Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berhasil menangkap sebanyak 116 kapal yang kedapatan melakukan penangkapan ikan secara ilegal (illegal fishing) di wilayah perairan Indonesia sejak sejak awal 2024 hingga September.

Direktur Jenderal Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP, Pung Nugroho Saksono atau akrab disapa Ipunk mengatakan total kerugian kumulatif yang ditimbulkan oleh kapal-kapal pelaku illegal fishing tersebut mencapai Rp 3,4 triliun.

"Sekarang kurang lebih (total kerugian kumulatif) Rp 3,4 triliun. 116 Kapal (yang sudah ditangkap)," kata Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), Pung Nugroho Saksono, saat ditemui di kantor KKP, Senin (23/9/2024).

Ia menyebut sebagian besar kapal yang berhasil ditangkap ini, khususnya kapal-kapal berukuran kecil, menggunakan bendera Indonesia. Sedangkan untuk beberapa kapal besar yang tertangkap berasal dari Filipina, Malaysia, Vietnam dan satu kapal berbendera Rusia.

"Kebanyakan sih Indonesia. Tapi yang besar-besar itu dari luar. Vietnam, kemudian Malaysia, Kemudian Filipina, satu Rusia. Yang kapal Rusia kita sita untuk jadi kapal pengawas kita," terangnya.

Menurutnya sebagian besar pengungkapan illegal fishing ini dapat terlaksana berkat adanya laporan dari warga sekitar, khususnya yang tergabung dalam Pokmaswas (Kelompok Masyarakat Pengawas).

Sebab menurutnya sebagian besar kapal-kapal 'maling' ikan di laut RI ini tidak menggunakan teknologi AIS (Automatic Identification System) ataupun VTS (Vessel Traffic Services) sehingga sulit dideteksi oleh sistem pengawasan.

"Informasi dari masyarakat. Kita punya Pokmaswas dalam hal ini. Kelompok Masyarakat Pengawas yang menjadi mata dan telinga kita di lapangan. Tidak cukup dengan teknologi ternyata. Mereka tidak pakai AIS, lolos-lolos saja. Ketika tidak pakai AIS, tidak bisa ditembus oleh teknologi kita masih punya mata telinga di lapangan yaitu kelompok masyarakat pengawas," jelasnya.

Simak Video: Detik-detik Kapal Ikan Ilegal Diciduk Petugas KKP

[Gambas:Video 20detik]

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berhasil mengamankan satu unit Kapal Ikan Asing (KIA) berbendera Vietnam yang kedapatan melakukan penangkapan ikan secara ilegal atau illegal fishing di WPPNRI 711 perairan Laut Natuna.

Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), Pung Nugroho Saksono (Ipunk) menjelaskan, bertepatan pada HUT ke-79 RI, 17 Agustus 2024, pihaknya membuktikan kapal pengawas tidak libur dan tidak pernah lelah berhenti mengawasi kedaulatan laut.

"Kapal Pengawas ORCA 03 yang dinahkodai oleh kapten Ma'ruf, berhasil menghentikan, memeriksa dan menahan (Henrikhan) 1 (satu) unit Kapal Ikan Asing (KIA) ilegal berbendera Vietnam BV 93481 TS. KIA tersebut tidak dilengkapi dokumen perizinan berusaha penangkapan ikan yang sah dan menggunakan alat tangkap terlarang trawl," ujar dia, dalam keterangannya, Kamis (22/8/2024).

Ipunk juga mengatakan, operasi pengawasan ini merupakan tindak lanjut laporan dari masyarakat nelayan Natuna, yang menyampaikan aduan dan informasi aktifitas KIA yang sedang melakukan aktifitas penangkapan ikan di Laut Natuna Utara. Ditjen PSDKP langsung merespon dengan cepat dan dibuktikan kapal tersebut telah ditangkap dan berada di Pangkalan PSDKP Batam.

"Barang bukti berupa 1 unit BV 93481 TS (120 GT) dengan jumlah 9 ABK Asing yang merupakan WNA berkebangasaan Vietnam. dengan muatan sekitar 1 Ton (ikan campur). Estimasi perhitungan kerugian negara yang berhasil diselamatkan dari kegiatan illegal fishing ini yaitu sebesar Rp 117,7 miliar," katanya.

