Saham perbankan jadi koleksi favorit investor saham pemula. 'Pemain' lama pasar modal yang ingin berinvestasi jangka panjang juga gemar menjadikan sektor perbankan sebagai andalan.

Alasannya, saham perbankan dikenal sebagai saham defensif alias tangguh. Kalau harganya naik mungkin tak terlalu melesat, tetapi begitu jatuh pun tak bakal amblas parah.

Selain itu, sektor perbankan, terutama bank-bank konvensional yang sudah lama melantai di bursa saham, dikenal royal membagikan dividen besar.

Head of Customer Literation and Education dari Kiwoom Sekuritas Indonesia Oktavianus Audi mengatakan investor pemula sebaiknya mengenal kriteria kualitas terbaik emiten dengan beberapa indikator. Pertama, rajin menebar dividen, terlebih yang memiliki sejarah lebih dari tiga tahun selalu membagi dividen.

"Artinya perusahaan memiliki kinerja laba yang positif dan stabil, selain itu dividen juga merupakan bentuk apresiasi perusahaan kepada para pemegang saham.

Kedua, memiliki economic moat atau keunggulan berbeda dibanding kompetitor. Menurutnya, perusahaan yang memiliki keunggulan kompetitif berkelanjutan akan sulit ditandingi sehingga dapat mempertahankan profitabilitas. Terakhir, perusahaan menjalan Good Corporate Governance (GCG) dengan baik.

Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) atau bank jenis Badan Usaha Milik Negara (BUMN) masuk daftar saham perbankan favorit investor pemula. Bank Mandiri, BRI, BNI hingga BTN kerap mejeng di daftar 'watchlist' mereka. Bank-bank pelat merah ini pun dikenal royal menebar dividen lebih dari 50 persen laba perseroan.

"Emiten bank, khususnya big bank, secara umum sudah memenuhi kriteria di atas dan secara kapitalisasi pasar juga tergolong besar dengan bobot lebih dari 10 persen terhadap IHSG," imbuhnya.Yang untung tentu saja bukan cuma investor ritel, tetapi juga negara. Sebab, pemerintah Indonesia merupakan pemegang saham mayoritas Himbara.

Perusahaan pelat merah menyumbang Rp1.940 triliun sepanjang 2020 hingga 2023. Kontribusi itu terdiri dari pajak sebesar Rp1.391,4 triliun, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Rp354,2 triliun, dan dividen Rp 194,4 triliun.

Khusus dividen, setoran BUMN ke kas negara cenderung meningkat. Pada 2020, kontribusinya Rp43,88 triliun dan pada 2023 setorannya melambung nyaris dua kali lipat menjadi Rp81,21 triliun.

Nah, setoran dividen yang fantastis tersebut mayoritas disumbang oleh Himbara.

Kinerja cemerlang BUMN, termasuk Himbara, berlanjut ke tahun ini. Bahkan, pada semester I 2024 setoran dividen ke negara tembus Rp85,5 triliun. Capaian tersebut sudah melampaui target yang ditetapkan pemerintah. Pasalnya, Menteri BUMN Erick Thohir hanya mematok target dividen sebesar Rp85 triliun pada tahun ini.

Direktur Utama BRI Sunarso mengungkapkan pembagian dividen ini merupakan bentuk komitmen BRI dalam menciptakan nilai ekonomi utamanya bagi para shareholders.

Menurutnya, melalui strategi dan inisiatif yang didukung pengelolaan modal yang baik, pihaknya optimis akan terus menciptakan nilai dan memberikan imbal hasil yang optimal kepada pemegang saham.

"Ini adalah bukti nyata bahwa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memiliki fungsi agent of development dan value creator dapat menjalankan peran ekonomi dan nilai sosial secara simultan," ujarnya.

Sunarso menuturkan melalui pembayaran pajak dan dividen, laba yang diperoleh BRI dan BUMN lainnya akan kembali ke negara, yang merupakan pemegang saham mayoritas. Sejak 2019 hingga akhir 2023, total dividen yang disetor BRI kepada negara mencapai Rp65,48 triliun.

"Selanjutnya, laba ini digunakan untuk kepentingan rakyat Indonesia melalui berbagai program pemerintah," imbuhnya.

BRI tercatat sebagai jawara di daftar BUMN yang membagikan dividen tertinggi. Tahun lalu, BRI membagikan dividen sebesar Rp48,10 triliun. Dengan kepemilikan sebesar 53,19 persen saham di BRI, pemerintah Indonesia menerima dividen sekitar Rp25,71 triliun. Nilai dividen BRI ini setara 30 persen dari total dividen BUMN untuk negara.

Bank Mandiri, yang berada di urutan kedua penyetor dividen terbesar, juga menetapkan 60 persen dari laba bersih konsolidasi pada 2023 yang mencapai Rp55,1 triliun. Artinya, dividen yang ditebar kepada pemegang saham senilai Rp33,03 triliun. Sisa 40 persen laba yang ditahan digunakan untuk penguatan modal dan pengembangan usaha.

