Bisnis.com, SEMARANG - Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jawa Tengah menyebutkan realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) hingga September mencapai sekitar 60 persen dari target tahun 2024 sebesar Rp6,5 triliun.

"Iya, PKB mencapai 60 persen. Targetnya Rp6,5 triliun dan itu masih jauh sekali. Kurang Rp2,6 triliun sampai Desember," kata Kepala Bidang Pajak Kendaraan Bermotor Bapenda Jateng Danang Wicaksono di Semarang, Sabtu (5/10/2024).

Diakuinya, kekurangan sebanyak itu cukup berat, padahal selama ini Bapenda Jateng terus mendorong kepatuhan masyarakat untuk membayar PKB sesuai dengan ketentuan.

Untuk mengejar kekurangan target itu, kata dia, Bapenda Jateng mengejar melalui beberapa titik, terutama titik kepatuhan masyarakat untuk membayar pajak.

Saat ini, ia mengatakan bahwa kepatuhan di masyarakat menunjukkan bahwa hampir di seluruh provinsi, hampir secara nasional ada penurunan kepatuhan.

"Maka harus diupayakan langkah-langkah konkret di mana masyarakat itu cukup nyaman untuk melakukan pembayaran. Kami punya yang namanya Samsat Budiman (Bumdes Digital Mandiri) yang melayani masyarakat sampai di titik-titik desa," katanya.

Program layanan Samsat Budiman merupakan layanan "online" berbasis laman atau website yang memudahkan wajib PKB mendapatkan pelayanan pajak.

"Ini yang sedang kami kembangkan dan itu tidak berhenti di situ saja. Digitalisasi pelayanan kesamsatan ini juga kita kembangkan supaya masyarakat cukup nyaman dengan karakter Jawa Tengahnya," katanya.

Menurut dia, masyarakat juga harus memahami bahwa hasil pajak, termasuk PKB nantinya digunakan kembali untuk berbagai kepentingan masyarakat, seperti fasilitas umum hingga bantuan pemberdayaan masyarakat.

"Sebetulnya yang kami dorong adalah kepatuhan masyarakat. Kami ingin masyarakat itu patuh sesuai dengan kewajiban karena PKB itu nanti digunakan kembali untuk pembangunan masyarakat," katanya.

Ia berharap masyarakat bisa mematuhi kewajiban dalam membayar pajak, khususnya PKB sehingga bisa memenuhi target pendapatan yang sudah ditetapkan.

"Memang perlu upaya pemerintah untuk hadir di sana untuk menghapus keraguan-raguan dalam penggunaan pajak di masyarakat. Kami pastikan bahwa seluruh pembiayaan ini kembali ke masyarakat," katanya.

Bahkan, kata dia, Bapenda Jateng tidak menghimpun uang dari pajak yang dibayarkan, sebab masyarakat selaku wajib pajak langsung membayarkan melalui Bank Jateng.

Bapenda Jateng, kata dia, hanya menyediakan layanan, sementara pengelolaan keuangan langsung pada kas daerah sehingga tidak ada lagi yang ditangani oleh pemerintah provinsi.

"Saat ini seluruh pembayaran menggunakan Bank Jateng. Jadi, tidak lagi Bapenda menerima uang sehingga dana alokasi pajak kendaraan bermotor langsung diterima Bank Jateng dan ditransfer kepada Pemprov Jateng. Jadi, kami pastikan tidak ada lagi konteks penyelewengan anggaran dari PKB," tegasnya.

Bisnis.com, SEMARANG - Pemerintah Provinsi Jateng mengalokasikan anggaran sebesar Rp8,81 triliun untuk sektor pendidikan dan kebudayaan pada 2025, atau tertinggi dibandingkan sektor lainnya.

Nominal anggaran itu disampaikan oleh Penjabat Gubernur Jateng Nana Sudjana dalam rapat paripurna dengan agenda penyampaian Nota Keuangan Rancangan APBD tahun anggaran 2025 di Gedung DPRD Jateng, Semarang, Jumat (23/8/2024).

"Ini tindak lanjut dari Kebijakan Umum Anggaran dan prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun 2025 yang sudah dibahas badan anggaran dan disepakati pada tanggal 16 Agustus lalu," katanya.

Nana menjelaskan bahwa struktur Rancangan APBD Tahun Anggaran (TA) 2025 meliputi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah.

Secara garis besar, kata dia, pendapatan daerah diproyeksikan Rp23,54 triliun, sedangkan belanja daerah diproyeksikan Rp23,91 triliun atau ada defisit Rp362,3 miliar.

“Defisit anggaran ditutup dengan surplus pembiayaan daerah. Adapun penerimaan pembiayaannya sebesar Rp432,3 miliar, dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp70 miliar untuk penyertaan modal. Sehingga total pembiayaan 'netto' sebesar Rp362,3 miliar dan SiLPA-nya nihil," katanya.

Dalam Nota Keuangan RAPBD 2025, ia menyebutkan belanja daerah urusan bidang pendidikan dan kebudayaan sebesar Rp8,81 triliun.

"Anggaran ini difokuskan pada kegiatan penanganan anak tidak sekolah secara bertahap di wilayah kemiskinan ekstrem," kata mantan Kapolda Metro Jaya itu.

Selain itu, untuk penyediaan prasarana dan sarana pendidikan yang berorientasi pada kebutuhan dan relevansi dunia usaha dan dunia industri, pembiayaan operasional sekolah melalui BOSDA, BOP, serta pembiayaan siswa melalui beasiswa siswa miskin.

Di bidang kesehatan, Nana menjabarkan bahwa anggaran yang dialokasikan sebesar Rp3,11 triliun untuk dinas kesehatan, empat rumah sakit umum daerah, dan tiga rumah sakit jiwa daerah.

Anggaran tersebut difokuskan untuk pemberian bantuan iuran jaminan kesehatan, pemenuhan sarana dan prasarana di tujuh RSUD/RSJD.

Kemudian, pembangunan gedung pelayanan tujuh lantai untuk pemenuhan kelas rawat inap standar, serta penyediaan obat, 'reagen', dan vaksin esensial untuk 35 kabupaten/kota.

Terkait nota keuangan tersebut, masing-masing fraksi di DPRD telah menyampaikan tanggapannya, dan pada rapat paripurna berikutnya akan ada jawaban dari Pj Gubernur Jateng terkait tanggapan fraksi.