JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga terdapat pemalsuan dokumen risalah rapat direksi PT Pertamina (Persero).

Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto mengatakan, dokumen rapat yang dipalsukan menyangkut keputusan pembelian liquefied natural gas (LNG) atau gas alam cair dari luar negeri.

Tessa mengungkapkan, penyidik telah memeriksa saksi dari pihak PT Pertamina berinisial ATH pada Rabu (31/7/2024) untuk mendalami dugaan pemalsuan itu.

“Mendalami dugaan pemalsuan dokumen risalah rapat direksi terkait dengan keputusan pembelian LNG impor,” kata Tessa dalam keterangannya kepada wartawan, Kamis (1/8/2024).

Berdasarkan informasi Kompas.com dari penegak hukum di KPK, saksi tersebut adalah Direktur Keuangan PT Pertamina Periode 9 Desember 2011 sampai 28 November 2014.

Ia diperiksa sebagai saksi dugaan korupsi pengadaan LNG di PT Pertamina Tahun 2011-2021.

”Penyidik mendalami ada tidaknya izin pemegang saham dan komisaris dalam pembelian LNG impor,” ujar Tessa.

Penyidikan perkara ini merupakan pengembangan dari kasus korupsi yang menjerat eks Direktur Utama PT Pertama Galaila Karen Kardinah alias Karen Agustiawan.

Karen divonis bersalah melakukan korupsi secara bersama-sama meneken perjanjian kontrak pembelian LNG dari Corpus Christi Liquefaction (CCL) LLC, perusahaan yang berbasis di Amerika Serikat.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK menyebut, dugaan perbuatan melawan hukum itu dilakukan Karen bersama dua pejabat PT Pertamina lainnya, Yenni Andayani (YA) dan Hari Karyuliarto (HK).

Yenni merupakan Senior Vice President (SVP) Gas & Power PT Pertamina tahun 2013-2014 dan sempat menjabat Pelaksana Tugas (Plt) PT Pertamina. Sementara itu, Hari merupakan Direktur Gas PT Pertamina tahun 2012 sampai 2014.

Dakwaan Jaksa juga menyebut, dalam memberikan persetujuan pengembangan bisnis gas di sejumlah kilang LNG potensial di AS, Karen Yenni, dan Hari tidak meminta persetujuan RUPS.

“Tidak meminta tanggapan tertulis kepada Dewan Komisaris PT Pertamina (Persero) dan persetujuan RUPS sebelum penandatanganan perjanjian jual beli LNG Corpus Christi Liquefaction Train 1 dan Train2,” sebagaimana dikutip dari dakwaan jaksa.

Perbuatan mereka diduga menimbulkan kerugian negara mencapai 113.839.186 atau 113,8 juta dollar Amerika Serikat (AS).

Dalam perkara pengembangan ini, KPK menetapkan dua tersangka baru yakni YA dan HK.

Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut sudah mengantisipasi upaya perlawanan mantan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Karen Agustiawan atas kasus korupsi pengadaan gas alam cair atau liquified natural gas (LNG) yang menjeratnya.

Pada konferensi pers, Kamis (4/7/2024), Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur mengaku pihaknya sudah mengantisipasi upaya banding Karen atas vonis sembilan tahun penjara atas kasus LNG.

Tidak hanya itu, Asep pun menyinggung soal argumentasi yang dibangun pihak terdakwa ihwal kasus LNG Pertamina murni proses bisnis atau bukan pidana.
Antisipasi yang disiapkan oleh pihak KPK juga berkaca kepada kasus lain yang sebelumnya menjerat Karen, yakni terkait dengan investasi Pertamina di Blok Baster Manta Gummy di Australia pada 2009.

Kasus itu ditangani Kejaksaan Agung. Pada perkara itu, Karen sempat divonis delapan tahun penjara, namun akhirnya lepas di tingkat kasasi.

"Memang kita juga sudah mengantisipasi dari perkara yang ditangani oleh Kejaksaan kalau tidak salah dan pada akhirnya di tingkat kasasi ya, itu kemudian dengan alasan proses bisnis dia menjadi lepas. Itu kita juga sudah bersiap-siap karena tentunya akan ada perlawanan dari saudara KA ini nanti mungkin di tingkat banding dan kasasi," ujar Asep, dikutip Jumat (5/7/2024).

Berdasarkan catatan Bisnis, pihak Karen menilai bahwa kasus LNG Pertamina bukanlah pidana. Mereka bahkan sempat menghadirkan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla di persidangan.

Pria yang akrab disapa JK itu turut mengamini pembelaan Karen bahwa kerugian negara itu murni proses bisnis.

Sebagai saksi meringankan, Wapres dua periode itu mengatakan pengadaan LNG di bawah kepemimpinan Karen mengacu pada kebijakan bauran energi nasional yakni Peraturan Presiden (Perpres) No.5/2006. Perpres itu diterbitkan saat JK menjabat sebagai pimpinan pemerintahan.

Dia menyampaikan, kebijakan itu dibuat untuk jangka panjang sehingga mengatur adanya keseimbangan permintaan (demand) dan pasokan (supply). Dia mengamini perlunya tambahan pasokan LNG dari luar termasuk dengan mengimpor. Oleh karena itu, aksi korporasi Pertamina di bawah Karen saat itu merupakan murni proses bisnis.

