Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini memilih irit bicara saat dimintai keterangan mengenai kabar yang menyebutnya mundur dari Kabinet Indonesia Maju (KIM) untuk maju Pemilihan Gubernur alias Pilgub Jawa Timur.

Risma langsung bergegas usai mengikuti rapat terbatas (ratas) terkait Pelaksanaan Transformasi Digital Pemerintah Melalui INA Digital.

“Aku mau ke DPR, aku sudah ditunggu DPR,” kata Risma kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (3/9/2024).

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memanggil sejumlah menteri untuk menyelenggarakan rapat terbatas (ratas) terkait dengan Pelaksanaan Transformasi Digital Pemerintah Melalui INA Digital di Istana Merdeka, Selasa (3/9/2024).

Menurut pantauan Bisnis, sejak pukul 13.07 WIB sejumlah menteri mulai berdatangan di kompleks Istana Kepresidenan. Mulai dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenpanRB) Abdullah Azwar Anas.

Kemudian, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi, dan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud-ristek) Nadiem Makarim serta Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinsa Siburian.

“Iya mau bahas INA Digital,” kata Budi Arie kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (3/9/2024).

Namun, terdapat hal menarik lantaran Menteri Sosial Tri Rismaharini juga terlihat menyambangi Istana untuk menghadiri rapat terbatas bersama para menteri Kabinet Indonesia Maju (KIM) lainnya.

Bagaimana tidak, Risma saat ini sedang berada di tengah isu akan mundur sebagai Menteri Sosial (Mensos).

Menurut pantauan Bisnis, Risma tiba di Istana pukul 13.17 WIB mengenakan batik cokelat bercorak biru-putih.

Tak berkata sama sekali, Risma berjalan begitu cepat dan tidak menjawab sedikit pun pertanyaan yang diajukan kepadanya.

Hanya senyum yang dilemparkan oleh kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu sambil sesekali menundukkan kepala kepada awak media.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini memilih irit bicara saat dimintai keterangan mengenai kabar yang menyebutnya mundur dari Kabinet Indonesia Maju (KIM) untuk maju Pemilihan Gubernur alias Pilgub Jawa Timur.

Risma langsung bergegas usai mengikuti rapat terbatas (ratas) terkait Pelaksanaan Transformasi Digital Pemerintah Melalui INA Digital.

“Aku mau ke DPR, aku sudah ditunggu DPR,” kata Risma kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (3/9/2024).

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memanggil sejumlah menteri untuk menyelenggarakan rapat terbatas (ratas) terkait dengan Pelaksanaan Transformasi Digital Pemerintah Melalui INA Digital di Istana Merdeka, Selasa (3/9/2024).

Menurut pantauan Bisnis, sejak pukul 13.07 WIB sejumlah menteri mulai berdatangan di kompleks Istana Kepresidenan. Mulai dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenpanRB) Abdullah Azwar Anas.

Kemudian, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi, dan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud-ristek) Nadiem Makarim serta Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinsa Siburian.

“Iya mau bahas INA Digital,” kata Budi Arie kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (3/9/2024).

Namun, terdapat hal menarik lantaran Menteri Sosial Tri Rismaharini juga terlihat menyambangi Istana untuk menghadiri rapat terbatas bersama para menteri Kabinet Indonesia Maju (KIM) lainnya.

Bagaimana tidak, Risma saat ini sedang berada di tengah isu akan mundur sebagai Menteri Sosial (Mensos).

Menurut pantauan Bisnis, Risma tiba di Istana pukul 13.17 WIB mengenakan batik cokelat bercorak biru-putih.

Tak berkata sama sekali, Risma berjalan begitu cepat dan tidak menjawab sedikit pun pertanyaan yang diajukan kepadanya.

Hanya senyum yang dilemparkan oleh kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu sambil sesekali menundukkan kepala kepada awak media.

Bisnis.com, JAKARTA - PDI Perjuangan (PDIP) mengusung pasangan Tri Rismaharini atau Risma dengan KH Zahrul Azhar Asad atau yang akrab disapa Gus Hans di Pemilihan Gubernur alias Pilgub Jawa Timur.

