REPUBLIKA.CO.ID, SOLO – Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) Sofyan Anif berkomitmen menuntaskan kasus dugaan pelecehan oleh dosen pembimbing skripsi kepada mahasiswa bimbingannya yang terjadi belum lama ini. Dia berjanji segera memberikan klarifikasi dalam waktu dekat.

"Kami akan memberikan klarifikasi terkait kasus pelecehan seksual yang beredar di UMS paling lambat 3x24 jam di hadapan media nasional," kata Sofyan, Kamis (18/7/2024).

Sebelumnya, Aliansi mahasiswa UMS melakukan aksi dengan tuntutan dosen yang diduga melakukan pelecehan untuk dicopot. Sofyan mengatakan, sudah ada nota kesepahaman antara Aliansi Mahasiswa UMS dengan pimpinan UMS tentang pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual di UMS.

Ia mengatakan, perwakilan aliansi mahasiswa yang disebut sebagai pihak pertama dan perwakilan pimpinan UMS yang disebut sebagai pihak kedua segera mengesahkan pedoman pencegahan dan penanganan kekerasan seksual selambat-lambatnya tanggal 17 Agustus 2024.

"Selanjutnya, dalam penyusunan pedoman pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, pihak kedua akan melibatkan perwakilan mahasiswa di setiap fakultas," katanya.

Ketiga, dikatakannya, pihak kedua akan memerintahkan seluruh pelaku kekerasan seksual di lingkungan UMS yang telah terbukti tindak kejahatannya untuk melakukan permohonan maaf.

"Selain itu juga melakukan klarifikasi secara terbuka kepada civitas akademika UMS. Pihak kedua juga akan mengeluarkan dosen pelaku pelecehan seksual dari UMS ketika terbukti bersalah dengan mempertimbangkan hasil sidang tim komisi disiplin," katanya.

Solo: Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) Prof Sofyan Anif berjanji bakal menyelesaikan kasus dosen mesum pekan ini. Hal tersebut terungkap dari kesepakatan antara aliansi mahasiswa UMS dengan pihak Rektorat.

"Rektor UMS akan memberikan klarifikasi terkait kasus pelecehan seksual yang beredar di UMS paling lambat 3x24 jam di hadapan media," ujarnya, di Solo, Kamis, 18 Juli 2024.

Selain itu, UMS juga akan segera mengesahkan pedoman pencegahan dan penanganan kekerasan seksual selambat-lambatnya pada 17 Agustus 2024. Kemudian kesepakatan lain diterapkan dalam penyusunan pedoman pencegahan dan penanganan kekerasan seksual tersebut, UMS akan melibatkan perwakilan mahasiswa di setiap fakultas.
Selain itu, UMS juga akan memerintahkan seluruh pelaku kekerasan seksual di lingkungan universitas yang telah terbukti tindak kejahatannya agar memberikan permohonan maaf dan klarifikasi secara terbuka kepada civitas akademika UMS.

"UMS juga akan mengeluarkan dosen pelaku pelecehan seksual dari UMS ketika terbukti bersalah dengan mempertimbangkan hasil sidang tim komisi disiplin," tegasnya.

Sebelumnya, dosen pembimbing skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) diduga melakukan pelecehan seksual terhadap mahasiswinya. Hal itu mencuat setelah viral di media sosial (medsos).

Kasus dugaan pelecehan dosen pembimbing itu pertama kali diunggah pemilik akun Instagram @dpn.ums. Dalam unggahannya, tertulis "Dosen Pembimbing Mesum", disertai dengan kronologi terjadinya dugaan tindak pelecehan yang dialami mahasiswa tersebut.

Berdasarkan tulisan dalam unggahan tersebut, pelecehan terjadi di rumah sang dosen saat melakukan bimbingan skripsi pukul 22-23.00 WIB. Saat melakukan bimbingan skripsi tersebut, dosen itu meminta korban untuk memeluknya.

