PP Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU Kesehatan yang diteken Presiden Jokowi ramai dibicarakan. Hal ini dikarenakan salah satu pasalnya mengatur soal penyediaan alat kontrasepsi bagi usia remaja.

Ternyata sudah ada penjelasan bahwa maksud dari penyediaan adalah untuk usia sekolah yang sudah menikah. Selain itu alat kontrasepsi juga hanya diperuntukkan untuk edukasi kesehatan reproduksi.

Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan pentingnya mendengarkan masukan dari lembaga keagamaan.

"Saya menyarankan supaya mendengar, berkonsultasi dengan pihak-pihak lembaga keagamaan. Jangan hanya dilihat dari aspek kesehatannya saja tapi juga aspek keagamaannya," kata Ma'ruf di Bantul, Rabu (7/8).

Menurut Ma'ruf, bila tidak ada konsultasi maka akan menimbulkan perbedaan pendapat yang ujung-ujungnya mengarah ke konflik.

"Jadi saya minta itu nanti didalami, dirundingkan dan didengarkan sehingga nanti kemudian bisa bagaimana pelaksanaannya supaya tidak terjadi benturan-benturan," pungkasnya.

Sebelumnya, Menkes Budi Gunadi Sadikin mengatakan pemerintah tak bisa mencegah pernikahan dini, tapi bisa mencegah kehamilan muda. Menurutnya, pernikahan dini sudah jadi budaya di Indonesia.

“Masalah alat kontrasepsi ini sebenarnya, konsepnya kesehatan remaja atau anak sekolah putri. Kenapa? Karena budaya di indonesia ini kawin muda masih banyak,” kata Budi kepada wartawan di The Westin, Jakarta, Selasa (6/8).

Menurutnya, kehamilan di bawah umur sangat berisiko terhadap kesehatan. Bahkan, risiko terburuknya bisa sampai meninggal dunia.

“Kalau usia menikah usia muda dan dia hamil, ini dari sisi kesehatan ya, itu di bawah 20 itu risiko tinggi. Untuk ibunya bisa meninggal, risiko untuk bayinya bisa meninggal, kalau lahir pun kemungkinan stuntingnya tinggi sekali,” kata Budi.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengimbau masyarakat untuk memerhatikan batas usia pada pernikahan. Hal ini dilakukan sebagai upaya mengurangi kasus kematian ibu hamil di bawah usia 20 tahun.

“Yuk, kalau menikah jangan terlalu dini. Kemudian yang kedua, kalau ingin kematian ibunya rendah, kematian bayinya rendah, kalau hamil usahakan di atas 20. Itu sebabnya kita berikan kontrasepsi,” ujar Budi Gunadi Sadikin di Puskesmas Tebet Barat, Jakarta Selatan, Selasa (6/8)

Budi menegaskan bahwa bukan berarti dia melarang seseorang untuk menikah. Hal ini terkait dengan PP No 28/2024 yang merupakan turunan dari UU Kesehatan yang baru.

“Kontrasepsi ini diberikan untuk remaja yang menikah dini kan kita enggak bisa melarang (orang nikah),” kata Budi

“Kontrasepsi ini penting untuk menurunkan kematian balita dan ini penting untuk menurunkan stunting,” lanjut Budi

Terkait implementasi, Budi katakan, akan bekerja sama dengan kepala daerah untuk memastikan tidak ada yang salah sasaran.

Pemerintah sebelumnya menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Undang-undang Kesehatan. Salah satunya memuat upaya pemerintah meningkatkan layanan promotif dan preventif atau mencegah masyarakat menjadi sakit.

Layanan tersebut termasuk memastikan kesehatan reproduksi untuk remaja di mana pemerintah akan menggalakkan pemberian komunikasi, informasi, dan edukasi, serta pelayanan kesehatan reproduksi.

Program tersebut antara lain mengedukasi tentang sistem, fungsi, dan proses reproduksi; menjaga kesehatan reproduksi; perilaku seksual berisiko dan akibatnya; keluarga berencana; serta melindungi diri dan mampu menolak hubungan seksual.

Aturan soal ini awalnya termaktub dalam Pasal 103 Ayat 1. Berikut bunyinya;

Pasal 103

Ayat 1

1. Upaya kesehatan sistem reproduksi usia sekolah dan remaja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) huruf b paling sedikit berupa pemberian komunikasi, informasi, dan edukasi, serta Pelayanan Kesehatan reproduksi.

Diatur kemudian soal pelayanan tersebut termasuk alat kontrasepsi. Hal itu tertera dalam Ayat 4. Berikut bunyinya:

4. Pelayanan Kesehatan reproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 paling sedikit meliputi:

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin buka suara terkait PP Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU Kesehatan yang diteken Presiden Jokowi.

PP ini turut mengatur edukasi soal kesehatan reproduksi bagi remaja. Namun, ada aturan menuai pro dan kontra yakni soal penyediaan alat kontrasepsi yang termaktub dalam Pasal 103 Ayat 1.

Budi mengatakan, pemerintah tak bisa mencegah pernikahan dini, tapi bisa mencegah kehamilan muda. Menurutnya, pernikahan dini sudah jadi budaya di Indonesia.

