Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) kembali melakukan penyegelan sementara kegiatan pemanfaatan ruang laut terhadap resort di pulau terluar RI yang tidak berizin lengkap. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga agar pulau-pulau itu tidak direbut perusahaan asing.

Terakhir KKP menyegel dua resort yang terletak di Pulau Maratua, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur karena diduga tidak memiliki dokumen izin Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL). Kedua resort ini dikelola oleh PT MID dan PT NMR yang merupakan perusahaan asing.

Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), Pung Nugroho Saksono, menyebut tidak adanya izin terkait pemanfaatan ruang di pulau terluar itu merupakan salah satu indikasi upaya penyerobotan kepemilikan pulau di RI.

Belajar dari kasus pencaplokan pulau Sipadan dan Ligitan, ia menjelaskan modus yang banyak digunakan adalah melakukan pembangunan, baik resort atau usaha sektor pariwisata lainnya, di pulau tersebut melalui Penanaman Modal Asing atau (PMA).

Pria yang akrab disapa Ipunk ini menyebut awalnya pembangunan dan operasional resort ini menggunakan tenaga kerja dari Indonesia, terutama penduduk lokal. Namun lambat laun para pekerja ini diberhentikan atau pemutusan hubungan kerja (PHK).

Sehingga lambat laun penduduk Indonesia yang menempati pulau tersebut pergi ke tempat lain. Barulah setelah itu, kekurangan tenaga kerja tadi akan diganti dengan orang asing.

"Modusnya, seperti yang dulu terjadi di Sipadan dan Ligitan, pulau tersebut dia kelola oleh PMA. Kemudian karyawannya itu orang Indonesia, WNI. Nah lambat laun terus-terusan karyawan tersebut, yang WNI terutama, mereka satu per satu di-PHK nih," kata Ipunk dalam Konferensi Pers 'Update Penegakkan Hukum PKKPRL untuk Pulau-pulau Kecil dan Terluar' di kantor KKP, Senin (23/9/2024).

"PHK-PHK sampai habis, diisilah orang-orang asing tersebut. Sehingga pulau tersebut tidak ada orang Indonesia lagi. Nah sudah orang asing semua, diklaim lah itu menjadi milik mereka," jelasnya lagi.

Menurutnya, sebagai bukti klaim bahwa pulau terluar RI itu merupakan milik mereka, perusahaan asing ini akan membuat atau menyusun data statistik sederhana. Mulai dari jumlah pohon yang ada di pulau itu hingga data-data lain yang tidak dimiliki pemerintah.

"Mereka punya data statistik nantinya yang kita tidak punya kalau kita lengah. Data statistik yang mereka punya itu sederhana, jumlah pohon berapa misalnya, terus kemudian ada batu apa, mereka punya semua itu. Bahkan mungkin kalau dia sekarang bikin jembatan tuh berapa kayu yang dia pakai atau bambu," ucapnya.

Dengan data statistik itulah mereka bisa mengklaim bahwa pulau tersebut dimiliki dan dikelola oleh mereka. Belum lagi karena tidak adanya dokumen perizinan dari pemerintah ataupun kehadiran WNA di pulau itu membuat RI kesulitan untuk membuktikan kepemilikannya.

Untuk mencegah pencaplokan pulau terluar RI ini terjadi kembali, Ipunk mengatakan pihak KKP sudah bekerja sama dengan masyarakat sekitar untuk melakukan pengawasan. Dari sana pihaknya dapat menerima laporan teraktual dari lapangan.

"Terkait dengan teknologi terhadap pulau-pulau kecil tersebut yang tidak ada sinyal kami punya Pokmaswas, Kelompok Masyarakat Pengawas. Di sekitaran pulau tersebut ada beberapa orang yang kita hire menjadi Pokmaswas. Mereka lah yang melaporkan kepada kami, 'pak ada pulau di sana isinya pulau asing', 'pak pulau di sana, di situ ada pembangunan resort-resort'," jelasnya.

"Kalau kita tidak hadir di sana, kalau negara tidak hadir di pulau terluar. Makanya KKP hadir di pulau terluar untuk memastikan itu masih wilayah NKRI di situ. Kalau kita tinggal diam, hanya kenangan ke depannya. Tapi kita pastikan bahwa kita menjaga pulau-pulau terluar dalam hal ini," tegas Ipunk lagi.