Risma dan Gus Hans dijadwalkan akan mendaftarkan secara resmi ke KPU Jawa Timur (Jatim) pada hari ini, Kamis (29/8/2024).

"Hari ini pasangan Risma-Gus Hans akan kami daftarkan secara resmi di KPUD Jawa Timur. Insyaallah pasangan Risma dan Gus Hans akan membawa pemerintahan di Jawa Timur lebih bisa dipercaya rakyat,” jelas Said, dikutip dari keterangan resmi, Kamis (29/8/2024)

Said menuturkan bahwa kedua pasangan tersebut mewakili corak kultural di Jatim. Risma merepresengasikan nasionalis dan Gus Hans mewakili santri.

Selain itu, dikatakan juga bahwa Risma merupakan figur yang memiliki sepak terjang tinggi dalam karier jabatan publik. Gus Hans juga dinilai mewakili intelektualitas.

“Jadi mereka berdua pasangan yang saling melengkapi”, ujar Said.

Said juga berpendapat agar pasangan tersebut dapat dipercaya rakyat lebih lagi. Ia juga merasa miris lantaran wilayah Jatim yang berbasis santri, namun pemerintahannya ‘di obok-obok’ Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Kalau pemerintahannya tidak amanah, dan tidak jujur, sulit Jawa Timur bisa lebih maju. Risma; Gus Hans akan resik resik kotoran di pemerintahan”, jelas Said.

Pola Abangan dan Santri

Khusus di Jawa Timur, PDIP berupaya memadukan dua kekuatan politik utama di wilayah tersebut yakni abangan dan santri. Pola ini sering dilakukan pada konstestasi politik di daerah-daerah strategis. Pada Pilkada 2018 lalu misalnya, PDIP mengusung pasangan Ganjar Pranowo-Taj Yasin Maimoen di Pilkada Jateng.

Ganjar merepresentasikan abangan dari PDIP dan Taj Yasin berasal dari kalangan santri. Pola itu berlanjut pada Pilpres 2019 dan Pilpres 2024. Pada pilpres 2019, PDIP mengusung Jokowi yang nasionalis dan KH Ma'ruf Amin yang dikenal luas sebagai tokoh Nahdlatul Ulama.

Sementara itu, pada Pilpres 2024, PDIP kembali mengulang pola tersebut dengan memadukan Ganjar Pranowo yang nasionalis (abangan) dengan Mahfud MD yang berasal dari kalangan santri.

Jawa Timur jika mengikuti trikotomi Clifford Geertz yang melakukan penelitian di kawasan Kediri pada dekade 1950-an, secara sosiologis dapat dibagi ke dalam tiga golongan yakni abangan, santri dan priyayi.

Namun bila memikatnya secara budaya politik, Jawa Timur terbagi dalam empat wilayah dominan. Pertama, wilayah Mataraman yang dominan corak Jawa yang hampir sama dengan Jawa Tengahan. Wilayah ini mencakup bekas karesidenan Madiun, Bojonegoro, dan Kediri. Wilayah ini merupakan basis dari PDI Perjuangan.

Kedua, wilayah dengan kultur Arek yang mencakup Kabupaten Malang, Kota Malang, Kota Batu, Jombang, Mojokerto, Kota Mojokerto, Kota Surabaya, Sidoarjo dan Gresik. Wilayah ini menjadi Medan pertarungan antara santri dan abangan.

Ketiga, Madura adalah wilayah yang dengan tradisi santri atau Islam yang sangat kuat. Wilayah ini secara politik adalah basis suara PKB. Namun menariknya, keberadaan sosok Said Abdullah, anggota DPR dari PDIP, berhasil membuat warna Madura sedikit memerah.

Keempat, wilayah Tapal kuda. Wilayah Tapal Kuda, yang secara tradisional adalah bekas wilayah Blambangan pada masa klasik dulu, terdiri dari Kabupaten Banyuwangi, Bondowoso, Jember, Kota Probolinggo, Lumajang, Probolinggo dan Situbondo.

