Bisnis.com, JAKARTA - Perdana Menteri (PM) IsraelBenjamin Netanyahu resmi memecat Menteri Pertahanan Yoav Gallant.

Ia kemudian menggantikan posisi Gallant dengan Israel Katz, yang dulunya juga pernah menjabat sebagai Menhan.

Pemecatan Gallant dilakukan Netanyahu pada Selasa (5/11) karena munculnya konflik dan perselihan yang tak berkesudahan selama invasi di Gaza.

Adapun Israel Katz dilantik di hadapan parlemen pada Kamis (7/11) dan bersumpah untuk mengalahkan musuh-musuh Israel.

"Pada puncak perang, kepercayaan penuh diperlukan antara perdana menteri dan Menteri pertahanan. Dalam beberapa bulan terakhir, kepercayaan antara saya dan menteri pertahanan telah hilang," kata Netanyahu dalam sebuah video pernyataan, dikutip dari The Guardian.

Resmi dilantik, Katz kemudian bersumpah akan mengikuti arahan Netanyahu dan berjanji meneruskan perang di Gaza, Lebanon, dan Iran.

Profil Israel Katz

Melansir Reuters, Katz lahir di Israel pada 1955 yang merupakan keturunan imigran Rumania.

Katz mendapat julukan "buldoser" oleh media Israel karena memiliki gaya kepemimpinan yang lugas, kasar, dan provokatif.

Kariernya di pemerintahan dimulai pada 1973. Saat itu dirinya bergabung dengan tantara Israel dan bertugas sebagai penerjun payung sebelum mengundurkan diri pada 1977.

Ia kemudian bergabung dengan Partai Liquid yang mana menjadi partai sayap kanan Benjamin Netanyahu.

Pada 1998, ia kemudian ditugaskan di beberapa komite yang mencakup urusan luar negeri, pertahanan, dan kehakiman.

Karier menterengnya dimulai saat ia ditunjuk sebagai Menteri Pertanian dan Pembangunan Pedesaan pada 2003-2006.

Tiga tahun kemudian, ia dipindah untuk menduduki jabatan Menteri Transportasi dan Keselamatan Jalan hingga 2013.

Masih di pemerintahan Netanyahu, Katz pada 2019 ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas Menteri Luar Negeri. Hingga akhirnya resmi menjabat sebagai Menteri Luar Negeri.

Hingga akhirnya kini ia Kembali ke pemerintahan Netanyahu untuk menggantikan Yoav Gallant sebagai Menteri Pertahanan.

Bisnis.com, JAKARTA - Rencana Israel semakin gila dengan mewacanakan pembangunan Sinagoge di Kawasan Masjid Al-Aqsa.

Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben Gvir. Ia pun mendapat banyak kecaman karena rencananya ini.

Pembangunan ini pun mendapat kecaman keras dari PBB, serta menyatakan bahwa pernyataan pejabat Zionis itu sangat kontraproduktif.

"Pernyataan semacam ini sangat kontraproduktif. Mereka berisiko memperburuk situasi yang sudah sangat tegang,” kata juru bicara PBB Stephane Dujarric kepada wartawan dalam konferensi pers, Senin (26/8), dikutip dari Anadolu.

Dujarric mengatakan bahwa status tempat-tempat suci di Yerusalem ada status quo yang disepakati oleh pihak terkait dan harus dihormati oleh semua pihak.

Dirinya pun mendesak agar perjanjian tersebut dipatuhi, baik dalam tindakan maupun pernyataan publik, untuk menghindari meningkatnya ketegangan lebih lanjut.

Tak menanggapi kecaman itu, Menteri Ben-Gvir justru mengklaim bahwa orang Yahudi memiliki hak untuk berdoa di Masjid Al-Aqsa dan mengatakan bahwa dia akan membangun sinagoge di titik konflik tersebut.

"Jika saya dapat melakukan apa pun yang saya inginkan, saya akan memasang bendera Israel di situs tersebut," kata Ben Gvir dikutip dari AFP.

Ia pun dengan semangat mengatakan "iya" apabila diberi kebebasan untuk membangun sinagoge.

Diketahui, Sinagoge merupakan tempat ibadah orang Yahudi yang berada di kompleks masjid Al Aqsa di Yerusalem.

Adapun Masjid Al-Aqsa dianggap sebagai situs paling suci ketiga dalam Islam. Orang Yahudi kemudian menyebut daerah itu sebagai Bukit Bait Suci (Temple Mount) karena percaya bahwa tempat itu adalah lokasi dari dua kuil Yahudi kuno.

Untuk status quo yang dipertahankan oleh otoritas Israel, orang Yahudi dan non-Muslim lainnya diizinkan untuk mengunjungi kompleks tersebut di Yerusalem timur. Namun mereka tidak diizinkan untuk berdoa atau memperlihatkan simbol-simbol keagamaan.