Pemerintah berencana membentuk family office di Indonesia. Rencana itu awalnya diusulkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan.

Menurut Luhut, keluarga kaya di luar negeri tertarik menyimpan uangnya di Tanah Air sehingga perlu dibentuk family office.

Luhut mengatakan usulan pembentukan family office sudah sudah disetujui oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Saya bilang 'bapak presiden kalau bapak setuju kita coba di sini'. (Jokowi bilang) 'setuju Pak Luhut," katanya di MINDialogue CNBC Indonesia, Jakarta, Kamis (20/6).

Tak lama setelah pernyataan Luhut itu, Jokowi mengumpulkan sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju dan kepala lembaga untuk membahas potensi skema investasi family office dalam rapat internal di Istana Negara Jakarta, Senin (1/7).

Mereka di antaranya Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar.

Luhut mengatakan sejumlah negara telah membentuk family office seperti Singapura, Hong Kong, hingga Abu Dhabi. Bahkan, Singapura sudah memiliki 1.500 family office.

Negara-negara itu, sambungnya, bisa menjadi rujukan Indonesia dalam membentuk family office. Ia mengatakan jika Singapura bisa memiliki banyak family office, maka Indonesia juga pasti mampu.

"Kalau mereka bisa buat, kenapa kita tidak. Kan itu menguntungkan Republik," kata Luhut.

Luhut menuturkan dengan family office, orang kaya asing akan menaruh uangnya di Tanah Air. Dengan begitu, devisa negara menjadi kian kuat. Di samping itu, kepercayaan dunia terhadap Indonesia bakal semakin baik.

"Jadi, bisa dibayangkan kalau kita bisa dapat [dari family office] awal-awal sebesar US$100 juta, US$200 juta sampai US$1 miliar, kan bagus. Enggak ada ruginya," jelas Luhut.mily office.

Luhut menilai family office bakal menarik orang kaya karena tak akan dipungut pajak. Namun, investasi dari family office katanya bisa menciptakan lapangan kerja yang bisa dikenakan pajak.

"Tapi jangan dipajaki, tapi kalau dia investasi dari duitnya nanti, ada lapangan kerja, dipajaki," kata Luhut di Kompleks DPR RI, Rabu (5/7) lalu.