Namun sejak abad 18 hingga 19 terjadi migrasi penduduk Madura di wilayah ini sehingga memicu percampuran antara budaya Jawa dengan Madura yang disebut sebagai Pedalungan. Secara politik, orientasi masyarakat Tapal Kuda adalah partai Islam, dengan pengecualian daerah Banyuwangi yang dominan warga merah alias PDIP.

Bisnis.com, JAKARTA - PDI Perjuangan (PDIP) mengusung pasangan Tri Rismaharini atau Risma dengan KH Zahrul Azhar Asad atau yang akrab disapa Gus Hans di Pemilihan Gubernur alias Pilgub Jawa Timur.

Risma dan Gus Hans dijadwalkan akan mendaftarkan secara resmi ke KPU Jawa Timur (Jatim) pada hari ini, Kamis (29/8/2024).

"Hari ini pasangan Risma-Gus Hans akan kami daftarkan secara resmi di KPUD Jawa Timur. Insyaallah pasangan Risma dan Gus Hans akan membawa pemerintahan di Jawa Timur lebih bisa dipercaya rakyat,” jelas Said, dikutip dari keterangan resmi, Kamis (29/8/2024)

Said menuturkan bahwa kedua pasangan tersebut mewakili corak kultural di Jatim. Risma merepresengasikan nasionalis dan Gus Hans mewakili santri.

Selain itu, dikatakan juga bahwa Risma merupakan figur yang memiliki sepak terjang tinggi dalam karier jabatan publik. Gus Hans juga dinilai mewakili intelektualitas.

“Jadi mereka berdua pasangan yang saling melengkapi”, ujar Said.

Said juga berpendapat agar pasangan tersebut dapat dipercaya rakyat lebih lagi. Ia juga merasa miris lantaran wilayah Jatim yang berbasis santri, namun pemerintahannya ‘di obok-obok’ Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Kalau pemerintahannya tidak amanah, dan tidak jujur, sulit Jawa Timur bisa lebih maju. Risma; Gus Hans akan resik resik kotoran di pemerintahan”, jelas Said.

Pola Abangan dan Santri

Khusus di Jawa Timur, PDIP berupaya memadukan dua kekuatan politik utama di wilayah tersebut yakni abangan dan santri. Pola ini sering dilakukan pada konstestasi politik di daerah-daerah strategis. Pada Pilkada 2018 lalu misalnya, PDIP mengusung pasangan Ganjar Pranowo-Taj Yasin Maimoen di Pilkada Jateng.

Ganjar merepresentasikan abangan dari PDIP dan Taj Yasin berasal dari kalangan santri. Pola itu berlanjut pada Pilpres 2019 dan Pilpres 2024. Pada pilpres 2019, PDIP mengusung Jokowi yang nasionalis dan KH Ma'ruf Amin yang dikenal luas sebagai tokoh Nahdlatul Ulama.

Sementara itu, pada Pilpres 2024, PDIP kembali mengulang pola tersebut dengan memadukan Ganjar Pranowo yang nasionalis (abangan) dengan Mahfud MD yang berasal dari kalangan santri.

Jawa Timur jika mengikuti trikotomi Clifford Geertz yang melakukan penelitian di kawasan Kediri pada dekade 1950-an, secara sosiologis dapat dibagi ke dalam tiga golongan yakni abangan, santri dan priyayi.

Namun bila memikatnya secara budaya politik, Jawa Timur terbagi dalam empat wilayah dominan. Pertama, wilayah Mataraman yang dominan corak Jawa yang hampir sama dengan Jawa Tengahan. Wilayah ini mencakup bekas karesidenan Madiun, Bojonegoro, dan Kediri. Wilayah ini merupakan basis dari PDI Perjuangan.

Kedua, wilayah dengan kultur Arek yang mencakup Kabupaten Malang, Kota Malang, Kota Batu, Jombang, Mojokerto, Kota Mojokerto, Kota Surabaya, Sidoarjo dan Gresik. Wilayah ini menjadi Medan pertarungan antara santri dan abangan.

