REPUBLIKA.CO.ID, PANGKALPINANG -- Masyarakat Indonesia sering mendengar ungkapan “Indonesia-Sentris”. Istilah yang dipopulerkan Presiden Jokowi ini menekankan visi pembangunannya yang tidak berwawasan Jawasentris.

Perubahan cara pandang ini terlihat pada poin ketiga Nawa Cita: kebijakannya untuk “Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan”. “Untuk mencerminkan semangat pendiri bangsa, saya menegaskan kembali bahwa Indonesia bukan hanya Jakarta, bukan hanya Jawa,” kata Presiden RI Joko Widodo, saat Rapat Gabungan DPD RI dan DPR RI di Gedung DPR/MPR Senayan, Jakarta beberapa tahun silam.

Hal itu disampaikannya dalam Pidato Kenegaraan dalam rangka memperingati 74 tahun Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Untuk itu, Presiden menyampaikan, pembangunan yang dilakukan harus tetap fokus pada Indonesia dan membawa kegembiraan bagi seluruh lapisan masyarakat di seluruh wilayah nusantara.

Begitu pula dengan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dikenal sebagai salah satu provinsi di Indonesia yang terdiri dari banyak pulau besar dan kecil. Pemerataan pembangunan yang dilakukan Indonesia Sentris juga berdampak pada salah satu pulaunya yaitu Kepulauan Pongok di ujung selatan Pulau Bangka.

Kepulauan Pongok merupakan kecamatan baru pemekaran dari Kecamatan Lepar Pongok dan diresmikan oleh Bupati Bangka Selatan pada tanggal 12 Juli 2012 dengan luas wilayah 89,67 km2. Kecamatan Kepulauan Pongok merupakan sebuah kecamatan yang terdiri dari dua pulau, secara administratif terbagi menjadi dua desa yaitu Pongok dan Celagen.

Secara geografis wilayah Kepulauan Pongok berbatasan dengan Selat Gaspar di utara dan timur serta Laut Jawa di selatan. Lokasi ini menghadap ke laut dan seluruh desa di wilayah Kepulauan Pongok merupakan desa pesisir. Sektor perikanan merupakan salah satu sektor perekonomian terpenting dan memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRBnya. Oleh karena itu, mayoritas warga di wilayah Kepulauan Pongok berprofesi sebagai nelayan.

Negeri Bahari Terus Lestari

Subsidi BBM melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) merupakan langkah penting dalam menekan biaya operasional dan meningkatkan kesejahteraan nelayan. Dengan lokasi SPBN yang strategis, biaya bahan bakar menjadi lebih terjangkau sehingga meningkatkan frekuensi pelayaran laut dan stabilitas harga ikan. Kebijakan ini mendukung pendekatan Indonesia Sentris, memastikan pemerataan pembangunan, termasuk Pulau Pongok, yang sebagian besar penduduknya adalah nelayan.

Dampaknya, kesejahteraan masyarakat nelayan meningkat dan kontribusinya terhadap perekonomian nasional menjadi lebih optimal. Kepulauan Pongok yang terletak di tepi pantai merupakan contoh bagaimana masyarakat pesisir dapat bertahan dan berkembang dengan memanfaatkan sumber daya laut. Sebagai penggerak utama perekonomian, nelayan menjadi tulang punggung kehidupan masyarakat pulau ini.

Dengan laut sebagai sumber pendapatan utama, para nelayan di Pulau Pongok menghabiskan hari-harinya dengan menangkap ikan dan hasil laut lainnya, yang kemudian dijual di pasar lokal atau diangkut ke daerah lain. Hasil laut ini juga dikenal dengan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) pengolahan ikan. Sebagai masyarakat nelayan, keberadaan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) yang dibangun di negeri ini sebagai langkah pembangunan berkeadilan sangat penting untuk menunjang aktivitas mereka.

Sebelumnya, mereka harus melakukan perjalanan jauh ke pulau lain untuk mendapatkan bahan bakar, yang tidak hanya menyita waktu, namun juga meningkatkan biaya operasional. Dengan adanya SPBN di Pulau Pongok, diharapkan dapat menghemat waktu dan biaya secara signifikan sehingga nelayan dapat lebih fokus dalam melakukan aktivitas penangkapan ikan dan meningkatkan hasil tangkapan.

