Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno Marsudi merespons keputusan Hamas dan Fatah yang sepakat membentuk pemerintahan persatuan Palestina dalam perundingan di China.

Dia mengatakan bahwa kesepakatan Hamas dan Fatah tersebut mendorong persatuan bagi bangsa Palestina.

"Disepakatinya Deklarasi Beijing oleh para pemangku kepentingan di Palestina merupakan langkah maju dalam mendorong rekonsiliasi dan persatuan bangsa Palestina, utamanya di tengah konflik yang berlangsung di Gaza," katanya, dalam keterangan resmi kepada awak media, dikutip Kamis (25/7/2024).

Lebih lanjut, Retno menyatakan bahwa Indonesia berharap semua yang telah disepakati antara Hamas dan Fatah tersebut, dapat diimplementasikan.

Menurutnya, isu persatuan selalu disampaikan Indonesia dalam setiap pertemuan dengan fraksi-fraksi di Palestina. "Persatuan merupakan kunci bagi upaya mewujudkan perdamaian dan masa depan Palestina," ujarnya.

Seperti diketahui, Hamas dan Fatah telah sepakat untuk membentuk pemerintahan persatuan dalam perundingan yang diselenggarakan oleh China.

Kesepakatan yang telah dicapai oleh Hamas dan Fatah tersebut untuk mewujudkan pemerintahan Gaza pasca-perang, tetapi Israel menolak lantaran selama ini berupaya menghancurkan Hamas.

Para analis mengatakan kesepakatan itu akan sulit dilaksanakan, lantaran terjadi permusuhan mendalam antara faksi-faksi Palestina dan pertentangan Barat terhadap Hamas yang memiliki peran dalam pemerintahan.

Adapun sejauh ini, belum ada jadwal yang ditetapkan untuk implementasi dari kesepakatan Hamas dan Fatah tersebut.

Kesepakatan di Beijing itu ditandatangani pada upacara penutupan dialog rekonsiliasi antara 14 faksi Palestina yang diadakan di Ibu Kota Beijing dari pada 21-23 Juli 2024.

Pertemuan tersebut menandai upaya terbaru untuk menyelesaikan perpecahan Palestina, ketika kelompok Islam Hamas merebut Jalur Gaza dalam perang saudara dengan Fatah.

Pertemuan tersebut diadakan di tengah upaya para mediator untuk mencapai kesepakatan gencatan senjata setelah 9 bulan perang antara Israel dan Hamas di Gaza.

Hamas menyambut baik deklarasi tersebut, sedangkan Fatah yang dipimpin oleh Presiden Mahmoud Abbas di Tepi Barat belum berkomentar apapun.

Abbas menunjuk pemerintahan Otoritas Palestina (PA) baru yang dipimpin oleh salah satu sekutunya, Mohammad Mustafa, pada Maret lalu.

Israel mengisyaratkan keberatannya, dengan Menteri Luar Negeri Israel Katz mengatakan bahwa Abbas telah merangkul para pembunuh dan pemerkosa Hamas yang berdalih berupaya menolak terorisme.