Ketiga, Madura adalah wilayah yang dengan tradisi santri atau Islam yang sangat kuat. Wilayah ini secara politik adalah basis suara PKB. Namun menariknya, keberadaan sosok Said Abdullah, anggota DPR dari PDIP, berhasil membuat warna Madura sedikit memerah.

Keempat, wilayah Tapal kuda. Wilayah Tapal Kuda, yang secara tradisional adalah bekas wilayah Blambangan pada masa klasik dulu, terdiri dari Kabupaten Banyuwangi, Bondowoso, Jember, Kota Probolinggo, Lumajang, Probolinggo dan Situbondo.

Namun sejak abad 18 hingga 19 terjadi migrasi penduduk Madura di wilayah ini sehingga memicu percampuran antara budaya Jawa dengan Madura yang disebut sebagai Pedalungan. Secara politik, orientasi masyarakat Tapal Kuda adalah partai Islam, dengan pengecualian daerah Banyuwangi yang dominan warga merah alias PDIP.

Bisnis.com, JAKARTA - PDI Perjuangan (PDIP) mengusung pasangan Tri Rismaharini atau Risma dengan KH Zahrul Azhar Asad atau yang akrab disapa Gus Hans di Pemilihan Gubernur alias Pilgub Jawa Timur.

Risma dan Gus Hans dijadwalkan akan mendaftarkan secara resmi ke KPU Jawa Timur (Jatim) pada hari ini, Kamis (29/8/2024).

"Hari ini pasangan Risma-Gus Hans akan kami daftarkan secara resmi di KPUD Jawa Timur. Insyaallah pasangan Risma dan Gus Hans akan membawa pemerintahan di Jawa Timur lebih bisa dipercaya rakyat,” jelas Said, dikutip dari keterangan resmi, Kamis (29/8/2024)

Said menuturkan bahwa kedua pasangan tersebut mewakili corak kultural di Jatim. Risma merepresengasikan nasionalis dan Gus Hans mewakili santri.

Selain itu, dikatakan juga bahwa Risma merupakan figur yang memiliki sepak terjang tinggi dalam karier jabatan publik. Gus Hans juga dinilai mewakili intelektualitas.

“Jadi mereka berdua pasangan yang saling melengkapi”, ujar Said.

Said juga berpendapat agar pasangan tersebut dapat dipercaya rakyat lebih lagi. Ia juga merasa miris lantaran wilayah Jatim yang berbasis santri, namun pemerintahannya ‘di obok-obok’ Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Kalau pemerintahannya tidak amanah, dan tidak jujur, sulit Jawa Timur bisa lebih maju. Risma; Gus Hans akan resik resik kotoran di pemerintahan”, jelas Said.

Pola Abangan dan Santri

Khusus di Jawa Timur, PDIP berupaya memadukan dua kekuatan politik utama di wilayah tersebut yakni abangan dan santri. Pola ini sering dilakukan pada konstestasi politik di daerah-daerah strategis. Pada Pilkada 2018 lalu misalnya, PDIP mengusung pasangan Ganjar Pranowo-Taj Yasin Maimoen di Pilkada Jateng.

Ganjar merepresentasikan abangan dari PDIP dan Taj Yasin berasal dari kalangan santri. Pola itu berlanjut pada Pilpres 2019 dan Pilpres 2024. Pada pilpres 2019, PDIP mengusung Jokowi yang nasionalis dan KH Ma'ruf Amin yang dikenal luas sebagai tokoh Nahdlatul Ulama.

Sementara itu, pada Pilpres 2024, PDIP kembali mengulang pola tersebut dengan memadukan Ganjar Pranowo yang nasionalis (abangan) dengan Mahfud MD yang berasal dari kalangan santri.

Jawa Timur jika mengikuti trikotomi Clifford Geertz yang melakukan penelitian di kawasan Kediri pada dekade 1950-an, secara sosiologis dapat dibagi ke dalam tiga golongan yakni abangan, santri dan priyayi.

Namun bila memikatnya secara budaya politik, Jawa Timur terbagi dalam empat wilayah dominan. Pertama, wilayah Mataraman yang dominan corak Jawa yang hampir sama dengan Jawa Tengahan. Wilayah ini mencakup bekas karesidenan Madiun, Bojonegoro, dan Kediri. Wilayah ini merupakan basis dari PDI Perjuangan.

