REPUBLIKA.CO.ID, BANGKOK -- Thailand baru saja membuat keputusan yang menuai sorotan global. Negara tersebut melegalkan pernikahan sesama jenis. Ini bukan sesuatu yang baru di sana. Sudah cukup lama Thailand akrab dengan komunitas lesbian, gay, biseksual, transgender, interseks, dan queer (LGBTIQ). Namun secara hukum, pengakuan akan eksistensi komunitas ini untuk diikat dalam perkawinan resmi, baru saja dilakukan Thailand.

UU anyar itu akan diserahkan kepada Raja Maha Vajiralongkorn agar mendapatkan persetujuan kerajaan. Kemudian, mulai berlaku 120 hari setelah dipublikasikan di Royal Gazette resmi. Thailand menjadi negara Asia Tenggara pertama yang melegalkan perkawinan sesama jenis.

Di kawasan Asia, Thailand menjadi negara Asia ketiga, mengikuti Nepal dan Taiwan yang melegalkan pernikahan sejenis. Pernikahan sesama jenis pertama di negara tersebut, bisa dilakukan pada akhir tahun ini. Dikutip dari Channel News Asia, rupanya hal itu bakal berdampak pada perekonomian negeri gajah putih.

"Saya tidak bisa melebih-lebihkan keutungan apa yang akan diperoleh," kata Todd Sears, pendiri dan CEO Out Leadership.

Dengan adanya aturan ini, bakal berdampak pada banyak hak dan kewajiban para LGBTIQ di Thailand. Ini dalam hal adopsi anak, perawatan kesehatan, dan sebagainya.

Seperti disinggung sebelumnya, Thailand sudah lama dianggap sebagai negara tujuan yang ramah bagi komunikas gay, Lesbian, dan sebagainya. Dengan adanya aturan ini, bisa semakin meningkatkan reputasi negara tersebut untuk memprioritaskan keberagaman dan inklusivitas. Menurut Todd Sears itu penting bagi iklim investasi.

Ia melanjutkan, aturan tersebut bisa membuka peluang baru untuk tenaga kerja. Kemudian meningkatkan produktivitas sebuah perusahaan. Muaranya pada peningkatan ekonomi nasional. "Saat perusahaan memikirkan di mana mereka ingin berekspansi dan di mana mereka dapat mendatangkan talenta terbaik, hal ini menjadi penting," ujar Todd Sears.

Ia mengutip penelitian yang dilakukan Williams Institute. Penelitian ini berbasis di Amerika Serikat. Hasilnya, ada peningkatan berbagai faktor ekonomi setelah pernikahan sesama jenis dilegalkan.

Sebelumnya, Undang-Undang tersebut tidak sejalan dengan sikap masyarakat yang berlaku. Pada Juni (2024) lalu, North Bangkok University membuat jajak pendapat. Hasilnya, 82,5 persen masyarakat mendukung kampanye pemerintah untuk memberlakukan kesetaraan perkawinan.

Jhitsayarat Siripai, asisten profesor bidang gender dan media di Universitas Teknologi Rajamangala, mengatakan telah melihat banyak sektor swasta di Thailand mulai mengakui kelompok LGBT di tempat kerja dan mengkampanyekan kesetaraan di tempat kerja.

Murat Uzel, pendiri dan desainer di MP Experiences, sebuah perusahaan manajemen destinasi mewah yang berbasis di Thailand turut merespon. Ia memperkirakan 20 persen pelanggannya berasal dari komunitas LGBTIQ+. Pasar sedang berkembang dengan adanya aturan baru yang ditetapkan.

Secara global, Thailand menduduki peringkat ketiga dalam hal total pendapatan dan tertinggi di dunia dalam hal persentase PDB yang berasal dari pariwisata LGB, yakni sebesar 1,23 persen. Mengingat komunitas ini mencakup sekitar 10 persen wisatawan global, terdapat peluang besar untuk pertumbuhan yang lebih signifikan.

Laporan tahun 2023 oleh LGBT Capital memperkirakan pendapatan dari perjalanan dan pariwisata internasional gay bernilai 6,5 miliar dolar AS bagi perekonomian Thailand pada 2019, sebelum pandemi Covid-19 berdampak pada industri ini. Sejak 2019, otoritas pariwisata Thailand secara aktif menargetkan demografi tersebut melalui kampanye Go Thai Be Free, yang mempromosikan negeri gajah putih sebagai destinasi yang beragam dan ramah bagi wisatawan LGBTIQ+.