Korban juga bercerita dosen pembimbing tersebut memegang lututnya. "Coba peluk mr sebentar, gapapa gapapa," tulis dalam akun itu.

(WHS)

Jakarta: Rektor Universitas Mercu Buana (UMB), Andi Adriansyah, mengatakan perguruan tinggi memiliki tanggung jawab mencegah terjadinya kekerasan seksual di lingkungan kampus. Termasuk, penanganannya apabila terdapat temuan kasus.

Andi menekankan kekerasan seksual merupakan pelanggaran yang secara terang merusak rasa hormat seseorang. Bahkan, merendahkan martabat kemanusiaan.

"Hal ini mengganggu proses pembelajaran, menghancurkan kesehatan mental dan emosional, serta mengikis kepercayaan, merusak fondasi komunitas akademik yang ingin kita bangun," kata Andi di UMB, Jakarta, Rabu, 17 Juli 2024.
Menurutnya, setiap anggota komunitas perguruan tinggi memiliki hak untuk merasa aman. Termasuk, didukung apabila mengalami kekerasan.

"Karena kampus yang bebas dari pelecehan seksual sangat penting untuk menumbuhkan rasa aman dan memungkinkan semua orang untuk fokus pada kegiatan akademik dan profesional," tutur dia.

Sebanyak 192 perguruan tinggi swasta (PTS) di Jakarta menandatangani pakta integritas terkait pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Penandatanganan digelar di UMB.

"Hal ini menjadi sebuah upaya untuk menciptakan suasana kondusif di kampus khususnya mengenai berbagai macam fenomena yang mungkin terjadi di dunia kampus dengan berbagai macam laporan terkait kekerasan seksual," jelas Andi.

Baca juga: Kasus Dugaan Pelecehan Seksual Rektor Universitas Pancasila Naik ke Penyidikan

(REN)

Jakarta: Sebanyak 192 perguruan tinggi swasta (PTS) di Jakarta menandatangani Pakta Integritas terkait Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS). Ratusan universitas tersebut kini menjalankan satuan tugas PPKS di kampusnya masing-masing.

"Hal ini sejalan dengan arahan dari Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek Nadiem Makarim)," ujar Rektor Universitas Mercu Buana (UMB), Andi Adriansyah, di UMB Jakarta, Rabu, 17 Juli 2024.

UMB bertindak sebagai tuan rumah penandatangan pakta integritas. Andi berharap penandatanganan ini bisa memacu suasana kondusif setiap kampus di Jakarta.
"Sebuah upaya untuk menciptakan suasana kondusif di kampus khususnya mengenai berbagai macam fenomena yang mungkin terjadi di dunia kampus dengan berbagai macam laporan terkait kekerasan seksual," jelas dia.

Menurutnya, keamanan dari kekerasan seksual di lingkungan kampus sangat penting. Hal itu agar seluruh warga kampus dapat belajar dengan aman, nyaman, dan kondusif.

"Sehingga seluruh sifat akademika itu harus terbebas dari berbagai macam ancaman-ancaman kegiatan dan kekerasan seksual lainnya," tutur dia.

Andi mengungkapkan Satgas PPKS di UMB sudah didirikan satu tahun lalu. Sejak saat itu, upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual semakin masif.

"Dan sebagai sebuah bukti bahwa Satgas ini bertugas dan mengimplementasikan semua aturannya, sudah mulai ada laporan-laporan mengenai kasus-kasus kerasan seksual. Dan memang kita terbuka dan fair," ungkap dia.

Hingga satgas terbentuk, saat ini ditemukan tiga kasus terkait kekerasan seksual. Andi menyebut kasus yang ada sudah ditangani dengan baik.

"Sudah kita tangani dalam bentuk ad hoc dan sudah selesai. Angka kasus akan terus bisa kita tekan lewat upaya-upaya sosialisasi edukasi yang kita terus lakukan," tutur dia.

Baca juga: Dua Dosen Diduga Lecehkan Mahasiswi, UMS Jatuhi Sanksi Sementara

(REN)