“Sekarang di sini sudah ada SPBN, jadi kami isi bahan bakar perahu kami di sini,” kata Suyoto, salah satu nelayan asal Desa Pongok. Menurut Sutoyo, selain keterjangkauan tempat pengisian, harga dan ketersediaan BBM serta kestabilan harga jual hasil tangkapan, juga menjadi harapan bersama masyarakat nelayan yang ada di Kepulauan Pongok.

Indonesia Sentris di Kepulauan Berjalan, Tapi Pelan

Dalam wawancara dengan Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan (Karo Ekbang) Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Prov. Kep. Babel), Ahmad Yani, S.E, M.Si, Ph.D mengatakan, saat ini Indonesia Sentris berjalan perlahan di Kepulauan Pongok. Menurut Karo Ekbang Ahmad Yani, konsep pembangunan yang berpusat pada Indonesia yang masih berjalan saat ini akan memungkinkan daerah ini berkembang lebih cepat dan setara dengan daerah maju lainnya di Indonesia.

Selain itu, karakteristik Bangka Belitung sebagai provinsi kepulauan menjadikannya sebuah keuntungan sekaligus tantangan. "Saat ini, pemerintah pusat sedang menyusun formula khusus wilayah kepulauan melalui peraturan perundang-undangan. Formula ini diharapkan dapat mengakomodir masyarakat kepulauan yang sebagian besar wilayahnya berupa perairan” ujarnya.

Di bidang pendidikan, menurut Karo Ekbang Sekretariat Daerah Babel, Ahmad Yani, peningkatan pendidikan suatu daerah ditentukan oleh anggaran dan tenaga pengajar serta harus didukung oleh sektor lain. “Untuk pendidikan, mau tidak mau, adalah ketersediaan anggaran dan tenaga pengajar. Pemerintah harus menyusun rencana yang mencakup dan menyesuaikan dengan dunia pendidikan, khususnya SD, SMP, SMA, terutama sumber daya manusia gurunya. Ya, pendidikan tidak bisa berdiri sendiri, tapi berdampingan dengan sektor lain, termasuk teknologi, dan lain-lain,” jelasnya.

Keseriusan pemerintah dalam pelaksanaan perencanaan di bidang pendidikan harus mencakup 20 persen anggaran. Jika tidak, negara-negara kepulauan yang terisolasi, lebih kecil, lebih terpencil, dan berisiko tinggi tidak akan berpengaruh. Terkait infrastruktur jaringan internet di Kepulauan Pongok, Ahmad Yani menilai perkembangan teknologi tidak bisa dipungkiri merupakan kebutuhan penting. Teknologi digital akan mempercepat percepatan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi di suatu daerah.

“Jika suatu negara tidak bisa mengikuti, maka negara itu akan gagal,” katanya.

Namun, ia mengingatkan pemanfaatan teknologi digital oleh suatu wilayah harus dibarengi dengan sumber daya manusia yang lebih berkompeten di bidang digital. Jangan sampai kemajuan tersebut dimanfaatkan untuk hal-hal negatif seperti fenomena perjudian online yang terjadi belakangan ini.

Terkait permasalahan akses internet yang tidak stabil akibat kurangnya pasokan bahan bakar ke pabrik BTS, pemerintah terus mengupayakan koordinasi dengan pihak terkait untuk penyediaan bahan bakar. “Kami terus berupaya berkoordinasi dengan PT. Pertamina, untuk memastikan pasokan BBM khusus ke Kepulauan Pongok,” ujarnya.

Ahmad Yani juga menyampaikan harapannya terhadap pembangunan Indonesia Sentris. “Konsep Indonesia Sentris yang diusung pemerintah merupakan sebuah gagasan yang luar biasa. Pembangunan dari pinggiran hingga pusat merupakan upaya yang cukup besar dan tidak mudah. Dengan berkembangnya setiap daerah, jalan, pusat bisnis, dan UMKM semakin berkembang, diharapkan tidak ada lagi perpindahan masyarakat dari desa ke kota karena fasilitas dan peluang di daerah sudah cukup,” ujarnya.

Pembangunan benar-benar sebuah proses, melalui pemikiran para pemimpin yang tentunya berharap agar Indonesia semakin maju. Pada akhirnya masing-masing pihak berharap roda Indonesia Sentristerus berputar untuk mencapai pembangunan Indonesia yang adil, makmur, dan merata.