Bisnis.com, SAMARINDA - Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Timur (BI Kaltim) menyatakan penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) oleh Bulog mampu menahan laju inflasi, terbukti inflasi Kaltim pada September 2024 masih terjaga di angka 0,6% (mtm).

"Guna memastikan ketersediaan pasokan, beras SPHP terus disalurkan ke Kios Penyeimbang Inflasi di Pasar Segiri dan Pasar Merdeka, termasuk operasi pasar murah di Samarinda dan Bontang," ujar Kepala BI Kaltim Budi Widihartanto di Samarinda, Rabu (2/10/2024).

Penyaluran beras SPHP ini masuk dalam strategi pengendalian inflasi melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP), untuk menjaga stabilitas harga yang dilakukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Kaltim.

Hal lain yang dilakukan seperti penguatan pasokan di sisi hulu, yakni telah diberikan bantuan sarana dan prasarana pertanian kepada kelompok tani di Kota Samarinda dan Kabupaten Kutai Kartanegara.

“Sebagai upaya untuk menjaga keterjangkauan harga, maka melalui pasar murah terus dilakukan di Samarinda, Kota Bontang, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Paser, Kabupaten Berau, dan Kabupaten Penajam Paser Utara,” katanya.

Sedangkan untuk kelancaran distribusi pangan, telah diberikan pemberian subsidi ongkos angkut dalam kegiatan pasar murah, yakni subsidi ongkos angkut yang diberikan oleh masing-masing pemerintah daerah.

Komunikasi antar-TPID se- Kaltim pun terus dilakukan melalui rapat koordinasi untuk mengambil langkah konkret dalam pengendalian inflasi, yakni melalui tindak lanjut early warning system (EWS) atau sistem deteksi dini dalam rangka pengendalian inflasi di Samarinda dan Kabupaten Berau.

"Ada pula high level meeting (HLM) pertemuan tingkat tinggi di Kabupaten Mahakam Ulu pada 23 September 2024, dalam rangka evaluasi pengendalian inflasi dan rencana program unggulan stabilisasi harga,” katanya.

Ke depan, lanjutnya, TPID Kaltim terus berkolaborasi dalam menjalankan program pengendalian inflasi melalui strategi 4K (keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif) guna pengendalian inflasi.

"Melalui inflasi yang terkendali diharapkan dapat menjadi momentum pertumbuhan ekonomi di Kaltim yang berkelanjutan, terjaga, dan memiliki daya saing," katanya.

Sementara itu, inflasi Kaltim periode September yang sebesar 0,6% ini terutama disumbang oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andil inflasi sebesar 0,10%.

Bisnis.com, BALIKPAPAN — Tekanan inflasi di Kalimantan Timur pada kuartal II/2024 diperkirakan sedikit lebih tinggi dibandingkan kuartal I/2024.

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Kalimantan Timur, Budi Widihartanto, menyatakan peningkatan ini didorong oleh beberapa faktor, termasuk penurunan luas lahan sawah dan kenaikan Harga Eceran Tertinggi (HET) beras hingga 31 Mei 2024.

"Walaupun masa panen beras berlangsung pada kuartal II 2024, penurunan luas lahan sawah di sejumlah daerah sentra menyebabkan potensi peningkatan harga beras, yang dapat mempengaruhi inflasi," ujarnya yang dikutip dari Laporan Perekonomian Provinsi Mei 2024, Selasa (9/7/2024).

Selain itu, peningkatan harga daging ayam ras dan telur ayam ras juga diprediksi berlanjut karena keterbatasan produksi jagung pipilan nasional, pakan utama ternak, di tengah meningkatnya permintaan saat Iduladha pada Juni 2024.

Kemudian, dia menjelaskan, sebagian besar wilayah Indonesia, termasuk Kalimantan Timur, diperkirakan mengalami curah hujan rendah hingga menengah dengan potensi banjir dalam kategori aman hingga menengah pada kuartal II 2024.

Menurut data yang dihimpun, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mencatat bahwa anomali iklim global di Samudera Pasifik menunjukkan indeks ENSO sebesar +0,21, yang berada dalam kondisi netral dan diprediksi berlanjut hingga Juni 2024.

Menurutnya, faktor iklim ini juga berperan dalam mempengaruhi harga komoditas pangan.

Dia menuturkan inflasi di provinsi Kaltim pada tahun 2024 diprakirakan masih tetap terkendali dan sejalan dengan target nasional, yaitu pada kisaran target 2,5+1% (yoy).