REPUBLIKA.CO.ID, BANGKOK – Move Forward Party (MFP), di Thailand yang getol dan berhasil meloloskan undang-undang pernikahan sejenis dibubarkan mahkamah konstitusi. Pembubaran ini mengejutkan karena MFP adalah partai yang memenangkan mayoritas kursi parlemen tahun lalu.

Dilansir Aljazirah, Mahkamah Konstitusi mengatakan bahwa partai tersebut melanggar konstitusi ketika berjanji untuk mengubah undang-undang lese-majeste negara yang melarang kritik terhadap keluarga kerajaan.

Dalam keputusannya yang bulat pada Rabu, pengadilan di Bangkok juga melarang kegiatan politik dewan eksekutif partai tersebut, termasuk mantan pemimpinnya Pita Limjaroenrat dan ketua saat ini Chaithawat Tulathon selama 10 tahun.

Pita, yang memimpin MFP meraih kemenangan pada pemilihan umum tahun 2023, terkenal, terutama di kalangan pemilih muda dan perkotaan, karena janjinya untuk mereformasi undang-undang pencemaran nama baik kerajaan yang ketat. Regulasi itu menurut kelompok hak asasi manusia telah disalahgunakan untuk membungkam kelompok pro-demokrasi.

Namun upayanya untuk menjadi perdana menteri dihalangi oleh kekuatan konservatif di Senat. Karier politiknya semakin terguncang awal tahun ini ketika Komisi Pemilihan Umum meminta pengadilan tinggi negara tersebut untuk membubarkan MFP.

Keputusan tersebut diambil enam bulan setelah pengadilan yang sama memerintahkan MFP untuk membatalkan rencananya untuk mereformasi undang-undang tentang penghinaan terhadap kerajaan, dan memutuskan bahwa undang-undang tersebut tidak konstitusional dan berisiko merusak sistem pemerintahan negara dengan raja sebagai kepala negara.

Meskipun keputusan tersebut kemungkinan besar akan membuat marah jutaan pemilih muda dan perkotaan yang mendukung partai tersebut, dampaknya diperkirakan akan terbatas, dengan hanya 11 eksekutif dan mantan eksekutif yang dilarang melakukan aktivitas politik selama satu dekade.

Artinya, 143 anggota parlemen dari partai tersebut akan mempertahankan kursi mereka di parlemen dan diperkirakan akan melakukan reorganisasi di bawah partai baru, seperti yang terjadi pada tahun 2020. Saat itu, pendahulunya Future Forward Party (FFP), dibubarkan karena melanggar undang-undang keuangan pemilu.

Anggota parlemen dari partai politik yang dibubarkan dapat mempertahankan kursinya jika berpindah ke partai baru dalam waktu 60 hari.

MFP mengatakan Mahkamah Konstitusi tidak mempunyai kewenangan untuk memutus perkara tersebut dan permohonan yang diajukan KPU tidak mengikuti proses hukum karena partai tidak diberi kesempatan untuk membela diri sebelum diajukan ke pengadilan.

Keputusan pengadilan tersebut dinilai tidak mengejutkan, dan sepertinya tidak akan memicu protes skala besar. “Karena anggota parlemen dari partai tersebut akan tetap berada di parlemen meskipun di bawah bendera yang berbeda,” kata Matthew Wheeler, seorang analis di Crisis Group.

“Tetapi keputusan tersebut merupakan gambaran lebih lanjut bahwa konstitusi 2017, yang dirancang atas perintah para pembuat kudeta dan disetujui melalui referendum yang cacat, dirancang untuk mengekang keinginan rakyat daripada memfasilitasi ekspresi keinginan tersebut,” kata Wheeler kepada kantor berita the Associated Press.

Mark S Cogan, seorang profesor studi perdamaian dan konflik di Universitas Kansai Gaidai Jepang, yang penelitiannya berfokus pada rezim otoriter di Asia Tenggara, mengatakan kepada Aljazirah sebelum keputusan tersebut bahwa pembubaran MFP akan memicu protes.

“Protes akan diberi banyak ruang oleh [Perdana Menteri Sretha Thavisin], yang gagal membela Pita dan bisa dibilang merusak kredibilitas Pheu Thai dalam gerakan demokrasi Thailand ketika negara itu menyetujui pemerintahan mayoritas dengan partai-partai yang berpihak pada militer dan monarki. " dia berkata.

Dalam kampanyenya, MFP berjanji untuk mendorong kesetaraan pernikahan dan akhirnya memenangkan kursi terbanyak di parlemen. Mereka akhirnya berhasil meloloskan undang-undang tersebut tahun ini.