mengimpor kopi, tetapi jumlahnya relatif kecil. Menurut Daryanto, impor kopi dilakukan oleh beberapa perusahaan untuk kebutuhanblending, dengan tujuan mendapatkan cita rasa yang berbeda dari jenis kopi yang ada di Indonesia.

"Impor kopi masih tidak banyak, hanya untukblending, biasanya jenis kopi Arabica yang diimpor untuk menambah variasi rasa," tambahnya.

Meski demikian, data pasti terkait volume impor masih perlu dikonfirmasi lebih lanjut dari Kementerian Perdagangan.

Di sisi lain, harga komoditas kopi yang meningkat dalam dua tahun terakhir memberikan dampak positif bagi petani kopi. Peningkatan harga ini memberikan insentif lebih bagi petani untuk meningkatkan produksi dan kualitas kopi mereka.

"Ini baik untuk petani, karena dengan harga yang meningkat, mereka bisa lebih sejahtera," jelas Daryanto.

Namun, tantangan yang muncul adalah bagaimana mengelola pasokan agar tetap bisa memenuhi kebutuhan domestik tanpa harus terlalu bergantung pada impor. Kemudian tantangan lain juga datang dari pengelolaankeseimbangan antara ekspor dan pemenuhan kebutuhan domestik tetap menjadi fokus utama bagi industri kopi.

Dengan Indonesia saat ini menjadi negara pengekspor kopi terbesar keempat di dunia, target untuk naik ke peringkat ketiga menjadi salah satu tujuan jangka panjang SCAI.

Untuk mendukung perkembangan industri kedai kopi yang semakin marak, Daryanto menekankan pentingnya edukasi bagi para pelaku usaha, terutama UMKM.Asosiasi terus berupaya memberikan panduan kepada pemilik kedai kopi baru agar tidak hanya sekadar membuka kedai, tetapi juga memiliki nilai tambah yang membedakan mereka di pasar.

"Kami memberikan edukasi tentang bagaimana carasustaindan memberikanvalue added, karena ini penting bagi keberlangsungan bisnis kopi," pungkasnya.

Reporter: Pulina Nityakanti | Editor: Noverius Laoli

Ia meyakini bahwa momentum perbaikan ekonomi domestik dan kebijakan moneter yang akomodatif dapat menghadapi tantangan dari faktor makroekonomi global. Meski investor cenderung beralih ke aset safe haven, Rully optimistis pasar modal Indonesia mampu menjaga stabilitas meskipun di tengah tantangan global.

Lebih lanjut, Rully menegaskan bahwa kebijakan suku bunga dan pertumbuhan ekonomi global akan menjadi faktor kunci dalam prospek pasar modal Indonesia.

Penurunan suku bunga di dalam negeri diperkirakan akan memberikan ruang bagi penguatan pasar modal, meskipun kebijakan suku bunga The Fed tetap akan memengaruhi dinamika pasar global dan Indonesia.

"Dengan stabilitas makroekonomi yang membuka peluang bagi penurunan suku bunga BI, fundamental ekonomi dan pasar modal Indonesia akan lebih baik," tutupnya.

Reporter: Pulina Nityakanti | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Mirae Asset Sekuritas Indonesia memproyeksikan peningkatan konsumsi domestik Indonesia yang akan didorong oleh perbaikan daya beli, seiring dengan inflasi yang terkendali. Inflasi yang stabil dinilai membuka peluang bagi penurunan suku bunga.

Chief Economist & Head of Research Mirae Asset, Rully Arya Wisnubroto, menyatakan bahwa penurunan suku bunga hingga akhir tahun 2024 akan memberikan prospek positif bagi pergerakan pasar saham.

Ia memproyeksikan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) akan mencapai level 7.915 pada akhir tahun 2024. Sektor-sektor yang diperkirakan akan diuntungkan antara lain perbankan, barang konsumsi, industri farmasi, dan telekomunikasi.

