Bisnis.com, JAKARTA -- Pemerintahan Prabowo mengambil ancang-ancang menyusun program yang bertujuan mendorong penduduk kelas menengah kembali meningkat.

Ketua Dewan Pakar Partai Amanat Nasional (PAN) Drajad H. Wibowo mengatakan pemerintahan baru nanti akan menyiapkan kemudahan usaha dan membuat program yang bisa menggenjot konsumsi masyarakat.

Kemudahan usaha tersebut, salah satunya akan mengandalkan kemudahan pendanaan usaha oleh industri keuangan nonbank (IKNB), seperti perusahaan pembiayaan sampai fintech peer to peer lending (P2P lending) atau pinjaman online.

"Iya, multifinance itu salah satu potensi yang sangat besar. Jadi, tentu akan diberdayakan semaksimal mungkin," kata Drajad kepada Bisnis, Senin (2/9/2024).

Drajad menilai, pertumbuhan ekonomi Indonesia erat kaitannya dengan pertumbuhan konsumsi rumah tangga. Dengan demikian, menurutnya kunci menjaga konsumsi kelas menangah adalah dengan menjaga pendapatan mereka.

“Jadi, pemerintahan Pak Prabowo akan memperbaiki kemudahan berusaha dengan berbagai deregulasi. Selain itu, belanja negara difokuskan pada program-program yang dampaknya ke konsumsi tinggi,” ungkapnya.

Dalam buku Nota Keuangan RAPBN 2024 tersaji data perbandingan pembiayaan sektor IKNB dengan sektor perbankan, bahwa memang penyaluran kredit dari sektor IKNB masih terpaut jauh.

Pada Mei 2024, penyaluran kredit perbankan sebesar Rp7.398,76 triliun, sementara dari fintech P2P lending senilai Rp850,63 triliun, dan dari perusahaan pembiayaan sebesar Rp490,69 triliun.

Sementara itu, ekonom dan Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira menilai sektor IKNB punya potensi besar dalam mendanai usaha UMKM yang kebanyakan berasal dari segmen kelas menengah.

"Sektor keuangan nonbank punya banyak kelebihan karena akses yang lebih mudah bagi masyarakat desa dan pelaku usaha informal, persyaratan pinjaman mudah, hingga plafon pembiayaan yang kecil sesuai dengan kebutuhan," kata Bhima.

Meski begitu, menurutnya pendanaan dari sektor IKNB juga punya celah, yaitu keterbatasan lembaga keuangan nonbank dalam mencari simpanan atau deposan sehingga mempengaruhi cakupan pembiayaan.

Bhima juga mencontohkan seperti perusahaan pinjaman online yang menerapkan bunga dan denda yang cukup tinggi sehingga membuat peminjam kesulitan mengembalikan pinjaman. Apalagi, pinjaman online masih didominasi di sektor konsumtif daripada produktif.

Selain itu, dia juga mengatakan pelaku IKNB harus jeli melakukan seleksi terhadap calon debitur, melihat kinerja dan prospek usaha debitur hingga melakukan pengawasan berkala sehingga nonperforming loan (NPL) bisa dikelola dengan baik.

"Artinya tidak bisa hanya andalkan keuangan nonbank, tapi juga dorong kerja sama bank dengan nonbank via channeling bahkan anak usaha bank yang main ke kredit mikro," kata Bhima.