Seiring perkembangan teknologi makin banyak masyarakat dan pelaku usaha bertransaksi jual beli melalui transaksi digital. Namun Bank Indonesia menegaskan semua pedagang wajib menerima pembayaran dalam bentuk uang tunai.

Konsultan keuangan Hendra Agus Simanjuntak menilai dari sisi hukum, digitalisasi pembayaran memperkuat perlindungan terhadap pembeli dan pedagang khusunya terkait peredaran uang palsu.

"Baik pembeli dan pedagang sangat rentan menjadi korban dari uang palsu," ujarnya di Jakarta, Selasa (22/10/2024).

Keunggulan lain dari perusahaan penyedia sistem pembayaran biasanya sudah mempersenjatai diri dengan ISO 27001:2022 tentang Sistem Managemen Keamanan Informasi dan IS0 37001:2016 tentang sistem Managemen Anti Penyuapan.

"Jadi, perusahaan sejak awal sudah membentengi diri dan meningkatkan kualitas managemennya untuk mencegah terjadi penyalagunaan transaksi digital, misalnya melalui QRIS," ujarnya.

Praktisi Keuangan digital dan Direktur Utama PT Trans Digital Cemerlang (TDC) Indra merespon positif penegasan Bank Indonesia agar pedagang menerima pembayaran tunai dan non tunai dalam transaksi perdagangannya. Indra mengatakan kunci dari lancarnya transaksi kedua model pembayaran itu salah satunya terletak pada fitur yang disiapkan oleh aplikasi digital pembayaran.

"Ada aplikasi yang hanya menyiapkan fitur casless, akibatnya orang tidak bisa bayar tunai. Tapi sebaliknya ada yang menyediakan juga, seperti aplikasi Posku Lite dengan fitur Kasirku, pengguna dapat menerima pembayaran secara fleksibel melalui cash, QRIS, dan bank transfer," ujar Indra.

Indra mengatakan dengan fitur itu, maka proses pembayaran memberikan kemudahan dan pilihan cukup banyak bagi para pembeli. Pelanggan yang ingin membayar tunai maupun yang lebih suka transaksi digital dapat dilayani dengan mudah. Dengan fitur yang mempermudah semua hal, maka hal positif yang diperoleh adalah meminimalisir gagalnya transaksi jual beli.

"Dalam Posku Lite sudah tercantum kembalian jika menggunakan uang tunai sehingga menperkecil kesalahan dalam pengembalian uang," tambahnya.

Indra juga menegaskan mendukung penuh kampanye Bank Indonesia terkait pengunaan QRIS. Ia menyakini banyaknya manfaat bagi pedagang maupun pembeli dalam mengunakan model standar kode QR yang berlaku secara nasional untuk sistem pembayaran di Indonesia.

Sebelumnya, Bank Indonesia menegaskan semua pedagang wajib menerima pembayaran dalam bentuk uang tunai. Hal ini disampaikan oleh Deputi Gubernur BI, Doni Primanto Joewono, menyusul fenomena sejumlah pedagang yang hanya menerima pembayaran non-tunai.

Doni menjelaskan, kewajiban ini diatur Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, setiap orang dilarang menolak pembayaran untuk menerima pembayaran dengan rupiah."Pada prinsipnya, uang tunai dan non-tunai itu kan cara bayar tapi tetap dalam bentuk rupiah," kata Doni dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur BI di Jakarta Pusat, Rabu, 16 Oktober 2024.

Doni menegaskan Meskipun BI mendorong digitalisasi sistem pembayaran di Indonesia, melalui pengembangan berbagai layanan digital seperti QRIS, Doni menegaskan pentingnya penerimaan uang tunai. Ia juga menyampaikan bahwa BI masih terus mencetak uang kertas berkualitas.

Hingga saat ini, skema pembayaran non-tunai, khususnya QRIS, memang mengalami pertumbuhan pesat. BI melaporkan pada triwulan III 2024, transaksi menggunakan QRIS mengalami pertumbuhan hingga RP 209,6 persen secara year on year (yoy). Sementara itu, jumlah pengguna mencapai 53,3 juta dan jumlah merchant 34,23 juta.

JAKARTA, KOMPAS.com - Bank Indonesia (BI) menegaskan bahwa semua pedagang wajib menerima pembayaran dalam bentuk uang tunai.

Hal ini disampaikan oleh Deputi Gubernur BI, Doni Primanto Joewono, menyusul fenomena sejumlah pedagang yang hanya menerima pembayaran non-tunai.

Doni menjelaskan, kewajiban ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

Dalam Pasal 23 UU tersebut, ditegaskan bahwa setiap orang dilarang menolak penerimaan rupiah yang dimaksudkan sebagai pembayaran atau untuk menyelesaikan kewajiban transaksi di wilayah Indonesia.

"Setiap orang dilarang menolak untuk menerima rupiah sebagai pembayaran di wilayah NKRI, itu poinnya," ujarnya dalam konferensi pers Rapat Dewan Gubernur BI di Kompleks BI, Jakarta, Rabu (16/10/2024).

Doni menekankan bahwa pelaku usaha harus menerima pembayaran dalam bentuk uang tunai. "Merchant itu tetap diwajibkan untuk menerima uang cash," tegasnya.

Meskipun BI mendorong digitalisasi sistem pembayaran di Indonesia, melalui pengembangan berbagai layanan digital seperti QRIS, Doni menegaskan pentingnya penerimaan uang tunai.

Transaksi menggunakan QRIS semakin diminati masyarakat, tecermin dari lonjakan 209,61 persen secara tahunan (year on year/yoy) menjadi 4,08 miliar hingga triwulan III-2024.

"Walaupun BI mendorong digitalisasi, tapi kita wajib merchant menerima uang rupiah dalam bentuk fisik," tambahnya.

Dalam mendukung transaksi fisik, Doni memastikan bahwa BI masih mencetak uang kartal dengan kualitas yang terjaga.

"Kita pun tetap mencetak uang kartal yang berkualitas, itu masih tumbuh 6 - 7 persen," ungkapnya.

Keluhan masyarakat terkait penolakan pembayaran menggunakan uang fisik di sejumlah toko terus bermunculan.

Dengan semakin masifnya adopsi sistem pembayaran digital, beberapa pedagang memilih untuk hanya menyediakan opsi pembayaran non-tunai, seperti kartu debit, kartu kredit, dan QRIS.