Bisnis.com, BATAM - Sektor migas menjadi salah satu tulang punggung perekonomian Provinsi Riau dan Kepulauan Riau (Kepri).

Di Kepri, saat ini Pemerintah Provinsi (Pemprov) tengah menggesa pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Energi yang akan fokus pada Participating Interest (PI) 10% di Blok Duyung.

Asisten I Bidang Ekonomi dan Pembangunan Pemprov Kepri Luki Zaiman mengatakan di Kepri ada 12 perusahaan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) sebagian besar beroperasi di Anambas dan Natuna.

"Ada yang bidangnya eksploitasi, pengembangan eksploitasi, dan bidang eksplorasi. Untuk saat ini, target lifting di Kepri sebesar 17.491 barrel oil per day (BOPD) dan gas 229 juta kaki kubik per hari (MMSCFD)," katanya, Senin (8/7/2024).

Dengan potensi sebesar itu, pembentukan BUMD Energi dinilai tepat untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kepri. Apalagi KKKS yang mengelola Blok Duyung, yakni Prima Energi telah setuju mengalihkan PI.

PI 10% akan memberikan banyak manfaat bagi pembangunan daerah. Tapi untuk mengelolanya dibutuhkan BUMD yang sehat, dan terus berinovasi.

Pemprov Kepri juga memberikan apresiasi kepada SKK Migas atas realisasi dan rencana investasi di sektor usaha hulu migas dalam kurun waktu 4 tahun ini, yang bernilai total US$2,46 miliar dengan rencana tahun 2024 sebesar US$0,87 miliar. "Rencana ini dapat mendongkrak penguatan investasi," jelasnya.

Di Riau, saat ini melalui BUMD, provinsi tersebut telah mengelola tiga dari tujuh PI 10% dari masing-masing KKKS.

PJ Gubernur Riau S.F. Hariyanto mengatakan BUMD disiapkan untuk memberikan umpan balik bagi kelancaran hulu migas di Riau.

"Sehingga meningkatkan pendapatan daerah yang akan digunakan dalam program prioritas pembangunan infrastruktur, pengentasan kemiskinan ekstrem, penurunan stunting, peningkatan pelayanan kesehatan, dan pengembangan UMKM," ungkapnya.

Tahun 2024, rencana investasi hulu migas di Riau sebesar US$4,24 miliar. Pemprov Riau sendiri telah memberikan apresiasi kepada SKK Migas atas komitmen investasi hulu migas dan dukungan dalam keberhasilan pengalihan PI 10% di wilayah kerja Siak, Kampar dan Rokan.

Menurut Harianto, keberadaan industri hulu migas harus berdampak bagi masyarakat sekitar dan memberikan manfaat bagi UMKM tempatan.

"Penggunaan tenaga kerja lokal serta penyediaan barang dan jasa lokal untuk memenuhi kebutuhan KKKS tetap menjadi prioritas bersama mengingat ada 13 KKKS aktif di Riau," ujarnya.