Bank Indonesia (BI) menyatakan, uang Rp 2.000 yang ditambah dengan angka 0 sehingga seolah-olah menjadi uang Rp 20.000 merupakan uang yang telah rusak. Oleh karena itu, BI meminta tidak menggunakan uang tersebut untuk transaksi karena merupakan uang yang tidak layak edar (UTLE).

"Uang yang telah dirusak tersebut seyogyanya tidak digunakan dalam kegiatan transaksi karena merupakan uang tidak layak edar (UTLE)," kata Direktur Eksekutif Departemen Pengelolaan Uang BI Marlison Hakim kepada detikcom, Minggu (13/10/2024).

Lantas, apakah uang tersebut masih bisa ditukar? Marlison menerangkan, masyarakat bisa menukar uang tersebut ke BI atau ke bank. Asalkan, uang itu masih dapat dikenali ciri-ciri keasliannya dan memenuhi penggantian uang rusak.

"Dalam hal masyarakat mendapatkan uang rupiah dengan kondisi UTLE tersebut, masyarakat dapat segera menukarkan ke BI atau perbankan apabila uang tersebut masih dapat dikenali ciri-ciri keasliannya dan memenuhi kriteria penggantian uang rusak, sesuai ketentuan yang berlaku," katanya.

Lebih lanjut, pihaknya mengimbau masyarakat untuk lebih meningkatkan kesadaran mencintai rupiah. Ia meminta agar masyarakat selalu mengenali, merawat dan menjaga uang rupiah.

"Melalui campaign edukasi Cinta, Bangga, Paham (CBP) Rupiah, Bank Indonesia senantiasa mengajak masyarakat untuk merawat dan menjaga uang Rupiah melalui slogan 5 Jangan (5J), yaitu: Jangan Dilipat, Jangan Dicoret, Jangan Diremas, Jangan Dibasahi, dan Jangan Distaples. Sayangi dan rawat uang Rupiah untuk menjaga kualitas uang Rupiah dengan baik dan mudah dikenali ciri-ciri keasliannya," paparnya.

Reporter: Siti Masitoh | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Bank Indonesia (BI) menegaskan, uang pecahan Rp 10.000 tahun emisi 2005 masih berlaku sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah NKRI. Ini sekaligus meluruskan kabar terkait kabar pecahan uang tersebut sudah tidak berlaku sebagai alat pembayaran.

"BI mengimbau agar masyarakat tidak perlu ragu untuk menggunakan uang tersebut dalam kegiatan transaksi," kata Kepala Departemen Pengelolaan Uang BI Marlison Hakim dalam keterangan tertulis, Jumat (4/10).

Ia juga mengimbau, agar masyarakat tidak menolak transaksi dengan uang yang masih berlaku sebagai alat pembayaran yang sah.

Pasal 23 Undang-Undang (UU) Mata Uang Nomor 7 Tahun 2011 menyebutkan, setiap orang dilarang menolak rupiah yang digunakan dalam transaksi pembayaran di NKRI. Kecuali, apabila masyarakat merasa ragu akan keaslian uang rupiah tersebut.

Marlison membeberkan, saat ini, uang kertas pecahan Rp 10.000 yang masih berlaku adalah uang pecahan tahun emisi 2005, 2016, dan 2022.

Dia mengimbau, jika masyarakat ingin mengetahui masa berlaku uang rupiah, bisa langsung melihat informasi melalui media media, situs resmi BI https://www.bi.go.id/id/rupiah/gambar-uang/default.aspx, atau langsung kantor perwakilan BI terdekat.