KOMPAS.com - Berapa gaji petugas Pilkada 2024? Honor yang diperoleh petugas Pilkada bervariasi tergantung dari peran dan tingkat kepentingan masing-masing. Artikel ini akan membahas secara rinci gaji petugas Pilkada 2024.

Dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024, telah ditetapkan bahwa ada kenaikan gaji atau honor badan adhoc, panitia yang dibentuk untuk membantu penyelenggaraan Pemilu, termasuk petugas Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Gaji petugas Pilkada tertuang dalam Surat Kemenkeu Nomor S-647/MK.02/2022 tanggal 5 Agustus 2022 tentang Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) untuk Tahapan Pemilihan Umum dan Tahapan Pemilihan.

Lantas, berapa gaji petugas Pilkada 2024?

Daftar gaji petugas Pilkada 2024

Sebagai informasi, petugas penyelenggara Pilkada terdiri dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), dan Panitia Pendaftaran Pemilih (Pantarlih).

Dikutip dari pemberitaan sebelumnya, daftar gaji petugas Pilkada 2024 sebagai berikut:

1. PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan)

• Ketua: Rp 2,5 juta
• Anggota: Rp 2,2 juta
• Sekretaris: Rp 1,85 juta
• Pelaksana: Rp 1,3 juta.

2. PPS (Panitia Pemungutan Suara)

• Ketua: Rp 1,5 juta
• Anggota: Rp 1,3 juta
• Sekretaris: Rp 1,15 juta
• Pelaksana: Rp 1,05 juta
• Pantarlih: Rp 1 juta.

3. KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara)

• Ketua:Rp 900.000
• Anggota: Rp 850.000
• Satlinmas: Rp 650.000.

Sementara itu, gaji pengawas TPS (Tempat Pemungutan Suara) Pilkada2024 diatur melalui Surat Menteri Keuangan Nomor 5/5715/MK.302/2022 sebagai berikut:

• Gaji Ketua Panwaslu Kecamatan pada Pilkada 2024: Rp 2,2 juta per bulan
• Gaji Anggota Panwaslu Kecamatan pada Pilkada 2024: Rp 1,9 juta per bulan
• Gaji Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan pada Pilkada 2024: Rp 1,55 juta per bulan
• Gaji Pelaksana Teknis pada Pilkada 2024: Rp 900.000 per bulan
• Gaji Pelaksana Teknis non PNS pada Pilkada 2024: Rp 1,5 juta per bulan
• Gaji Panwaslu Desa pada Pilkada 2024: Rp 1,1 juta per bulan
• Gaji Pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada Pilkada 2024: Rp 750.000 per bulan
• Gaji Pengawas Tempat Pemilihan Suara (PTPS) pada Pilkada 2024: Rp 1 juta.

Selain memperoleh gaji, petugas Pilkada juga akan memperoleh santunan ketika terjadi kecelakaan kerja, baik luka sedang, luka berat, cacat, maupun meninggal dunia sebagai berikut:

• Luka sedang: Rp 8,25 juta per orang
• Luka berat: Rp 16,5 juta per orang
• Cacat permanen: Rp 30,8 juta per orang
• Meninggal dunia: Rp 36 juta per orang
• Bantuan biaya pemakaman: Rp 10 juta per orang.

Itulah rincian daftar gaji petugas Pilkada 2024, baik gaji bagi PPK, PPS, KPPS, hingga pengawas TPS.

KOMPAS.com - Berapa gaji petugas Pilkada 2024? Honor yang diperoleh petugas Pilkada bervariasi tergantung dari peran dan tingkat kepentingan masing-masing. Artikel ini akan membahas secara rinci gaji petugas Pilkada 2024.

Dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024, telah ditetapkan bahwa ada kenaikan gaji atau honor badan adhoc, panitia yang dibentuk untuk membantu penyelenggaraan Pemilu, termasuk petugas Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Gaji petugas Pilkada tertuang dalam Surat Kemenkeu Nomor S-647/MK.02/2022 tanggal 5 Agustus 2022 tentang Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) untuk Tahapan Pemilihan Umum dan Tahapan Pemilihan.

Lantas, berapa gaji petugas Pilkada 2024?

Daftar gaji petugas Pilkada 2024

Sebagai informasi, petugas penyelenggara Pilkada terdiri dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), dan Panitia Pendaftaran Pemilih (Pantarlih).

