Bisnis.com, PAPUA - Kinerja penerimaan pajak di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Papua, Papua Barat, dan Maluku (Papabrama) hingga Agustus 2024 mencapai Rp7,93 miliar atau 50,51% dari target yang ditetapkan sebesar Rp15,69 miliar.

Kepala Kanwil DJP Papabrama, Dudi Efendi Karnawidjaya di Jayapura, Kamis (19/9/2024), mengatakan, penerimaan pajak ini mengalami pertumbuhan sebesar 11,98% dibandingkan periode yang sama pada 2023.
"Penyumbang penerimaan terbesar yakni pada sektor PPh Non-Migas capaian sebesar Rp4,52 miliar atau 43,86 persen dari target dengan pertumbuhan 11,09 persen," katanya.
Menurut Dudi, sedangkan untuk realisasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan PPnBM mencapai Rp2,35 miliar atau 58,60% dari target dengan pertumbuhan 5,61%.

"Jadi berdasarkan sektor utama penentu penerimaan sektor administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib mencatatkan kontribusi tertinggi dengan realisasi sebesar Rp2,44 miliar dengan pertumbuhan sebesar 11,89 persen di mana jika dibandingkan periode yang sama pada 2023," ujarnya.
Dia menjelaskan, selain itu juga sektor pertambangan dan penggalian mencatatkan penerimaan sebesar Rp2,06 miliar dengan pertumbuhan sebesar 17,68%.
"Pertumbuhan signifikan juga tercatat di sektor perdagangan besar dan eceran sebesar 19,87 persen, serta aktivitas keuangan dan asuransi yang meningkat 29,27 persen," katanya.

Dia menambahkan hingga Agustus penerimaan pajak tumbuh positif, namun pihaknya juga perlu terus meningkatkan kinerja guna dapat mencapai target penerimaan hingga beberapa bulan ke depan.

"Kami juga bertekad untuk terus meningkatkan layanan kami kepada Wajib Pajak sebagai mitra DJP," ujarnya.

Bisnis.com, JAYAPURA - Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Papua menyebutkan realisasi pajak dalam negeri pada Juli telah mencapai Rp4,37 triliun atau 47,25% dari target 2024 sebesar Rp14,424 triliun.

Kepala Kantor Wilayah DJPb Papua, Moudy Hermawan di Jayapura, Selasa (20/8/2024), mengatakan dengan hal tersebut maka pihaknya mencatat pertumbuhan yang positif dalam penerimaan pajak dan pendapatan negara hingga Juli 2024.

“Semua jenis pajak menunjukkan pertumbuhan selama periode ini, terutama Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang mengalami peningkatan sebesar 25,27 persen,” katanya.

Menurut Moudy, di mana pertumbuhan PPN ini didorong oleh belanja negara, baik belanja Kementerian/lembaga maupun Transfer ke Daerah (TKD).

“TKD telah terealisasi 46,68 persen dari pagu dan terapresiasi 1,99 persen,” ujarnya.

Dia menjelaskan lalu untuk PPh Non-Migas mencatatkan kontribusi tertinggi yaitu sebesar Rp2,71 triliun atau 62,04% dari total penerimaan pajak, sedangkan pajak lainnya mencatatkan pertumbuhan tertinggi sebesar 58,16%.

“Kemudian realisasi bea masuk dan bea keluar di awal tahun cukup fantastis di atas target masing-masing sebesar Rp185,04 miliar dan Rp4,55 triliun,” katanya.

Dia menambahkan berdasarkan kontribusi per Daerah Otonomi Baru (DOB), Papua Tengah mencatatkan kontribusi terbesar terhadap pendapatan dalam negeri dengan persentase 58,88%, sementara Papua Pegunungan memberikan kontribusi terendah sebesar 5,61%.

“Sementara itu, pendapatan negara di Papua mencatatkan realisasi sebesar Rp9,67 triliun atau 79,30 persen dari target APBN 2024,” ujarnya.