REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Jangan menganggap koperasi sebagai sekadar usaha kecil. Padahal, koperasi merupakan embrio raksasa ekonomi yang harus terus dibesarkan. Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Tengah (Jateng) yang juga calon gubernur (cagub) Sudaryono pun mendorong pemerintah memberikan perhatian lebih kepada koperasi.

"Koperasi ini dari kita, oleh kita, untuk kita, jadi kami termasuk Pak Prabowo sangat pro terhadap koperasi. Koperasi itu enggak hanya perlu dibina, ditingkatkan. Tapi betul-betul ada keberpihakan. Kita memahami peran negara sangat besar dalam perekonomian Indonesia," kata Sudaryono saat menjadi pembicara acara Sarasehan Penggerak Koperasi Perhimpunan BMT Indonesia di Bandungan, Kabupaten Semarang, Jateng, Selasa (16/7/2024).

Menurut Sudaryono, selama ini koperasi dianggap kecil karena banyak mengurusi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Padahal, di negara maju, seperti Jepang dan Swiss, koperasi banyak bertumbuh menjadi badan usaha yang mengurusi bisnisnberskala besar.

"Saya tidak setuju koperasi dikaitkan dengan usaha mikro, kecil. Jadi belum apa-apa sudah mengecilkan koperasi. Banyak koperasi yang memiliki aset sampai triliunan. Termasuk BMT Indonesia juga saya kira asetnya sudah besar. Belum lagi BMT di Ponpes Sidogiri," kata direktur eksekutif Koperasi Garudayaksa Nusantara (KGN Coop) ini.

Menurut Sudaryono, sebenarnya banyak peluang usaha besar yang dapat digarap koperasi. Asalkan, sambung dia, negara hadir dengan menunjukkan keberpihakan kepada koperasi.

"Saya kira banyak peluang baik perdagangan ekspor impor, usaha di bidang konsesi pengolahan sumber daya, misalnya. Saya kira kalau diberi kesempatan banyak koperasi mampu. Toh asetnya besar, tinggal cari ahli untuk kegiatan usaha yang spesifik," kata ketua umum Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) ini

Ketua Umum Perhimpunan BMT Indonesia, Mursida Rambe berharap, pada masa kepresidenan Prabowo, koperasi mendapat peran lebih dalam mengggerakkan ekonomi negeri. "Kami berharap Presiden Terpilih Pak Prabowo Subianto, agar bisa mendorong UU Koperasi yang bukan mematikan koperasi. Tapi bagaimana menjawab persoalan-persoalan bangsa ke depan menjadi pilar pembangunan," katanya.