Kedua, wilayah dengan kultur Arek yang mencakup Kabupaten Malang, Kota Malang, Kota Batu, Jombang, Mojokerto, Kota Mojokerto, Kota Surabaya, Sidoarjo dan Gresik. Wilayah ini menjadi Medan pertarungan antara santri dan abangan.

Ketiga, Madura adalah wilayah yang dengan tradisi santri atau Islam yang sangat kuat. Wilayah ini secara politik adalah basis suara PKB. Namun menariknya, keberadaan sosok Said Abdullah, anggota DPR dari PDIP, berhasil membuat warna Madura sedikit memerah.

Keempat, wilayah Tapal kuda. Wilayah Tapal Kuda, yang secara tradisional adalah bekas wilayah Blambangan pada masa klasik dulu, terdiri dari Kabupaten Banyuwangi, Bondowoso, Jember, Kota Probolinggo, Lumajang, Probolinggo dan Situbondo.

Namun sejak abad 18 hingga 19 terjadi migrasi penduduk Madura di wilayah ini sehingga memicu percampuran antara budaya Jawa dengan Madura yang disebut sebagai Pedalungan. Secara politik, orientasi masyarakat Tapal Kuda adalah partai Islam, dengan pengecualian daerah Banyuwangi yang dominan warga merah alias PDIP.

Bisnis.com, MALANG - Pengamat politik Universitas Brawijaya Malang Wawan Sobari menyatakan munculnya nama Tri Rismaharini-Azwar Anas yang digadang-gadang berpasangan maju di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jawa Timur masih belum bisa menyaingi pasangan Khofifah Indar Parawansa-Emil Dardak.

Wawan di Kota Malang, Jawa Timur, Minggu (4/8/2024), menyebut faktor terbesar yang menjadi ganjalan Risma-Azwar adalah jumlah kursi PDI Perjuangan berdasarkan hasil Pemilu Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur 2024.
"Tidak mungkin PDI Perjuangan maju tanpa koalisi dengan partai lain, kemudian yang dilawan ini petahana dan partai-partai kuat sudah berkoalisi," kata Wawan.
Khofifah-Emil sudah mengantongi rekomendasi dari sejumlah partai parlemen maupun nonparlemen, yakni Gerindra, Partai Golkar, PKS, Demokrat, PAN, PPP, PSI, dan Perindo.
Pada Pemilu 2024, 14 Februari, PDI Perjuangan meraih 3.735.865 suara dengan 21 dari 120 kursi DPRD Provinsi Jatim. Jumlah perolehan kursi partai berlogo banteng moncong putih di DPRD Provinsi Jawa Timur turun sebanyak 6 kursi dari Pemilu 2019.
PDI Perjuangan tidak bisa mengusung calonnya sendiri pada kontestasi Pilkada Jawa Timur 2024 sebab jumlah kursinya tak memenuhi syarat minimal 20%.
Hal itu mengacu pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang.
Pada Pasal 40 UU tersebut dijelaskan bahwa partai politik atau partai politik gabungan bisa mendaftarkan pasangan calon jika memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPRD, atau 25 persen dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan.
Wawan menyatakan bahwa PDI Perjuangan harus berkoalisi dengan partai lainnya, salah satunya adalah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang menjadi pemenang pada Pemilu Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur 2024.
PKB memperoleh kenaikan dua kursi menjadi 27 kursi dengan perolehan 4.517.228 suara.
Menurut dia, kondisi saat ini harus disikapi secara realistis oleh PDI Perjuangan dengan memilih salah satu bakal calon di antara Risma atau Azwar Anas sebagai kandidat, kemudian memberikan ruang bagi PKB menyodorkan nama pada Pilkada Jatim.
"Kemungkinan berkoalisi pasti ada. Akan tetapi, rumit karena figur dari PKB yang kuat di Jawa Timur siapa? Kemarin muncul nama K.H. Marzuki Mustamar, tetapi elektabilitasnya masih di bawah 5 persen," ujar dia.