Dikutip dari pemberitaan sebelumnya, daftar gaji petugas Pilkada 2024 sebagai berikut:

1. PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan)

• Ketua: Rp 2,5 juta
• Anggota: Rp 2,2 juta
• Sekretaris: Rp 1,85 juta
• Pelaksana: Rp 1,3 juta.

2. PPS (Panitia Pemungutan Suara)

• Ketua: Rp 1,5 juta
• Anggota: Rp 1,3 juta
• Sekretaris: Rp 1,15 juta
• Pelaksana: Rp 1,05 juta
• Pantarlih: Rp 1 juta.

3. KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara)

• Ketua:Rp 900.000
• Anggota: Rp 850.000
• Satlinmas: Rp 650.000.

Sementara itu, gaji pengawas TPS (Tempat Pemungutan Suara) Pilkada2024 diatur melalui Surat Menteri Keuangan Nomor 5/5715/MK.302/2022 sebagai berikut:

• Gaji Ketua Panwaslu Kecamatan pada Pilkada 2024: Rp 2,2 juta per bulan
• Gaji Anggota Panwaslu Kecamatan pada Pilkada 2024: Rp 1,9 juta per bulan
• Gaji Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan pada Pilkada 2024: Rp 1,55 juta per bulan
• Gaji Pelaksana Teknis pada Pilkada 2024: Rp 900.000 per bulan
• Gaji Pelaksana Teknis non PNS pada Pilkada 2024: Rp 1,5 juta per bulan
• Gaji Panwaslu Desa pada Pilkada 2024: Rp 1,1 juta per bulan
• Gaji Pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada Pilkada 2024: Rp 750.000 per bulan
• Gaji Pengawas Tempat Pemilihan Suara (PTPS) pada Pilkada 2024: Rp 1 juta.

Selain memperoleh gaji, petugas Pilkada juga akan memperoleh santunan ketika terjadi kecelakaan kerja, baik luka sedang, luka berat, cacat, maupun meninggal dunia sebagai berikut:

• Luka sedang: Rp 8,25 juta per orang
• Luka berat: Rp 16,5 juta per orang
• Cacat permanen: Rp 30,8 juta per orang
• Meninggal dunia: Rp 36 juta per orang
• Bantuan biaya pemakaman: Rp 10 juta per orang.

Itulah rincian daftar gaji petugas Pilkada 2024, baik gaji bagi PPK, PPS, KPPS, hingga pengawas TPS.

Bisnis.com, JAKARTA - Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) punya peranan penting dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Pendaftaran KPPS Pilkada 2024 masih dibuka hingga pekan depan.

KPPS adalah singkatan dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pilkada Serentak 2024. Sesuai namanya, KPPS adalah tim yang bertanggung jawab langsung atas pelaksanaan pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada Pilkada 2024.

KPPS dipilih dari masyarakat setempat dan diberikan pelatihan khusus sebelum pelaksanaan pemungutan suara. Mereka memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan proses demokrasi berjalan dengan baik dan lancar.

Pada Pilkada 2024, KPPS akan ditempatkan dalam 435.089 TPS di seluruh Indonesia untuk melayani 203.290.554 pemilih. Dengan jumlah TPS sebanyak itu, jumlah KPPS yang dibutuhkan lebih dari 3 juta orang yang tersebar di seluruh penjuru Indonesia.

KPPS akan bertugas pada 7 November hingga 8 Desember 2024 atau sebelum pemungutan suara hingga selesai penghitungan suara. Pendaftaran KPPS Pilkada 2024 dibuka pada 17-28 September 2024 dan baru akan berakhir pekan depan.

Persyaratan KPPS Pilkada 2024

• Warga Negara Indonesia (WNI)
• Usia 17-55 tahun
• Setia pada Pancasila
• Memiliki integritas pribadi yang kuat, jujur, dan adil
• Tidak menjadi anggota partai politik setidaknya 5 tahun sebelum pendaftaran, dinyatakan dalam surat pernyataan
• Berdomisili dalam wilayah kerja KPPS, dibuktikan dengan e-KTP
• Mampu secara jasmani dan rohani, dibuktikan dengan pemeriksaan kesehatan
• Bebas narkotika
• Pendidikan minimal SMA/sederajat
• Tidak pernah dipenjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun
• Pas foto

Gaji KPPS Pilkada 2024

• Gaji ketua KPPS Pilkada 2024: Rp900.000/bulan
• Gaji anggota KPPS Pilkada 2024: Rp850.000/bulan