KIA tersebut langsung dikawal menggunakan KP ORCA 03 ke Pangkalan PSDKP Batam. Selanjutnya Tim PPNS Perikanan akan melakukan tindakan tegas dan penegakan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sebagai informasi, dari bulan Januari sampai dengan saat ini Ditjen PSDKP berhasil mengamankan 116 Kapal Pencuri Ikan Ilegal, terdiri dari 100 Kapal Ikan Indonesia (KII) dan 16 KIA.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengarahkan agar Ditjen PSDKP terus menindak tegas para pelaku illegal fishing agar sumber daya kelautan dan perikanan Indonesia dapat terus terjaga dan berkelanjutan.

Simak Video: KKP Tangkap Kapal Ikan Asing Berbendera Malaysia

[Gambas:Video 20detik]

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berhasil menyelamatkan uang negara Rp 3,1 triliun dari aktivitas pelaku illegal fishing hingga semester I tahun 2024.

Angka tersebut diperoleh dari total variabel sumber daya ikan (produksi), Pendapatan Negara (PNBP dan pajak), tenaga kerja, serta Bahan Bakar Minyak (BBM) yang berhasil diselamatkan.

Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Pung Nugroho Saksono (Ipunk) menjelaskan, angka tersebut diperoleh dari hasil pengawasan laut armada PSDKP di seluruh Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI).

"Selama 28 hari pengawasan laut, 109 hari pengawasan udara dengan Pesawat Airborne Surveillance kami berhasil memeriksa 2.535 kapal diperiksa kepatuhannya, 102 Obyek kelautan diperiksa kepatuhannya. Sementara itu terdapat 112 kapal perikanan (15 KIA dan 97 KII) yang dihentikan diduga melakukan pelanggaran," katanya dalam keterangannya, Selasa (6/8/2024).

Angka tersebut jika dibandingkan tahun semester I tahun 2023 mengalami peningkatan. Pada tahun 2023 terdapat 76 kapal perikanan yang diamankan 66 unit KII dan 9 KIA.

Dari sektor Pengawasan Sumber Daya Kelautan, Ditjen PSDKP berhasil menangani 105 kasus sepanjang 2024, diantaranya 87 kasus ruang laut, 9 kasus destructive fishing, 6 kasus ikan dilindungi dan 3 kasus kerusakan kapal kandas.

"Dari berbagai pelanggaran bidang kelautan dan pengelolaan ruang laut, rata-rata pelaku usaha tidak memenuhi ketentuan perizinan dasar pemanfaatan ruang laut, kemudian tidak memenuhi ketentuan perizinan berusaha (pemanfaatan ikan dilindungi dan pulau-pulau kecil). Melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan dan alat yang merusak ekosistem serta menimbulkan kerusakan sumber daya ikan dan lingkungannya," katanya.

Kami juga bersama aparat penegak hukum (APH) terus berkomitmen untuk menyelamatkan kerugian negara dari penyelundupan BBL Ilegal yang telah menggagalkan sebanyak 23 kali di 11 lokasi.

"Sebanyak 2 juta BBL dengan nilai yang berhasil diselamatkan sebesar Rp 277 miliar," ujar Ipunk.

Berdasarkan data PSDKP, sepanjang tahun 2023 jumlah BBL yang berhasil diselamatkan aparat penegak hukum dari para pelaku penyelundupan lebih dari 1,34 juta ekor.

Seperti diketahui pemerintah memperbaharui kebijakan tata kelola BBL dengan menerbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 7/2024 dinilai langkah tepat. Regulasi dinilai ini bisa menjadi solusi mengatasi maraknya penyelundupan BBL.

Perdagangan benur secara resmi lebih baik dilakukan karena selama ini praktik penyelundupan tetap terjadi meski pemerintah telah melarang ekspor BBL. Penyelundupan menyebabkan kerugian yang tidak sedikit bagi negara.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tidak pernah menenggelamkan kapal pencuri ikan. Kapal-kapal tersebut akan disalurkan untuk sektor pendidikan dan kelompok nelayan yang tidak mampu.

Direktur Jenderal Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Pung Nugroho Saksono mengatakan kapal sitaan tersebut digunakan untuk kegiatan produktif, seperti diserahkan kepada nelayan atau pendidikan. Hal ini juga sejalan dengan arahan dari MKP Sakti Wahyu Trenggono.

Pria yang akrab disapa Ipunk ini menjelaskan penenggelaman kapal dengan cara dibom lebih banyak mendatangkan mudarat alih-alih manfaatnya. Pasalnya, pengeboman itu dapat menimbulkan pencemaran lingkungan di laut akibat puing-puing kapal.

Belum lagi aktivitas tersebut membutuhkan biaya yang tinggi.

