JAKARTA, KOMPAS.com - Seiring meningkatnya perhatian pada pelaporan keberlanjutan di Indonesia, kebutuhan untuk menerapkan assurance atau jaminan kualitas pada laporan keberlanjutan semakin penting.

Kebijakan OJK melalui Surat Edaran Nomor 16/SEOJK.04/2021 kini mewajibkan perusahaan publik menyusun laporan keberlanjutan yang mencakup aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG). Namun, meskipun manfaat assurance sudah cukup jelas, perusahaan masih menghadapi berbagai tantangan dalam menerapkannya.

Angela Simatupang, Head of Governance Risk Control & Technology Consulting di RSM Indonesia, menjelaskan sejumlah hambatan yang dihadapi perusahaan di Indonesia dalam menjalankan assurance pada laporan keberlanjutan serta memberi panduan untuk mengatasinya.

Apa saja hambatannya dan apa tips untuk mengatasinya? Simak penjelasan Angela berikut ini.

1. Tantangan: Kurangnya Kesadaran Internal akan Manfaat Assurance

Banyak perusahaan di Indonesia belum sepenuhnya memahami manfaat jangka panjang dari assurance. Kredibilitas dan kepercayaan pemangku kepentingan yang dihasilkan dari assurance dianggap sebagai manfaat jangka panjang, bukan hasil instan yang langsung terasa.

“Manfaat seperti kredibilitas dan kepercayaan pemangku kepentingan adalah sesuatu yang dibangun dalam jangka panjang dan bukan manfaat yang langsung saat ini dirasakan, sehingga assurance belum menjadi prioritas,” jelas Angela, melalui keterangan pers, Jumat (8/11/2024).

Bagaimana menghadapinya? Menurut Angela, edukasi internal sangat penting untuk meningkatkan pemahaman tentang manfaat assurance. Mengadakan sesi pelatihan atau diskusi dengan pakar assurance dapat membantu memperjelas manfaat strategis assurance sebagai bagian dari upaya membangun citra dan kepercayaan perusahaan.

2. Tantangan: Biaya Tambahan untuk Assurance

Biaya untuk menjalankan assurance kerap kali cukup tinggi, terutama bagi perusahaan menengah dan kecil. Tanpa adanya kewajiban hukum yang kuat, beberapa perusahaan masih enggan untuk mengalokasikan anggaran untuk kegiatan assurance ini.

“Karena manfaatnya lebih terasa dalam jangka panjang, assurance belum menjadi prioritas bagi perusahaan yang masih berfokus pada biaya langsung,” ungkap Angela.

Untuk itu, perusahaan dapat mengatasi tantangan ini dengan mengalokasikan anggaran secara bertahap dan memulai dengan lingkup assurance yang terbatas pada aspek-aspek paling penting dari laporan keberlanjutan.

Selain itu, bekerja sama dengan penyedia layanan assurance berpengalaman dapat membantu perusahaan menyesuaikan biaya dengan kebutuhan khusus mereka.

3. Tantangan: Standar Assurance yang Belum Seragam

Di Indonesia, standar regulasi untuk assurance belum sekuat yang diterapkan di negara lain. Afrika Selatan dan Inggris, misalnya, memiliki regulasi yang jelas mengharuskan adanya assurance pada laporan keberlanjutan.

“Indonesia bisa belajar dari praktik ini dengan menerapkan aturan yang jelas, yang mengamanatkan pelaporan keberlanjutan dan mendorong atau mewajibkan adanya assurance agar dapat mendorong adopsi,” saran Angela.

Meski belum ada standar assurance yang seragam, perusahaan dapat mulai dengan mengadopsi praktik terbaik dari standar internasional seperti Global Reporting Initiative (GRI) dan mengikuti standar yang diadopsi negara-negara dengan regulasi yang lebih ketat.

Menurut Angela, mengadopsi kerangka standar ini dapat membantu meningkatkan kredibilitas di mata investor dan pemangku kepentingan internasional.

4. Tantangan: Keterbatasan Data dan Sistem Pelaporan yang Terintegrasi

Pengumpulan data yang valid dan konsisten menjadi kendala bagi banyak perusahaan di Indonesia, terutama karena laporan keberlanjutan memerlukan data ESG dari berbagai bagian perusahaan. Tanpa data yang lengkap dan sistem pelaporan yang terintegrasi, proses assurance pun menjadi sulit dan kurang efektif.

Untuk itu, mengembangkan sistem pelaporan yang terintegrasi adalah solusi yang dapat mempercepat pengumpulan data ESG yang diperlukan.

Sebab, dengan memanfaatkan teknologi seperti perangkat lunak khusus untuk pelaporan ESG, perusahaan dapat mengoptimalkan akurasi dan kualitas data yang akan digunakan dalam laporan keberlanjutan dan assurance.

5. Tantangan: Kurangnya Pemahaman Pemangku Kepentingan terhadap Assurance

Pemangku kepentingan seperti investor dan pelanggan mungkin belum memahami pentingnya assurance dan manfaatnya terhadap reputasi perusahaan. Tanpa dukungan dari pemangku kepentingan, perusahaan sering kali kesulitan dalam memprioritaskan alokasi anggaran untuk assurance.

Menurut Angela, komunikasi yang baik dengan pemangku kepentingan mengenai manfaat assurance terhadap kredibilitas laporan keberlanjutan dapat membantu meningkatkan apresiasi mereka terhadap pentingnya aktivitas ini.

“Edukasi kepada pemangku kepentingan penting agar mereka memahami bahwa assurance meningkatkan kepercayaan dan reputasi perusahaan,” ujar Angela.

Ia menambahkan, sebagai konsultan assurance, RSM Indonesia memiliki berbagai layanan untuk membantu perusahaan merancang, mengimplementasikan, dan memverifikasi laporan keberlanjutan.

Dengan memahami dan menghadapi tantangan dalam menerapkan assurance, perusahaan di Indonesia dapat meningkatkan kualitas dan kredibilitas laporan keberlanjutan mereka, sehingga siap bersaing di pasar global.