JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah akan merevisi besaran manfaat pada program jaminan kehilangan pekerjaan (JKP) BPJS Ketenagakerjaan menjadi 45 persen selama 6 bulan.

Sebagai informasi, JKP merupakan jaminan yang diberikan kepada pekerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK).

Salah satu manfaat yang diberikan berupa uang tunai selama tiga bulan pertama sebesar 45 persen dari gaji yang dilaporkan dan 25 persen selama tiga bulan selanjutnya.

"Benefit kehilangan pekerjaan yang biasanya 45 persen 3 bulan dan 25 persen 3 bulan berikutnya itu disamakan semua 45 persen," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, Jumat (13/9/2024).

Selain itu, pemerintah juga akan menambah biaya pelatihan kerja para peserta JKP BPJS Kesehatan dari Rp 1 juta menjadi Rp 2,4 juta.

Tidak hanya besaran manfaat program JKP, pemerintah juga akan memperluas cakupan peserta JKP BPJS Ketenagakerjaan sehingga pekerja berstatus perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) dapat menjadi peserta JKP.

"Diperluas lagi kriterianya ini akan disiapkan PP dan Permenaker," kata Airlangga.

Dia mengungkapkan, kenaikan sejumlah manfaat JKP BPJS Ketenagakerjaan ini dilakukan sebagai salah satu upaya menjaga pertumbuhan ekonomi nasional agar di level 5 persen sampai akhir 2024.

Dengan adanya kenaikan JKP, diharapkan dapat memberikan dampak langsung ke perekonomian kelas menengah yang beberapa tahun terakhir mengalami penurunan ekonomi.

"Kebijakan yang ke masyarakat langsung yaitu kelas menengah, antara lain PPN yang ditanggung pemerintah, PPN sektor otomotif semuanya digenjot di Kuartal IV ini sehingga pertumbuhan terjaga 5 persen," jelasnya.

"Terkait kebijakan jaminan kehilangan pekerjaan di dalam BPJS Ketenagakerjaan itu akan direvisi, sehingga mereka yang eligible dan bisa dapatkan jaminan kehilangan pekerjaan bisa ditingkatkan," sambungnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah akan merevisi besaran manfaat pada program jaminan kehilangan pekerjaan (JKP) BPJS Ketenagakerjaan menjadi 45 persen selama 6 bulan.

Sebagai informasi, JKP merupakan jaminan yang diberikan kepada pekerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK).

Salah satu manfaat yang diberikan berupa uang tunai selama tiga bulan pertama sebesar 45 persen dari gaji yang dilaporkan dan 25 persen selama tiga bulan selanjutnya.

"Benefit kehilangan pekerjaan yang biasanya 45 persen 3 bulan dan 25 persen 3 bulan berikutnya itu disamakan semua 45 persen," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, Jumat (13/9/2024).

Selain itu, pemerintah juga akan menambah biaya pelatihan kerja para peserta JKP BPJS Kesehatan dari Rp 1 juta menjadi Rp 2,4 juta.

Tidak hanya besaran manfaat program JKP, pemerintah juga akan memperluas cakupan peserta JKP BPJS Ketenagakerjaan sehingga pekerja berstatus perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) dapat menjadi peserta JKP.

"Diperluas lagi kriterianya ini akan disiapkan PP dan Permenaker," kata Airlangga.

Dia mengungkapkan, kenaikan sejumlah manfaat JKP BPJS Ketenagakerjaan ini dilakukan sebagai salah satu upaya menjaga pertumbuhan ekonomi nasional agar di level 5 persen sampai akhir 2024.

Dengan adanya kenaikan JKP, diharapkan dapat memberikan dampak langsung ke perekonomian kelas menengah yang beberapa tahun terakhir mengalami penurunan ekonomi.

"Kebijakan yang ke masyarakat langsung yaitu kelas menengah, antara lain PPN yang ditanggung pemerintah, PPN sektor otomotif semuanya digenjot di Kuartal IV ini sehingga pertumbuhan terjaga 5 persen," jelasnya.

"Terkait kebijakan jaminan kehilangan pekerjaan di dalam BPJS Ketenagakerjaan itu akan direvisi, sehingga mereka yang eligible dan bisa dapatkan jaminan kehilangan pekerjaan bisa ditingkatkan," sambungnya.