"Jadi, begitu diledakkan ada sampah di laut, dan tumpahnya minyak-minyak seperti itu. Kemudian kita evaluasi, mudarat-nya juga ternyata ada dan biayanya pun tinggi saat kita melakukan penenggelaman maupun pengeboman itu luar biasa biayanya," kata Ipunk dalam acara Konferensi Pers di Gedung Mina Bahari 4 Jakarta, Jumat (2/8/2024).

Kemudian, pihaknya akan memanfaatkan kapal tersebut kepada nelayan yang tidak mampu dan sekolah jurusan kelautan perikanan untuk praktik di lapangan.

Menurutnya, banyak jurusan kelautan dan perikanan yang lebih banyak teori dibandingkan praktik. Padahal teori dan praktik di lapangan berbeda jauh dan tidak semudah disampaikan secara teori. Untuk itu, pihaknya mendorong sekolah untuk memanfaatkan kapal tersebut.

"Dirjen PSDKP mengajukan permohonan pemanfaatan kapal tersebut ke Kejaksaan RI, selanjutnya dari Kejaksaan RI menyerahkan kepada kami, kemudian kami menyerahkan kepada lembaga pendidikan. Ada beberapa lembaga pendidikan yang kami berikan tersebut, digunakan untuk edukasi," terangnya.

Dia pun memastikan nelayan yang penerima manfaat itu bukan pelaku penangkapan ikan ilegal. Caranya, pihaknya akan menggandeng pemerintahan daerah setempat untuk mendata nelayan yang tidak mampu. Kemudian pihaknya juga akan melakukan verifikasi kembali.

Selain itu, pihaknya juga tak menutup kemungkinan kapal ikan sitaan itu dimanfaatkan KKP, misalnya kapal Run Zheng. Ipunk bilang karena kecepatan yang tinggi, kapal tersebut dapat digunakan untuk patroli di laut maupun angkut ikan.

"Sebanyak apapun kita tangkap kita manfaatkan, termasuk Rhunzeng. Itu kita manfaatkan. ada tiga yang kami proses, sudah mengajukan ke kejaksaan. Keputusannya kalau bisa nanti dimanfaatkan oleh KKP. Dalam hal ini, untuk kapal patroli karena kecepatannya tinggi atau digunakan kapal angkut ikan ya bisa. Selagi bisa dimanfaatkan saya rasa itu akan lebih tidak ada mudharat-nya," imbuhnya.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berhasil menangkap 112 kapal penangkap ikan secara ilegal selama paruh waktu 2024. Dari jumlah tersebut, sebanyak 15 kapal ikan berasal dari negara asing dan 97 kapal dari dalam negeri.

Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Pung Nugroho Saksono mengatakan total kerugian yang bisa dicegah mencapai Rp 3,1 triliun. Pria yang akrab disapa Ipunk menyebut untuk kapal dalam negeri yang melanggar diproses hukum.

Namun, banyak juga yang dikenakan denda administrasi.

"Kinerja pengawasan di laut sampai semester satu menertibkan 112 kapal ikan yang terdiri dari 15 kapal ikan asing dan 97 kapal asal Indonesia. Lalu total kerugian mencapai Rp 3,1 triliun," kata Ipung dalam acara Konferensi Pers di Gedung Mina Bahari 4 Jakarta, Jumat (2/8/2024).

Kapal asing yang ditangkap sebagian besar dari Filipina. Sisanya dari Malaysia, Vietnam, dan Rusia.

"Kemudian tadi ada Malaysia itu ada 3, kemudian Vietnam 2, Filipina ada 9, dan Rusia 1 lagi. Memang untuk Filipina paling banyak 9," jelasnya.

Selain itu terungkap pula kasus perbudakan terjadi pada kapal Rhun Zeng di Arafura dengan berbendera Rusia. Kasus perbudakan dialami ABK (anak buah kapal) asal Indonesia.

Kemudian KKP juga menangkap pelaku transhipment yang telah beroperasi lebih dari 1 tahun di perairan Indonesia, serta mengungkap tindak pidana perdagangan orang di Australia.

Dia pun menegaskan PSDKP akan terus menjaga laut sehingga tidak ada tempat lagi melakukan penangkapan ilegal di wilayah perairan Indonesia. Hal ini akan terus menjadi komitmennya.

"Selain kita juga menggunakan aparat penegak hukum lain, kami punya masyarakat yang kita rangkul menjadi polisi pengawas masyarakat. Di situ nelayan yang ada di Indonesia kita hire, sehingga keterbatasan anggaran kita untuk operasi itu bisa kita dibantu oleh mereka," imbuhnya.