RIYADH - Arab Saudi bermaksud untuk mengarahkan lebih sedikit dari investasi strategisnya senilai USD1 triliun ke industri minyaknya daripada yang diharapkan sebelumnya. Itu menunjukkan Visi 2030 yang digaungkan oleh Putra Mahkota Pangeran Mohammed Bin Salman.

Menurut laporan bank investasi terkemuka Amerika Goldman Sachs, rencana belanja modal [capex] Arab Saudi ditetapkan menjadi "siklus belanja modal super" senilai ISD1 triliun untuk investasi di enam sektor strategis kerajaan pada tahun 2030.

Namun, sebagai bagian dari rencana tersebut, "industri minyak kemungkinan akan menerima porsi yang lebih kecil dari perkiraan sebelumnya", demikian pernyataan laporan tersebut. Alih-alih menghabiskan 66 persen investasi di sektor non-minyak, Arab Saudi dilaporkan akan menghabiskan sekitar 73 persennya di sektor-sektor tersebut, demikian pernyataan Faisal AlAzmeh ? direktur eksekutif Goldman Sachs yang berfokus pada sumber daya alam dan infrastruktur Timur Tengah ? dalam laporan tersebut.

Kabarnya, hal itu terjadi di bawah arahan dari Kementerian Energi Arab Saudi, yang dapat memangkas belanja modal di sektor minyak kerajaan tersebut sebesar $40 miliar antara tahun 2024 dan 2028.

Rencana tersebut muncul pada saat Riyadh semakin gencar mengambil langkah untuk memperluas diversifikasi ekonominya, mengembangkan ekonominya lebih jauh dari minyak di tengah prediksi lama bahwa sumber daya tersebut akan segera habis dalam beberapa dekade mendatang.

Selain itu, Saudi juga mampu meningkatkan metode produksi energi yang tidak terlalu bergantung pada hasil karbon. "Kontributor utama untuk tujuan tersebut, seperti yang dicatat AlAzmeh, adalah melalui gas alam, demikian laporan tersebut.

Namun, Saudi tersebut mungkin menghadapi serangkaian tantangan dalam pendanaan 'siklus belanja modal super' itu, dengan laporan yang mengutip analis yang memperkirakan bahwa negara Teluk itu akan memiliki kesenjangan pendanaan sekitar USD25 miliar per tahun. "Arab Saudi harus memanfaatkan sumber pembiayaan alternatif", kata laporan itu, dilansir Middle East Monitor.