Cara Daftar KPPS Pilkada 2024

1. Siapkan berkas persyaratan, yakni:

• Surat pendaftaran
• Fotokopi e-KTP
• Fotokopi ijazah SMA/sederajat atau ijazah terakhir
• Surat pernyataan
• Surat keterangan tidak lagi menjadi anggota partai politik sejak 5 tahun terakhir jika pernah
• Surat keterangan sehat jasmani yang dikeluarkan oleh puskesmas, rumah sakit, atau klinik, yang termasuk di dalamnya terdapat hasil pemeriksaan tensi darah, kadar gula darah, dan kolesterol
• Daftar riwayat hidup
• Pas foto berwarna 4x6 sebanyak 1 lembar

2. Datangi kantor Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang ada di masing-masing kelurahan sesuai wilayah kerja.

Itulah tadi persyaratan, gaji, dan cara daftar KPPS Pilkada 2024.

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) membuka 3 juta pendaftaran anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) untuk pelaksanaan Pilkada Serentak 2024.

Ketua KPU Mochammad Afifudin menyebut 3 juta KPPS itu nantinya tersebar di 435.089 TPS. Anggota KPPS itu akan melayani 203.290.554 warga pemilih berdasarkan Data Pemilih Sementara (DPS) pada saat ini.

Pembukaan pendaftaran petugas KPPS dibuka mulai Selasa (17/9/2024) hingga Sabtu (28/9/2024). KPPS dibentuk oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk melaksanakan pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Adapun anggota KPPS yang dipilih sebanyak tujuh orang yang terdiri dari satu ketua merangkap anggota dan enam anggota lainnya.

Apabila terpilih menjadi petugas KPPS, berapa lama tugasnya berlangsung?

Masa kerja petugas KPPU yakni selama ditetapkan menjadi anggota KPPS hingga Pilkada selesai. Rinciannya terdapat pada jadwal berikut ini.

Jadwal dan Masa Kerja Petugas KPSS Pilkada 2024

• Pengumuman pendaftaran calon anggota KPPS: 17-21 September 2024
• Penerimaan pendaftaran calon anggota KPPS: 17-28 September 2024
• Penelitian administrasi calon anggota KPPS: 18-29 September 2024
• Pengumuman hasil penelitian administrasi: 30 September-2 Oktober 2024
• Tanggapan dan masukan masyarakat calon KPPS : 30 September-5 Oktober 2024
• Pengumuman hasil seleksi calon anggota KPPS: 5-7 Oktober 2024
• Penetapan dan pelantikan anggota KPPS: 7 November 2024
• Masa kerja KPPS untuk Pilkada 2024: 7 November-8 Desember 2024

Sedangkan syarat mendaftarkan diri menjadi petugas KPPU yakni harus memenuhi sejumlah hal, yakni berstatus Warga negara Indonesia (WNI), berusia minimal 17 tahun sampai 55 tahun.

Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.

Selain syarat di atas, calon anggota KPPS harus mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil, tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam waktu lima tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan.

Selain syarat di atas, Afifudin mencari calon anggota KPPS yang memiliki stamina prima untuk berjaga selama periode Pilkada Serentak 2024 yang akan mencapai puncak pada 27 November mendatang.

“Kami spesifik memperhatikan tiga hal [di calon anggota KPPS], gula darah, kolesterol, dan tensi tinggi. Yang penting pada hari pencoblosan benar-benar punya stamina yang kuat,” kata Ketua KPU Mochammad Afifudin di Kantor KPUD DKI Jakarta, Selasa (17/9).

Gaji Petugas KPPS

Adapun honor yang akan diterima oleh anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) selama pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 tercantum dalam Surat Keputusan dari Menteri Keuangan Nomor 647 terkait KPU.

Ketua Divisi SDM, Organisasi, Pendidikan, Pelatihan, dan Penelitian Pengembangan KPU, Parsadaan Harahap mengemukakan bahwa honor untuk Ketua KPPS sebesar Rp900.000, sementara untuk anggotanya sebesar Rp850.000 untuk bekerja selama satu bulan.

"Untuk Ketua KPPS Rp900.000 dan untuk anggota KPPS Rp850.000," tutur Ketua KPU Mochammad Afifudin di Kantor KPUD DKI Jakarta, Selasa (17/9).

