Bisnis.com, SURABAYA - Pemerintah Kota Surabaya mendukung penerapan QR code untuk pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis pertalite dan solar.

Wakil Wali Kota Surabaya, Armuji, menjelaskan berbagai langkah yang telah diambil tersebut untuk mengatasi praktik penimbunan, penyelundupan, dan penjualan ilegal. "Pemerintah memperketat pengawasan distribusi, dan memanfaatkan teknologi informasi untuk mencegah penyalahgunaan BBM bersubsidi," ujar Armuji dalam rilis, Minggu (3/8/2024).

Terkait penggunaan QR code untuk pembelian pertalite, Armuji menekankan bahwa QR Code bukan untuk membatasi pembelian masyarakat yang berhak. Melainkan senjata ampuh untuk melawan oknum penimbun.

Mantan Ketua DPRD Surabaya ini juga mengajak warga Surabaya untuk berperan aktif dalam menjaga ketersediaan pertalite bersubsidi. "Belilah pertalite sesuai kebutuhan, jangan terlibat dalam praktik ilegal, dan laporkan jika ada indikasi penyalahgunaan," jelasnya.

PT Pertamina (Persero) sebagai perusahaan yang ditunjuk menyalurkan BBM bersubsidi pun mengaku siap mensukseskan program pemerintah ini dengan uji coba pembelian BBM jenis Pertalite menggunakan sistem QR code.

VP Corporate Communication Pertamina, Fadjar Djoko Santoso penggunaan QR Code untuk Pertalite akan mengikuti kesuksesan QR Solar yang sudah diterapkan secara keseluruhan di nasional.

PT Pertamina Patra Niaga sebagai anak usaha PT Pertamina (Persero) yang melakukan distribusi BBM bersubsidi di seluruh Indonesia mengatakan sudah melakukan pendataan QR Code untuk pembelian Pertalite khusus untuk roda empat secara bertahap di beberapa wilayah kerja mereka.

Sejak Juli 2023 lalu Pertamina Patra Niaga sudah sukses melakukan pendataan QR Code di 41 Kota/Kabupaten di antaranya di Jawa Madura Bali (Jamali) dan beberapa wilayah non Jamali yaitu Maluku, NTT, Maluku Utara, Gorontalo, Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.

Pjs Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Heppy Wulansari menyebutkan jika pendataan dilakukan agar pencatatan transaksi BBM bersubsidi lebih transparan. Saat ini sudah tercatat lebih dari 4,6 juta pengguna Pertalite sudah mendaftar QR Code.

"Saat ini kami terus memperluas wilayah pendataan di wilayah Jamali maupun Non Jamali. Dan QR CodePertalite ini diharapkan dapat membantu pemerintah mengetahui pengguna subsidi BBM dan diharapkan dapat meminimalisir indikasi kecurangan atau penyalahgunaan BBM subsidi di lapangan," kata Heppy.

Bisnis.com, BATAM — Pertamina Patra Niaga kembali menerapkan peraturan baru yang berlaku 1 Oktober 2024 di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri). Aturan tersebut berupa pembelian BBM Pertalite wajib menggunakan QR Code, khusus untuk kendaraan roda empat.

Area Manager Communications Relations and CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut, Susanto August Satria mengatakan Kepri menjadi provinsi kedua setelah Aceh yang menerapkan kebijakan ini.

"Sejauh ini sudah ada 28 ribu kendaraan roda empat yang terdaftar di Kepri. Pendaftaran QR Code bisa dilakukan secara online atau melalui aplikasi MyPertamina," katanya di Batam, Selasa (30/7/2024).

Susanto menegaskan pendaftaran QR Code bagi kendaraan roda empat ini bersifat wajib. Pertamina menyediakan pos pengaduan di setiap SPBU, jika pengendara mengalami kesulitan saat pendaftaran via online.

"Pendaftaran QR Code wajib. Jika tidak, maka petugas SPBU tidak akan melayani kendaraan roda empat yang ingin mengisi Pertalite," tegasnya.

Pembelian dengan QR Code merupakan bagian dari Program Subsidi Tepat Pertalite. Pendaftarannya dapat dilakukan secara mandiri melalui website subsiditepat.mypertamina.id dan Aplikasi MyPertamina.

Setelah pendaftaran, maka konfirmasi hasil pendaftaran akan dikiri ke email si pendaftar. Setelah dikonfirmasi, baru QR Code bisa diperoleh.

"Nanti syarat pengisian Pertalite wajib menunjukkan kode tersebut sesuai nomor polisi kendaraan. Kodenya bisa di screenshot dari HP atau dicetak juga boleh," ungkapnya.

Adapun syarat pendaftaran QR Code ini yakni STNK, foto KTP dan nomor polisi kendaraan. Prosesnya butuh waktu 3-15 hari sejak pendaftaran awal. QR Code tersebut akan aktif maksimal 15 hari setelah didaftarkan.(K65)