"Kalau dirut suatu perusahaan berbuat sesuai dengan pandangannya bisnis itu, dan ini untung bisnis ini, hanya ruginya dua tahun, kenapa musti yang dua tahun ini didakwakan? Harus jangka panjang ini [bisnisnya]," kata JK di luar ruang sidang Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Kamis (16/5/2024).

Di sisi lain, mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan juga menyebut argumentasi yang dibangun pihak Karen bahwa kasus itu murni proses bisnis harus diuji.

Dia mengamini bahwa ada beberapa pihak yang menilai pengadaan LNG di bawah Karen dengan perusahaan AS Corpus Christie Liquefaction, LLC atau CCL itu sekadar aksi korporasi. Hal itu disampaikan Dahlan saat diperiksa KPK pada pengembangan perkara kasus LNG, Rabu (3/7/2024).

"Iya [perlu diuji] saya kira aset negara [atau] bukan aset negara, kekayaan negara [atau] bukan kekayaan negara, aksi korporasi [atau] bukan aksi, saya kira menarik," ujarnya kepada wartawan.

Berdasarkan pemberitaan Bisnis sebelumnya, KPK bakal mengajukan banding atas vonis hakim yang lebih ringan dari tuntutan jaksa. Mereka juga kini telah mengembangkan perkara LNG Pertamina dan menetapkan dua tersangka baru. Pihak Karen pun turut mengajukan banding.

Seperti diketahui, Karen divonis bersalah dan dijatuhi pidana penjara selama sembilan tahun sekaligus denda Rp500 juta atas kasus korupsi pengadaan LNG Pertamina 2011-2021 dengan CCL. Vonis itu lebih ringan dari tuntutan jaksa yakni 11 tahun dan denda Rp1 miliar.

Lembaga antirasuah menyayangkan vonis majelis hakim terhadap Karen yang tidak menyertakan pidana uang pengganti setara sekitar Rp2,8 miliar itu. Uang pengganti itu merupakan gaji yang diterima Karen dari perusahaan investasi asal Amerika Serikat (AS) Blackstone, yang merupakan pemegang saham Cheniere Energy, Inc. CCL merupakan anak usaha dari perusahaan energi itu.

Dalam persidangan, tim penuntut umum KPK mendakwa Karen merugikan keuangan negara sebesar US$113,83 juta akibat kerja sama kontrak pengadaan LNG Pertamina dengan CCL. Dia juga didakwa memperkaya diri sendiri salah satunya dengan meminta posisi jabatan di Blackstone.

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami neraca dan pasoka alokasi gas di Indonesia. Informasi itu diulik melalui dua saksi dalam kasus baru dugaan rasuah pengadaan LNG di PT Pertamina (Persero).

“Pemeriksaan saksi dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pengadaan LNG di Pertamina, untuk pendalaman terkait neraca gas Indonesia dan pasokan alokasi gas domestik,” kata juru bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto melalui keterangan tertulis, Jumat, 5 Juli 2024.

Dua saksi itu yakni Rizal Fajar Muttaqin dan Bayu Satria Pratama. Tessa tak memerinci latar belakang saksi, keterangan mereka berdua sudah dicatat untuk mendalami peran para tersangka dalam kasus ini.

Sebelumnya, KPK mengembangkan kasus dugaan rasuah pengadaan LNG di Pertamina. Perkara baru ini diumumkan usai mantan Direktur Pertamina Galaila Karen Kardinah alias Karen Agustiawan divonis bersalah atas perkara itu.
“Pada saat ini KPK sedang melakukan pengembangan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait pengadaan LNG di Pertamina,” kata juru bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa, 2 Juli 2024.

Tessa menjelaskan dugaan korupsi ini terjadi pada 2011 sampai 2021. Kelakuan itu diyakini merugikan negara USD113.839.186.

KPK menetapkan dua tersangka dalam kasus itu. Tessa enggan memerinci namanya, namun, identitas mereka yakni HK dan YA.

(ADN)

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ternyata sedang mendalami unsur pidana dalam empat pengadaan LNG di PT Pertamina (Persero). Pengusutan didasari atas temuan informasi dalam kasus sebelumnya yang menyeret mantan Direktur PT Pertamina (Persero) Galaila Karen Kardinah alias Karen Agustiawan.

“Jadi, ada hal baru yang kami temukan pada saat melakukan penyidikan terkait dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh saudara KA (Karen Agustiawan),” kata Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu di Jakarta, Jumat, 5 Juli 2024.

Asep enggan memerinci informasi mendetailnya demi menjaga kerahasiaan penanganan perkara. Namun, dia menyebut ada perusahaan asing yang terlibat.
“Ini terkait dengan PT CCL (Corpus Christi Liquefaction) yang ada di luar negeri ya,” ujar Asep.
Sebelumnya, KPK mengembangkan kasus dugaan rasuah pengadaan LNG di PT Pertamina (Persero). Perkara baru ini diumumkan usai mantan Direktur PT Pertamina (Persero) Galaila Karen Kardinah alias Karen Agustiawan divonis bersalah atas perkara itu.

“Pada saat ini KPK sedang melakukan pengembangan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait pengadaan LNG di PT Pertamina (Persero),” kata juru bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa, 2 Juli 2024.

Tessa menjelaskan dugaan korupsi ini terjadi pada 2011 sampai 2021. Kelakuan itu diyakini merugikan negara USD113.839.186.

KPK menetapkan dua tersangka dalam kasus itu. Tessa enggan memerinci namanya, namun, identitas mereka yakni HK dan YA.

(LDS)