JAKARTA, investor.id–Setoran penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari pemanfaatan ruang laut per 26 Juli 2024 mencapai Rp 325,03 miliar atau 45,89% dari target 2024 sebesar Rp 708,3 miliar. Sekitar 90% perolehan PNBP itu berasal dari penerbitan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL). Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan mengejar target Rp 708,3 miliar itu melalui perbaikan layanan perizinan dan regulasi.

Berdasarkan publikasi KKP, realisasi setoran PNBP dari Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (PKRL) pada 2018 sebesar Rp 25,65 miliar (918,05% dari target), lalu 2019 sebesar Rp 13,24 miliar (442,08% dari target), kemudian 2020 sekitar Rp 11,6 miliar (112,59% dari target), dan selanjutnya 2021 mencapai Rp 33,62 miliar (493,02% dari target).

Sedangkan pada 2022 melesat menjadi Rp 388,03 miliar (783,18% dari target), kemudian di 2023 menembus Rp 707,04 miliar (212,22% dari target), dan per 26 Juli 2024 sekitar Rp 325,03 miliar (45,89% dari target). Ditjen PKRL sebelumnya bernama Ditjen Pengelolaan Ruang Laut (PRL), penambahan kata kelautan menambah fungsi dari yang awalnya hanya terkait penataan ruang laut kini merambah ke sumber daya dan lingkungan kelautan.

Menurut Sekretaris Ditjen PKRL KKP Kusdiantoro, perubahan capaian PNBP pemanfaatan ruang laut dari 2018 hingga 2024 sangat signifikan. Bahkan, jauh lebih besar capaian PNBP daripada anggaran untuk direktorat tersebut. Di 2023 misalnya, dengan anggaran sekitar Rp 400 miliar, Ditjen PKRL menyetorkan PNBP Rp 707 miliar. “PNBP Ditjen PKRL ini dari 2018 ke 2024 larinya signifikan, peningkatan PNBP setiap tahun luar biasa, lebih besar dari anggaran yang digunakan, kita surplus, swadaya," ujar dia.

Saat ini, kontribusi utama atau sekitar 90% PNBP Ditjen PKRL masih dari izin PKKPRL, perizinan lainnya masih berproses. "Kami terus dorong peningkatan PNBP ini, upaya kita adalah perbaikan layanan dan regulasi agar kontribusi PKRL ke negara melalui PNBP semakin meningkat,” jelas Kusdiantoro.

Kusdiantoro mengatakan itu saat konferensi pers Capaian Kinerja KKP Semester I-2024 di Jakarta, Selasa (30/07/2024). Dalam konferensi pers itu, Kusdiantoro mengatakan, terdapat 21 jenis perizinan di Ditjen PKRL, yakni 20 jenis perizinan yang sifatnya usaha dan satu perizinan (PKKPRL) yang merupakan perizinan dasar. Ditjen PKRL optimistis target PNBP tahun ini Rp 708,3 miliar akan tercapai.

“Untuk PNBP itu panennya nanti September-Oktober, lari kencang. Karena saat ini juga ada beberapa perusahaan yang minta dispensasi penundaan pembayaran PNBP,” ungkap dia. Capaian kinerja Ditjen PKRL umumnya terukur di akhir tahun karena mayoritas semuanya berproses atau tidak bisa parsial, kegiatan di direktorat itu harus dilakukan identifikas, survei, dan validasi lebih dahulu.

Capaian kinerja Ditjen PKRL pada semester I-2024 selain PNBP di antaranya serapan tenaga kerja 1.931 orang (59,41% dari target tahun ini 3.250 orang), enam kawasan perairan telah pulih kembali (8,71% dari target tahun ini 70 kawasan), dan memfasilitasi dua komunits masyarakat hukum adat (MHA), tradisional, dan lokal (28,57% dari target tahun ini tujuh komunitas).

Di 2024, Ditjen PKRL juga menargetkan rencana zonasi di 21 kawasan, produksi garam 2 juta ton, nilai tukar petambak garam 101,75, luas kawasan konservasi 29,3 juta hektare (ha), pemanfaatan sarpras dan pulau-pulau kecil di di 11 kawasan, perizinan dasar 100%, pengelolaan 10 kawasan wisata bahari, empat ragam jasa kelautan, pengelolaan 17,8 juta ha kawasan konservasi, dan pengelolaan 20 jenis ikan. “Target-target ini akan selesai pada November atau Desember tahun ini,” papar Kusdiantoro. 

Editor: Tri Listiyarini (tri_listiyarini@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News