KLATEN, KOMPAS.com - Ketakutan masyarakat berurusan dengan hukum kerap membuat pengendara terjebak kasus tabrak lari. Pasalnya, dalam undang-undang memang sudah ditetapkan jenis pelanggaran serta ancaman hukuman.

Dampak kasus tabrak lari bisa meluas, seperti adanya peluang korban bertambah bahkan bisa memicu amukan massa yang kesal dengan pelaku, khususnya yang jelas-jelas bersalah.

Sebenarnya, masyarakat masih bisa memilih untuk mengambil jalan damai, meskipun melibatkan petugas kepolisian sebagai penghubung, sehingga tak perlu tabrak lari. Lantas, seperti apa regulasinya?

Kanit Gakkum Satlantas Polres Klaten, Iptu Alif Akbar Lukman, mengatakan petugas di jalan lebih mengutamakan agar setiap pihak terlibat kecelakaan berdamai, khususnya yang mengalami kerugian materi.

“Bila kerugian berupa material, seperti kerusakan kendaraan, tanpa ada korban luka atau meninggal, kami mendorong kepada terduga pelaku dan korban untuk berdamai, tidak langsung diancam penjara,” ucap Alif kepada Kompas.com, Sabtu (19/10/2024).

Alif mengatakan, penegakkan tetap bisa dilakukan bila ada pihak yang keberatan untuk berdamai. Prosesnya akan berjalan sesuai protokol penegakkan hukum yang berlaku.

“Bagi petugas di lapangan sih lebih mengutamakan agar pengendara terlibat berdamai, pihak kepolisian bisa memediasi untuk mencari titik temu kesepakatan bersama,” ucap Alif.

KOMPAS.COM/Fristin Intan Sulistyowati Kondisi kendaraan Nissan Grand Livina berpelat nomor AD 1182 VH yang rusak usai tabrak lari dan diamuk warga di Kota Solo, Jawa Tengah (Jateng), pada Senin (14/10/2024), siang

Selain bisa menjadi penghubung antara terduga pelaku dan korban, Alif mengatakan, pihak kepolisian juga bisa membantu proses turunnya asuransi Jasa Raharja dan BPJS untuk berobat ke rumah sakit kepada kedua pihak terluka.

“Kecuali memang ada pihak yang tidak terima, setelah dimediasi tak berhasil, maka penegakkan hukum bisa dilakukan sesuai undang-undang berlaku,” ucap Alif.

Melansir dari Kompas.com, Sabtu (20/10/2024), berikut daftar sanksi pelaku laka lantas dalam Undang-undang nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).

Dokumentasi Polresta Sleman Mobil yang terlibat tabrak lari dua pemotor dan sempat dirusak massa saat diamankan di Mapolda DIY, Jumat (18/10/2024).

Bunyi Pasal 310, pasal ini khusus mengatur sanksi bagi pengemudi yang lalai.

1. Berkendara lalai yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang pidana penjara paling lama enam bulan dan/atau denda paling banyak Rp 1 juta.
2. Berkendara lalai yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang dipidana penjara paling lama satu tahun dan/atau denda paling banyak Rp 2 juta.
3. Berkendara lalai yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat dipidana penjara paling lama lima tahun dan/atau denda paling banyak Rp 10 juta.
4. Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp12 juta.

Dok. Polres Lamongan Pelaku berikut barang bukti saat diamankan polisi, usai insiden tabrak lari yang menewaskan seorang pemotor dan melukai seorang lainnya di Jalan Raya Pandanpancur, Kecamatan Deket, Lamongan, Jawa Timur, Kamis (12/9/2024).

Sementara bagi pengendara yang terbukti ada unsur kesengajaan diatur dalam pasal 311 yang mencakup:

1. Setiap orang yang dengan sengaja mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang dipidana dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak Rp 3 juta.
2. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang dipidana penjara paling lama dua tahun atau denda paling banyak Rp 4 juta.
3. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang dipidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak Rp 8 juta.
4. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat dipidana penjara paling lama 10 tahun atau denda paling banyak Rp 20 juta.
5. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun atau denda paling banyak Rp 24 juta.

