Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Ahmad Muzani menilai aturan pemutihan utang merupakan terobosan yang luar biasa oleh Presiden Prabowo Subianto pada awal pemerintahanannya.

Dia menilai langkah itu menjadi urgensi di tengah situasi global yang tak kunjung pasti. Sehingga, masyarakat yang menjadi tulang punggung perekonomian Negara makin bergairah untuk memperkuat kinerja ekonomi.

“Itu sebuah terobosan yang luar biasa. Bagi kami sangat membantu masyarakat yang terbebani akibat dari utang yang berkepanjangan dengan bank, mudah-mudahan dengan begitu maka semangat yang diharapkan untuk tumbuh untuk ekonomi di tingkat bawah bisa lebih baik lagi,” tandas Muzani kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (6/11/2024).

Untuk diketahui, Presiden Prabowo Subianto meneken Peraturan Pemerintah (PP) nomor 47 tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada Usahat Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kelautan serta UMKM lainnya.

Aturan yang ditandatangani pada Selasa (5/11/2024) ini, kata Prabowo, diteken usai mendengar saran dan aspirasi banyak pihak terutama dari kelompok petani dan nelayan seluruh Indonesia yang tiba di Istana Merdeka sejak pukul 16.15 WIB.

“Dengan ini pemerintah berharap dapat membantu saudara kita para produsen yang bekerja di bidang pertanian UMKM dan nelayan yang merupakan produsen pangan yang sangat penting, mereka dapat meneruskan usaha-usaha mereka dan mereka bisa lebih berdaya guna untuk bangsa dan negara,” tuturnya dalam forum itu.

Lebih lanjut, Prabowo mengatakan bahwa terkait dengan teknis persyaratan yang dipenuhi akan ditindaklanjuti Kementerian maupun lembaga terkait. Salah satunya, Kementerian Pertanian (Kementan).

Presiden Ke-8 RI itu juga berharap dapat memberikan angin segar untuk mendorong kinerja petani, nelayan, dan UMKM melalui penghapusan kredit macet tersebut.

“Kami tentunya berdoa bahwa seluruh petani nelayan UMKM di seluruh Indonesia dapat bekerja dengan ketenangan dengan semangat dan dengan keyakinan bahwa rakyat Indonesia menghormati dan menghargai para produsen pangan yang sangat penting bagi kehidupan bangsa dan negara,” pungkas Prabowo.

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua MPRAhmad Muzani menilai aturan pemutihan utang UMKM bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kelautan telah berpihak kepada rakyat.

Adapun, Presiden Prabowo Subianto pada Selasa (5/11/2024) menekenPeraturan Pemerintah (PP) No. 47 tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada Usaha Mikro Kecil dan menengah (UMKM) dalam bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kelautan serta UMKM lainnya.

Muzani menilai penekenan PP tersebut tepat karena berpihak pada rakyat. Kemudian, dia menjelaskan di satu sisi, utang yang tercatat dari para petani, nelayan, UMKM, dan pedagang itu menjadi beban bagi perbankan karena bisa meningkatkan Non Performing Loan (NPL).

“Tapi di sisi lain juga menjadi beban bagi para petani, nelayan, para pedagang, para pelaku UMKM lainnya, karena dia tidak bisa lagi berhubungan dengan bank karena blacklist BI [Bank Indonesia]” ujarnya di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, pada Rabu (6/11/2024).

Karena itu, lanjut Muzani, Presiden Prabowo berpandangan beban itu harus segara dihapus dan diatasi, sehingga ditekenlah PP No. 47/2024.

“Kami sangat mendukung, sependapat dengan pandangan pemerintah untuk bisa menghapus itu. Karena itu semua upaya yang dilakukan oleh pemerintah [dalam hal ini Presiden Prabowo Subianto],” katanya.

Lebih lanjut, Muzani mengatakan pihaknya berharap para menteri dapat melakukan tindakan yang nyata dan bekerja keras untuk bisa merealisasikan hal yang telah diamanatkan dalam PP No. 47/2024.

Tak hanya itu, Politikus Gerindra ini menyamapikan pihaknya berpandangan Prabowo bisa membawa semangat dan angin baru bagi perubahan dan kemajuan bangsa.

Diberitakan sebelumnya, Prabowo meneken PP tersebut seusai mendengar saran dan aspirasi banyak pihak, terutama dari kelompok petani dan nelayan seluruh Indonesia yang tiba di Istana Merdeka sejak pukul 16.15 WIB.

“Dengan ini pemerintah berharap dapat membantu saudara kita para produsen yang bekerja di bidang pertanian UMKM dan nelayan yang merupakan produsen pangan yang sangat penting, mereka dapat meneruskan usaha-usaha mereka dan mereka bisa lebih berdaya guna untuk bangsa dan negara,” tuturnya dalam forum itu.