“Masalah alat kontrasepsi ini sebenarnya, konsepnya kesehatan remaja atau anak sekolah putri. Kenapa? Karena budaya di indonesia ini kawin muda masih banyak,” kata Budi kepada wartawan di The Westin, Jakarta, Selasa (6/8).

Menurutnya, kehamilan di bawah umur sangat berisiko terhadap kesehatan. Terburuknya, bisa sampai meninggal dunia.

“Kalau usia menikah usia muda dan dia hamil, ini dari sisi kesehatan ya, itu di bawah 20 itu risiko tinggi. Untuk ibunya bisa meninggal, risiko untuk bayinya bisa meninggal, kalau lahir pun kemungkinan stuntingnya tinggi sekali,” kata Budi.

Kemenkes tidak bisa memaksa anak muda agar tidak menikah dini. Kemenkes mengimbau para remaja untuk menunda kehamilan.

“Kita nggak bisa memaksa bahwa nggak boleh menikah karena budaya kita kan belum sampai ke sana. Yang kita mintakan adalah yuk untuk remaja usia sekolah yang sudah menikah dini, tolong kalau bisa kehamilannya ditunda sampai usia 20 tahun ke atas,” ujarnya.

“Jadi ini memang difokuskan kepada remaja-remaja usia sekolah yang menikah dini. Kita kasih alat kontrasepsi,” tutupnya.

Pemerintah sebelumnya menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Undang-undang Kesehatan. Salah satunya memuat upaya pemerintah meningkatkan layanan promotif dan preventif atau mencegah masyarakat menjadi sakit.

Layanan tersebut termasuk memastikan kesehatan reproduksi untuk remaja di mana pemerintah akan menggalakkan pemberian komunikasi, informasi, dan edukasi, serta pelayanan kesehatan reproduksi.

Program tersebut antara lain mengedukasi tentang sistem, fungsi, dan proses reproduksi; menjaga kesehatan reproduksi; perilaku seksual berisiko dan akibatnya; keluarga berencana; serta melindungi diri dan mampu menolak hubungan seksual.

Aturan soal ini awalnya termaktub dalam Pasal 103 Ayat 1. Berikut bunyinya;

Diatur kemudian soal pelayanan tersebut termasuk alat kontrasepsi. Hal itu tertera dalam Ayat 4. Berikut bunyinya:

Pemerintah telah resmi menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Undang-undang Kesehatan. Salah satunya memuat upaya pemerintah meningkatkan layanan promotif dan preventif atau mencegah masyarakat menjadi sakit.

Layanan tersebut termasuk memastikan kesehatan reproduksi untuk remaja di mana pemerintah akan menggalakkan pemberian komunikasi, informasi, dan edukasi, serta pelayanan kesehatan reproduksi.

Program tersebut antara lain mengedukasi tentang sistem, fungsi, dan proses reproduksi; menjaga kesehatan reproduksi; perilaku seksual berisiko dan akibatnya; keluarga berencana; serta melindungi diri dan mampu menolak hubungan seksual.

Juru Bicara Kementerian Kesehatan dr. Mohammad Syahril Sp. P, MPH menjelaskan edukasi terkait kesehatan reproduksi termasuk juga penggunaan kontrasepsi.

“Namun penyediaan alat kontrasepsi tidak ditujukan untuk semua remaja, melainkan hanya diperuntukkan bagi remaja yang sudah menikah dengan tujuan menunda kehamilan ketika calon ibu belum siap karena masalah ekonomi atau kesehatan,” kata Syahril di dalam keterangannya, Selasa (6/8).

“Jadi, penyediaan alat kontrasepsi itu hanya diberikan kepada remaja yang sudah menikah untuk dapat menunda kehamilan hingga umur yang aman untuk hamil,” katanya.

Kata dia, pernikahan dini akan meningkatkan risiko kematian ibu dan anak. Risiko anak yang dilahirkan akan menjadi stunting juga sangat tinggi.

Sesuai dengan ketentuan dalam PP tersebut, sasaran utama pelayanan alat kontrasepsi adalah pasangan usia subur dan kelompok usia subur yang berisiko. Dengan demikian, penyediaan alat kontrasepsi tidak akan ditujukan kepada semua remaja.

Syahril menambahkan agar masyarakat tidak salah persepsi dalam menginterpretasikan PP tersebut, dan aturan itu akan diperjelas dalam rancangan Peraturan Menteri Kesehatan sebagai aturan turunan dari PP tersebut.

Aturan turunan tersebut juga akan memperjelas mengenai pemberian edukasi tentang keluarga berencana bagi anak usia sekolah dan remaja yang akan disesuaikan dengan tahapan perkembangan dan usia anak.

Aturan soal ini awalnya termaktub dalam Pasal 103 Ayat 1. Berikut bunyinya;

Pasal 103

Ayat 1

(1) Upaya kesehatan sistem reproduksi usia sekolah dan remaja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) huruf b paling sedikit berupa pemberian komunikasi, informasi, dan edukasi, serta Pelayanan Kesehatan reproduksi.

Diatur kemudian soal pelayanan tersebut termasuk alat kontrasepsi.

Hal itu tertera dalam ayat 4. Berikut bunyinya:

(41 Pelayanan Kesehatan reproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:

a. deteksi dini penyakit atau skrining;

b. pengobatan;

c. rehabilitasi;

d. konseling; dan

e. penyediaan alat kontrasepsi.