JAKARTA, KOMPAS.com - Polisi bakal meminta keterangan ahli pidana untuk mendalami kasus penistaan agama yang diduga dilakukan Pendeta Gilbert Lumoindong alias G.

“Kami masih meminta keterangan dari ahli pidana dalam kasus penistaan agama yang diduga dilakukan oleh G,” ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes (Pol) Ade Ary Syam Indradi kepada wartawan, Kamis (9/7/2024).

Setelah pemeriksaan ahli pidana rampung, kata Ade Ary, Polda Metro Jaya akan melakukan gelar perkara.

Untuk diketahui, gelar perkara merupakan salah satu tahapan dalam penyelidikan untuk menentukan status hukum terlapor, apakah pihak bersangkutan terbukti melakukan tindak pidana seperti yang dimaksud atau tidak.

“Nanti kami akan lakukan gelar perkara setelah ini (pasca-meminta keterangan ahli),” imbuh Ade Ary.

Sebelum meminta keterangan dari ahli, penyidik diketahui telah meminta keterangan dari terlapor.

Polisi juga telah menerima beberapa berkas dengan terlapor Gilbert Lumoindong untuk dijadikan satu kasus.

Pertama, laporan polisi yang tercatat di Sumatera Selatan. Kedua, laporan polisi yang ada di Sulawesi Selatan.

Sebagai informasi, Pendeta Gilbert Lumoindong dilaporkan oleh tiga pihak ke polisi dengan kasus serupa.

Pelapor pertama diketahui adalah pengacara kondang, Farhat Abbas.

Kedua, ada laporan yang dibuat Ketua Kongres Pemuda Indonesia (KPI) Sapto Wibowo.

Terakhir, ada laporan yang masuk dari Persaudaraan Islam Tionghoa Indonesia (PITI).

Khusus kasus terakhir, Pendeta Gilbert dilaporkan oleh Persaudaraan Islam Tionghoa Indonesia (PITI) ke Polda Metro Jaya pada Kamis (25/4/2024).

Laporan teregister dengan nomor LP/B/2223/IV/2024/SPKT Polda Metro Jaya tanggal 25 April 2024.

Ketua Umum PITI Ipong Wijaya Kusuma mengatakan, pihaknya melaporkan Pendeta Gilbert dengan merujuk pada Pasal 156A KUHP tentang Tindak Pidana Penistaan Agama.

Laporan berdasarkan video berisi ceramah Pendeta Gilbert yang membandingkan shalat dan zakat dengan ibadah umat Kristen.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Polda Metro Jaya masih melakukan pemeriksaan sejumlah saksi ahli pidana dalam kasus dugaan penistaan agama yang melibatkan Pendeta Gilbert Lumoindong. Saat ini, Pendeta Gilbert masih berstatus saksi.

"Terkait dugaan penistaan agama oleh oknum ya, Saudara G, penyidik masih melakukan pemeriksaan ahli pidana," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Polisi Ade Ary Syam Indradi saat ditemui di Jakarta, Selasa (9/7/2024).

Usai dilakukan pemeriksaan saksi ahli, pihaknya kemudian akan melakukan gelar perkara terkait kasus tersebut. "Nanti akan melakukan gelar perkara," katanya.

Sebelumnya, Polda Metro Jaya mengungkapkan bahwa kasus dugaan penistaan agama yang melibatkan Pendeta Gilbert Lumoindong masih dalam tahap pengumpulan berkas laporan di berbagai daerah.

"Kasus Pendeta G itu masih dilakukan pengumpulan (berkas) karena ada beberapa laporan di daerah di berbagai daerah," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Polisi Ade Ary Syam Indradi saat ditemui di Jakarta, Selasa (2/7/2024).

Ade Ary menjelaskan, pengumpulan berkas laporan tersebut ada di sejumlah daerah seperti Sumatera Selatan (Sumsel) dan juga di Sulawesi Selatan (Sulsel). "Laporan di daerah di berbagai daerah ada di Sumsel, itu berkasnya dilimpahkan ke Polda Metro Jaya. Ada juga yang berkas diterima laporannya di Sulsel, itu proses pelimpahan ke Polda Metro Jaya. Setelah itu dijadikan satu, dilakukan gelar perkara, " katanya.

Polda Metro Jaya telah memanggil sebanyak 14 saksi dalam pengusutan kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Pendeta Gilbert Lumoindong. "Ada 14 saksi yang telah dilakukan pendalaman, dari pihak pelapor, kemudian saksi yang disebutkan pelapor," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Polisi Ade Ary Syam Indradi saat ditemui di Jakarta, Selasa (21/5/2024).

Gilbert dilaporkan dugaan tindak pidana penistaan agama UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP sebagaimana dimaksud dalam pasal 156 a KUHP yang berbunyi "Perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia".

Kemudian Pasal 28 ayat 2 jo pasal 45A Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) tentang Perbuatan seseorang yang menyebarkan kebencian terhadap suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) melalui media elektronik.