Bisnis.com, DENPASAR – Distribusi LPG 3 Kg di Nusa Tenggara Barat terus diperketat sebagai upaya penggunaan LPG subsidi tepat sasaran sesuai golongan yang berhak menerima.

Pertamina bersama Pemda di Nusa Tenggara Barat (NTB) melakukan monitoring dan evaluasi penggunaan gas LPG 3 kg subsidi di sejumlah sektor usaha jasa laundry dan rumah makan di wilayah Kabupaten Bima dan Kota Bima sepanjang Agustus 2024.

Sejumlah usaha laundry dan rumah makan menjadi tujuan pengawasan terpadu tersebut. Hal itu guna memastikan penggunaan LPG 3kg subsidi tepat sasaran sesuai golongan yang berhak menerima.

Dalam inspeksinya, Pertamina menyasar pada usaha dengan omset diatas 1 miliar, salah satunya di Kecamatan Bolo Kabupaten Bima. Sejalan dengan pelaksanaan pengawasan LPG Subsidi Tepat Pertamina bersama Pemerintah Kabupaten Bima dan Kota Bima, Kamis lalu (22/8), Pemerintah Kabupaten Sumbawa laksanakan inspeksi mendadak (sidak) ke beberapa titik SPBE, agen dan pangkalan di wilayah Kabupaten Sumbawa. Sidak tersebut dilakukan untuk mengevaluasi langsung ketersediaan LPG 3kg subsidi.

Bupati Sumbawa, Mahmud Abdullah menjelaskan bahwa stok LPG di SPBE tergolong aman. Namun ada catatan bahwa beberapa pangkalan mengalami kekosongan stok akibat tingginya permintaan dari masyarakat.

“Saya langsung perintahkan Kabag Ekonomi untuk meminta tambahan suplai. Alhamdulillah permintaan kita langsung direspons. Saat ini beberapa kendaraan pemuat gas elpiji untuk ribuan tabung sedang dalam perjalanan ke Sumbawa,” jelas Mahmud dari siaran pers, Jumat (23/8/2024).

Area Manager Comm Rel & CSR Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus, Ahad Rahedi menjelaskan beberapa kabupaten kota di Nusa Tenggara Barat telah dilaksanakan penambahan fakultatif LPG 3 kg, yang mana penyaluran fakultatif ini dilaksanakan sebagai upaya untuk mengamankan ketahanan stock mengingat tingginya permintaan dari masyarakat. Di sisi lain, dalam rangkaian inspeksi, Pertamina juga melaksanakan “trade in” agar pelaku usaha yang sudah tidak layak menggunakan LPG 3 kg subsidi bisa menukar penggunaan ke LPG non subsidi, Bright Gas.

“Menjaga ketahanan stok dan pelaksanaan pengawasan penyaluran LPG 3 kg subsidi merupakan dua hal berkesinambungan yang tentunya kita harapkan dapat berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan pemerintah. Melalui Perpres 104 tahun 2007 dan Perpres 308 tahun 2019 telah ditetapkan perihal penggunaan LPG 3 kg subsidi untuk rumah tangga, usaha mikro (perorangan), petani sasaran dan juga untuk nelayan sasaran. Dalam aturan tersebut klasifikasi masyarakat atau usaha yang berhak menggunakan LPG 3 kg telah ditentukan oleh pemerintah dan kami harapkan para pelaku usaha turut mendukung program Subsidi Tepat LPG melalui kegiatan usahanya,” ujar Ahad.

Peranan pemerintah daerah sangat penting dalam keberhasilan program Subsidi Tepat Sasaran ini. Melalui tugas pengawasan dan edukasi kepada konsumen masyarakat dan pelaku usaha agar selalu menggunakan LPG sesuai peruntukan.

"Kami mengimbau kepada pelaku usaha dan juga untuk rumah tangga yang mampu, agar menggunakan gas yang tidak bersubsidi agar subsidi dari pemerintah bisa dipergunakan untuk bidang kemasyarakatan yang lain seperti pendidikan, kesehatan dan lain-lain. Harapan kami mari kita arif untuk penggunaan barang subsidi agar nanti dapat tepat sasaran untuk kesejahteraan bersama,” pungkas Ahad.

Sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Pertamina diberikan penugasan oleh pemerintah untuk mendistribusikan LPG 3 kg bersubsidi. Pertamina bersama pemerintah daerah dan instansi terkait terus berupaya secara maksimal untuk mengawasi distribusi LPG 3 kg bersubsidi agar tepat sasaran.

Bisnis.com, DENPASAR – Pertamina Patra Niaga menambah stok LPG 3 kg di Pulau Sumbawa guna memenuhi kebutuhan petani jelang masa tanam bawang merah.

Area Manager Comm, Rel & CSR Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus Ahad Rahedi menjelaskan penambahan fakultatif merupakan upaya untuk mengamankan ketahanan stok dengan melihat situasi perkembangan kebutuhan di lapangan.

“Apabila terdapat kebutuhan tambahan maka akan diberikan, namun jika kondisinya masih aman akan dijadikan stok, selain dilakukan guna menambah rasa aman dan nyaman masyarakat”, jelas Ahad dari siaran pers, Kamis (26/7/2024).

Tambahan pasokan tersebut terdiri dari Kabupaten Sumbawa Barat total sebanyak 5.920 tabung, Kabupaten Sumbawa 24.040 tabung, Kabupaten Dompu 11.760 tabung, Kota Bima 7.640 tabung dan Kabupaten Bima 14.520 tabung. Besaran tambahan ini sendiri sekitar 175-200% dari alokasi harian per wilayah.

Sebagaimana kita ketahui bersama, penggunaan LPG 3kg telah diatur oleh pemerintah, yakni konsumen rumah tangga dan usaha mikro. Sektor pertanian bawang merah di beberapa wilayah NTB sebagai bagian dari usaha mikro juga dilakukan upaya penebalan stok LPG 3kg, terlebih salah satunya dengan kondisi petani saat ini yang sudah mulai konversi mesin air ke LPG.

Ahad juga menghimbau kepada masyarakat untuk tidak melakukan pembelian berlebih dan membeli di Pangkalan resmi Pertamina untuk mendapatkan Harga Eceran Tertinggi Rp 18.000.

“Tak bosan-bosannya kami mengingatkan kepada masyarakat agar membeli LPG 3kg di Pangkalan Resmi. Gubernur menetapkan subsidi harga LPG, agar masyarakat yang berhak dapat membeli dengan harga terjangkau, tapi hal ini dimanfaatkan untuk meraup keuntungan oleh pengecer. Kami juga merasa sangat disayangkan menambah tabung apabila masih dinikmati oleh pengecer,” ujar Ahad.