Dari nilai tersebut, Bank Mandiri membagikan dividen sebesar Rp17 triliun kepada pemerintah sebagai pengendali dengan kepemilikan saham 52 persen. Lebih rinci, besaran dividen per lembar saham (dividen per share) emiten berkode BMRI ini sekitar Rp353,95, naik 33 persen secara year on year (yoy).

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk atau Bank Mandiri

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN

Selama 2020 sampai 2023, total kontribusi kementerian BUMN kepada negara yaitu senilai Rp1.940 triliun

Jakarta (ANTARA) - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyebutkan Kementerian BUMN berhasil meningkatkan kontribusi fiskal kepada negara melalui setoran dividen, pajak, dan penerimaan negara bukan pajak (PBNP) dalam tiga tahun terakhir.

"Selama 2020 sampai 2023, total kontribusi kementerian BUMN kepada negara yaitu senilai Rp1.940 triliun. Rinciannya, pajak sebesar Rp1.391,4 triliun, lalu PNBP dan lainnya sebesar Rp354,2 triliun, dan dividen sebesar Rp194,4 triliun," ujar Erick di Jakarta, Senin.

Erick menjelaskan tren kontribusi BUMN dalam pembayaran pajak terus meningkat sejak 2020 sebesar Rp247 triliun, 2021 sebesar Rp278 triliun, 2022 sebesar Rp410 triliun, dan 2023 menjadi Rp457 triliun.

Dividen Kementerian BUMN juga terus melesat hingga Rp81 triliun pada 2023 atau naik dari 2020 yang sebesar Rp44 triliun, 2021 dengan Rp30 triliun, dan 2022 sebesar Rp40 triliun.

"Kalau kita lihat tentu kontribusi perpajakan terus meningkat karena tidak lain memang kinerja perusahaan membaik," ucap Erick.

Untuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), lanjut Erick, memang terdapat penurunan dari Rp86 triliun pada 2020, kemudian Rp87 triliun pada 2021, sempat naik sebesar Rp98 triliun pada 2022 lalu menjadi Rp84 triliun pada 2023.

"Adapun PNBP ini ada penurunan memang fluktuasi harga daripada sumber daya alam yang memang ada koreksi sendiri apakah itu di kelapa sawit, batu bara dan lain-lainnya," ucapnya.

Erick menyampaikan indikator pertumbuhan kinerja BUMN pun terlihat dari total aset BUMN yang mencapai Rp10.402 triliun atau naik 7,8 persen per tahun dari 2020 yang sebesar Rp8.312 triliun, total ekuitas sebesar Rp3.444 triliun atau tumbuh 12 persen per tahun dari 2020 yang sebesar Rp2.475 triliun.

Sementara pendapatan BUMN pada 2023 mencapai Rp2.933 triliun atau naik dari 2020 yang sebesar Rp1.930 triliun, pun dengan laba bersih yang melonjak 11,2 persen menjadi Rp327 triliun dari 2020 sebesar Rp13 triliun.

Dengan kontribusi besar BUMN tersebut, Erick berharap adanya dukungan berupa tambahan anggaran bagi Kementerian BUMN.

Erick menyebut pagu anggaran Kementerian BUMN untuk 2025 sebesar Rp277 miliar sangat rendah jika dibandingkan dengan peran besar BUMN terhadap perekonomian Indonesia.

Alokasi anggaran Kementerian BUMN pada 2025 tersebut pun mengalami penurunan jika dibandingkan dengan anggaran Kementerian BUMN pada 2024 yang sebesar Rp284,36 miliar.

"Pagu adjustment Kementerian BUMN 2024 itu Rp 284 miliar, sedangkan yang kita dapatkan di pagu anggaran 2025 ini hanya Rp 277 miliar. Ini tentu tidak sebanding dengan prestasi yang sudah didorong oleh Komisi VI ataupun prestasi yang sudah kita jalankan selama ini," ujar Erick.

Erick menyampaikan Kementerian BUMN pun mengajukan usulan anggaran tambahan senilai Rp 66 miliar untuk mendukung kerja Kementerian BUMN pada 2025. Alokasi anggaran tambahan ditujukan untuk peningkatan sistem pengawasan terhadap BUMN.

Selain itu, BUMN pada 2025 mendapat target besar untuk meningkatkan jumlah dividen menjadi Rp 90 triliun atau naik dari 2024 yang sebesar Rp85 triliun.

"Kalau kita lihat (anggaran 2024 dan 2025) ini turun dari Rp284 miliar ke Rp277 miliar, sedangkan kinerja dividen ini tentu meningkat secara tertata. Artinya memang perbandingannya sangat tidak berimbang," kata Erick.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024