Bisnis.com, MAKASSAR — Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) sepanjang Januari-Agustus 2024 telah terkumpul sebanyak Rp6,54 triliun, tumbuh 2,68% jika dibandingkan realisasi periode yang sama tahun sebelumnya. Pertumbuhan ini ditopang oleh semua jenis pendapatan.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Sulsel Supendi mengatakan komponen PAD masih ditopang oleh pajak daerah, di mana pada periode tersebut nilainya mencapai Rp4,43 triliun. Angkanya pun tumbuh 0,20% jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang hanya Rp4,42 triliun.

Pajak daerah masih didominasi dari sektor nonkonsumtif dengan realisasi terbesar pada pajak kendaraan bermotor (PKB) senilai Rp1,12 triliun. Kemudian disusul oleh bea balik nama kendaraan bermotor sebesar Rp650,5 miliar, pajak bahan bakar kendaraan bermotor Rp616,77 miliar, dan pajak penerangan jalan Rp442,56 miliar.

Sedangkan pada pajak konsumtif, realisasi paling besar ada pada pajak restoran sebesar Rp208,43 miliar, kemudian disusul pajak hotel sebesar Rp98,69 miliar, pajak hiburan Rp19,60 miliar, dan pajak parkir Rp12,19 miliar.

Sementara itu, komponen pendapatan lainnya di Sulsel selain pajak daerah, ada kekayaan daerah dipisahkan yang realisasinya hingga Agustus 2024 tercatat sebesar Rp378,1 miliar, tumbuh 5,1% jika dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Retribusi daerah yang terkumpul Rp282,23 miliar mengalami pertumbuhan paling besar mencapai 19,13%, di mana pada periode Januari - Agustus 2023 realisasinya hanya Rp236,91 miliar. "Ada juga lain-lain PAD yang sah di Sulsel telah terkumpul Rp1,43 triliun. Angkanya juga tercatat lebih besar dibanding tahun lalu atau tumbuh 7,35%," tuturnya melalui keterangan resmi, Selasa (8/10/2024).

Bisnis.com, MAKASSAR — Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) sepanjang Januari - Juli 2024 tercatat telah terkumpul sebanyak Rp5,16 triliun, terjadi penurunan 8,49% jika dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Sulsel Supendi mengatakan, berdasarkan catatannya, penurunan ini terjadi karena tiga komponen utama penerimaan yang terdiri dari pajak daerah, lain-lain PAD yang sah, dan kekayaan daerah dipisahkan terdata mengalami kontraksi. Hanya retribusi daerah yang mengalami pertumbuhan.

Pajak daerah Sulsel yang menjadi sumber paling besar penerimaan PAD, sepanjang periode tersebut tercatat hanya sebesar Rp3,63 triliun, turun 4,66% jika dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai Rp3,81 triliun.

Penopang utamanya masih dari pajak non konsumtif dengan realisasi pajak kendaraan bermotor sebesar Rp887,85 miliar, kemudian bea balik nama kendaraan bermotor sebesar Rp576,73 miliar, pajak bahan bakar kendaraan bermotor Rp535,37 miliar, dan pajak penerangan jalan Rp381,11 miliar.

Dari pajak konsumtif yang paling besar adalah pajak restoran sebesar Rp179,27 miliar, kemudian pajak hotel Rp81,51 miliar, pajak hiburan Rp16,55 miliar, dan pajak parkir Rp10,46 miliar.

"Dari catatan kami penerimaan pada Juli 2024 tidak sekencang jika dibandingkan pada Juli 2023, karena jika merujuk catatan PAD hingga Juni 2024, penerimaannya masih tumbuh positif," ungkapnya kepada wartawan, Senin (26/8/2024).

Selain dari pajak daerah, komponen penerimaan paling besar selanjutnya adalah lain-lain PAD yang sah, yang terealisasi sebesar Rp1,003 triliun. Angkanya menunjukkan penurunan dua digit atau 21,57% jika dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai Rp1,27 triliun.

Selanjutnya ada kekayaan daerah dipisahkan yang terealisasi sebesar Rp330 miliar, juga mengalami kontraksi 7,36% jika dibandingkan periode tahun sebelumnya yang mencapai Rp359,49 miliar.

Sementara retribusi daerah menjadi sumber penerimaan paling kecil dengan realisasi Rp189,77 miliar, namun menjadi satu-satunya yang mengalami pertumbuhan dengan meningkat 4,66% jika dibandingkan periode yang sama tahun 2023 yang hanya Rp188,56 miliar.