KLATEN, KOMPAS.com - Peluang pengendara terlibat kecelakaan di jalan cukup terbuka luas, meski tak seorang pun menginginkannya. Maka dari itu, setiap pengemudi harus tahu langkah terbaik untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Pengendara sebaiknya melapor polisi agar petugas datang ke tempat kejadian perkara (TKP) atau mendatangi kantor polisi terdekat. Hadirnya petugas kepolisian rupanya cukup bermanfaat.

Kanit Gakkum Satlantas Polres Klaten, Iptu Alif Akbar Lukman, mengatakan, polisi yang bertugas bisa mengamankan serta memediasi kepada semua pihak yang terlibat kecelakaan, sehingga ditemukan titik tengahnya agar damai.

“Penegakkan hukum ketika terjadi kecelakaan lalu lintas ada beberapa jenis, tergantung kerugiannya, seperti kerugian berupa material, hanya kerusakan kendaraan, tanpa ada korban luka ringan atau berat,” ucap Alif kepada Kompas.com, Sabtu (19/10/2024).

Alif mengatakan, kecelakaan yang mengakibatkan kerugian material akan diarahkan oleh petugas agar semua pihak yang terlibat agar berdamai.

“Petugas bisa menjadi media penghubung dari beberapa pihak terkait, seperti apa titik tengahnya agar ditemukan jalan damai, termasuk mengumpulkan informasi dari para saksi terkait kronologinya, sehingga bisa memediasi terduga korban dan pelaku,” ucap Alif.

KOMPAS.com/Dok. Polres Semarang Anggota Satlantas Polres Semarang melakukan olah TKP kecelakaan di jalan tol KM432.600

Alif mengatakan, penegakkan hukum tetap dilakukan, namun petugas lebih mendorong agar semua pihak bisa berdamai. Pihak kepolisian juga bisa membantu turunnya dana asuransi dari Jasa Raharja.

“Jasa Raharja sendiri sangat membantu ketika terdapat korban luka, karena bisa mengcover sekitar Rp 20 jutaan untuk biaya rumah sakit kepada pihak-pihak yang terlibat, laporan polisi (LP) menjadi salah satu syarat yang dibutuhkan,” ucap Alif.

Selain dari Jasa Raharja, Alif mengatakan, pihak rumah sakit juga bisa mengkalkulasikan asuransi BPJS Kesehatan, dan syaratnya harus membuat LP.

Dokumen Polsek Pameungpeuk Jajaran kepolisian tengah mengevakuasi jenazah korban kecelakaan, antara kendaraan roda dua dan truk puso di Jalan Raya Banjaran, Jumat (18/10/2024)

“Misal tidak terbit LP, maka biaya rumah sakit dikenakan masing-masing dengan kategori umum, setelah terbit justru pihak-pihak terlibat lebih diuntungkan karena bisa memanfaatkan asuransi,” ucap Alif.

Alif juga mengatakan, korban yang mengalami luka berat atau meninggal dunia juga berhak mendapatkan uang santunan. Namun, ketika tidak terbit LP maka peristiwa tersebut dianggap tak berdasar sehingga tidak bisa untuk mengurus hak-hak dasar pengendara atau korban terlibat.

Sony Susmana, Training Director Safety Defensive Consultant Indonesia mengatakan petugas kepolisian bisa menjadi saksi yang cukup kuat, sehingga bisa menyelesaikan masalah secara tuntas.

KOMPAS.com/Dok. Satlantas Polres Kampar. Anggota Satlantas Polres Kampar saat melakukan olah TKP kasus kecelakaan lalu lintas yang menewaskan dua orang korban, di jalan tol Pekanbaru-Bangkinang, Kabupaten Kampar, Riau, Selasa (15/10/2024).

"Sebaiknya lapor polisi untuk memastikan tidak ada masalah di kemudian hari. Juga kalau damai, tetap lakukan di depan petugas," ucap Sony kepada Kompas.com, belum lama ini.

Hadirnya petugas bisa jadi penengah dan saksi, jadi ketika membicarakan soal ganti rugi, bisa dipertanggungjawabkan. Setelah itu, baru saling minta maaf atas kejadian yang baru dialami.

"Banyak kejadian kecelakaan dan damai dengan tanggung jawab. Tapi belakangan malah pada kabur dan akhirnya korban gigit jari," ucap Sony.