"Keberhasilan dalam mengendalikan inflasi memberikan dampak positif terhadap daya beli masyarakat, yang tercermin dari Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) yang stabil dan membaik ke angka 124,4 pada Agustus," ujar Rully dalam acara Media Day: October 2024 Mirae Asset, Kamis (17/10).

Tonton:IHSG Hari Ini Kembali Naik, Rabu 16 Oktober 2024

Rully juga menyampaikan bahwa peningkatan indeks penjualan ritel yang tumbuh 5,8% secara tahunan pada bulan yang sama memperkuat harapan akan keberlanjutan tren konsumsi.

Ia menambahkan bahwa kebijakan moneter mulai melonggar sejak September, ditandai dengan penurunan suku bunga BI sebesar 25 basis poin (bps). Namun, Rapat Dewan Gubernur (RDG) bulan ini memutuskan untuk menahan BI rate karena masih adanya risiko volatilitas pasar.

Rully juga menambahkan, jika nilai tukar rupiah menguat dalam jangka menengah, masih ada ruang untuk penurunan suku bunga lebih lanjut. Penurunan suku bunga ini akan berdampak pada turunnya biaya pinjaman, yang diharapkan dapat mendorong belanja konsumen dan investasi.

Ia meyakini bahwa momentum perbaikan ekonomi domestik dan kebijakan moneter yang akomodatif dapat menghadapi tantangan dari faktor makroekonomi global. Meski investor cenderung beralih ke aset safe haven, Rully optimistis pasar modal Indonesia mampu menjaga stabilitas meskipun di tengah tantangan global.

Lebih lanjut, Rully menegaskan bahwa kebijakan suku bunga dan pertumbuhan ekonomi global akan menjadi faktor kunci dalam prospek pasar modal Indonesia.

Penurunan suku bunga di dalam negeri diperkirakan akan memberikan ruang bagi penguatan pasar modal, meskipun kebijakan suku bunga The Fed tetap akan memengaruhi dinamika pasar global dan Indonesia.

"Dengan stabilitas makroekonomi yang membuka peluang bagi penurunan suku bunga BI, fundamental ekonomi dan pasar modal Indonesia akan lebih baik," tutupnya.

IDXChannel - Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan pemerintah perlu memberikan stimulus untuk mendorong konsumsi domestik. Salah satunya, dengan menunda rencana kenaikkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen pada 2025.

"Tunda dulu kenaikan tarif PPN 12 Pesen. Kalau bisa turunkan tarif PPN saat ini menjadi 8-9 persen untuk menstimulus konsumsi domestik," kata Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celiode) Bhima Yudhistira, Senin (5/8/2024).

Bhima mengatakan meskipun PPN 12 persen sudah masuk dalam asumsi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2025, pemerintah masih bisa menunda kenaikan tersebut.

Sebab, berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), tarif PPN dapat diubah paling rendah 5 persen dan paling tinggi sebesar 15 persen, merujuk pada perkembangan ekonomi dan/atau peningkatan kebutuhan dana untuk pembangunan.

Dikatakan Bhima, apabila pemerintah ingin melakukan perubahan tarif PPN maka harus menyampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) untuk dibahas dan disepakati dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN).

Sebelumnya, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menegaskan, terkait kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen akan mempertimbangkan faktor fatsun atau etika politik dan kondisi ekonomi.

"Namun berkenaan dengan adanya transisi pemerintahan, oleh karena itu perlu ada fatsun politik untuk mengkomunikasikan terkait dengan tarif PPN 12 persen ini," kata Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo dalam konferensi pers APBN Kita Edisi Maret 2024.

Dia memastikan pemerintah nantinya akan mengkaji kembali aturan PPN 12 persen ini sesuai kondisi ekonomi yang ada.

"Jadi di sisi yang lain kita terus mengkaji kondisi ekonomi yang ada sekeliling dari kegiatan-kegiatan ekonomi yang berpengaruh terhadap peningkatan PPN ini ke depan," ujar Suryo.

(NIA DEVIYANA)