Cara Daftar Menjadi Pertugas KPPS

Cara mendaftar untuk menjadi petugas KPSS yakni harus memenuhi syarat yang sudah ditetapkan. Kemudian mulai mempersiapkan berkas seperti berikut ini.

• Surat pendaftaran
• Fotokopi e-KTP
• Fotokopi ijazah SMA/sederajat atau ijazah terakhir
• Surat pernyataan
• Surat keterangan tidak lagi menjadi anggota partai politik sejak 5 tahun terakhir jika pernah
• Surat keterangan sehat jasmani yang dikeluarkan oleh puskesmas, rumah sakit, atau klinik, yang termasuk di dalamnya terdapat hasil pemeriksaan tensi darah, kadar gula darah, dan kolesterol
• Daftar riwayat hidup
• Pas foto berwarna 4x6 sebanyak 1 lembar

Setelah itu, masyarakat yang ingin menjadi petugas KPSS bisa mendatangi kantor Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada masing-masing kelurahan sesuai wilayah kerja.

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) membuka 3 juta pendaftaran anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) untuk pelaksanaan Pilkada Serentak 2024.

Ketua KPU Mochammad Afifudin menyebut 3 juta KPPS itu nantinya tersebar di 435.089 TPS. Anggota KPPS itu akan melayani 203.290.554 warga pemilih berdasarkan Data Pemilih Sementara (DPS) pada saat ini.

Pembukaan pendaftaran petugas KPPS dibuka mulai Selasa (17/9/2024) hingga Sabtu (28/9/2024). KPPS dibentuk oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk melaksanakan pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Adapun anggota KPPS yang dipilih sebanyak tujuh orang yang terdiri dari satu ketua merangkap anggota dan enam anggota lainnya.

Berikut ini syarat, cara daftar, hingga gaji petugas KPPS yang bekerja pada Pilkada serentak 2024.

Syarat Anggota KPPS

Syarat pendaftar anggota KPPS Pilkada 2024 antara lain:

• Warga negara Indonesia (WNI)
• Berusia minimal 17 tahun sampai 55 tahun
• Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.
• Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil, tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam waktu lima tahun dan tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan.
• Memiliki stamina prima untuk berjaga selama periode Pilkada Serentak 2024

Gaji Petugas KPPS

Adapun honor yang akan diterima oleh anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) selama pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 tercantum dalam Surat Keputusan dari Menteri Keuangan Nomor 647 terkait KPU.

Ketua Divisi SDM, Organisasi, Pendidikan, Pelatihan, dan Penelitian Pengembangan KPU, Parsadaan Harahap mengemukakan bahwa honor untuk Ketua KPPS sebesar Rp900.000, sementara untuk anggotanya sebesar Rp850.000 untuk bekerja selama satu bulan.

"Untuk Ketua KPPS Rp900.000 dan untuk anggota KPPS Rp850.000," tuturnya di Kantor KPUD DKI Jakarta, Selasa (17/9).

Cara Daftar Menjadi Pertugas KPPS

Cara mendaftar untuk menjadi petugas KPSS yakni harus memenuhi syarat yang sudah ditetapkan. Kemudian mulai mempersiapkan berkas seperti berikut ini.

• Surat pendaftaran
• Fotokopi e-KTP
• Fotokopi ijazah SMA/sederajat atau ijazah terakhir
• Surat pernyataan
• Surat keterangan tidak lagi menjadi anggota partai politik sejak 5 tahun terakhir jika pernah
• Surat keterangan sehat jasmani yang dikeluarkan oleh puskesmas, rumah sakit, atau klinik, yang termasuk di dalamnya terdapat hasil pemeriksaan tensi darah, kadar gula darah, dan kolesterol
• Daftar riwayat hidup
• Pas foto berwarna 4x6 sebanyak 1 lembar

Setelah itu, masyarakat yang ingin menjadi petugas KPSS bisa mendatangi kantor Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada masing-masing kelurahan sesuai wilayah kerja.

Jadwal Pendaftaran KPPS Pilkada 2024

• Pengumuman pendaftaran: 17-21 September 2024
• Pendaftaran: 17-28 September 2024
• Penelitian administrasi: 18-29 September 2024
• Pengumuman hasil penelitian administrasi: 30 September-2 Oktober 2024
• Tanggapan/masukan masyarakat: 30 September-5 Oktober 2024
• Pengumuman hasil seleksi: 5-7 Oktober 2024
• Penetapan anggota KPPS terpilih, pelantikan, dan bimbingan teknis: 7 November 2024