REPUBLIKA.CO.ID, MOSKOW -- Situasi di Semenanjung Korea telah mencapai kebuntuan yang berbahaya, dan Rusia tidak tertarik untuk meningkatkan konflik di perbatasan Timur Jauhnya. Hal itu diungkapkan oleh Direktur Departemen Organisasi Internasional di Kementerian Luar Negeri Rusia Pyotr Ilyichev.

"Situasi di sekitar Semenanjung Korea telah mencapai kebuntuan yang berbahaya dengan peningkatan ketegangan yang berkelanjutan," kata Ilyichev kepada Sputnik pada Rabu (10/7/2024).

Menurut dia, Amerika Serikat dan sekutunya yang dengan keras kepala mengikuti jalur konfrontasi dan memprovokasi Pyongyang adalah penanggung jawab utama untuk situasi saat ini di kawasan tersebut. Washington dan sekutunya telah menjadikan sanksi Dewan Keamanan PBB sebagai alat tekanan yang "abadi" terhadap lawan yang tidak tunduk pada kehendak mereka.

"Washington dan sekutunya memperkuatnya dengan tindakan pemaksaan sepihak yang ilegal," kata Ilyichev.

"Kami tidak tertarik melihat pusat ketegangan semakin memanas di perbatasan Timur Jauh kami. Oleh karena itu, kami menyarankan agar pihak-pihak terkait menghentikan siklus provokasi dan tuduhan timbal balik, meninggalkan keinginan untuk menyelesaikan masalah dengan kekuatan atau ancaman, dan mulai bernegosiasi," lanjut Ilyichev.

Sebelumnya pada Juni lalu, pasukan Jepang, AS, dan Korea Selatan mengadakan latihan militer trilateral di Laut China Timur. Latihan militer itu akan digelar setiap tahun. Latihan yang dirancang dalam pertemuan tiga pihak di Camp David pada Agustus tahun lalu itu dilakukan untuk meningkatkan kerja sama militer di tengah ketegangan di Semenanjung Korea akibat peningkatan uji coba rudal balistik oleh Korea Utara.

Kementerian Luar Negeri Rusia mengatakan bahwa aliansi militer trilateral antara Washington, Seoul, dan Tokyo tidak hanya ditujukan terhadap Korea Utara, tetapi juga untuk menahan Moskow dan Beijing. Ancaman nyata satu-satunya di kawasan Indo-Pasifik adalah kebijakan AS, sementara masalah lainnya, termasuk kebijakan rudal Korea Utara, harus diselesaikan melalui respons kolektif, tambah kementerian tersebut.