JAKARTA - Perusahaan teknologi yang bergerak di bidang pengadaan penggunaan katalog elektronik, AyooKlik Airmas mendukung pelibatan aktif pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM ke dalam platform katalog elektronik (e-katalog). Hal itu dilakukan melalui sosialisasi di berbagai daerah.

Baca Juga: Mentan Perintahkan Itjen Bongkar Calo Proyek Pengadaan di Kementan

Kali ini, sosialisasi dilakukan Ayooklik Riau Abadi di Kota Pekanbaru, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Kampar, dan Kabupaten Pelalawan.

"Sistem pengadaan yang bersifat elektronik akan membuat semua aktivitas pengadaan menjadi jauh lebih transparan. Harapannya, kita bisa memahami prosedur dengan baik. Kami pun akan mendukung dari sisi implementasi yang benar," ujar Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru Indra Pomi Nasution dalam keterangan tertulisnya, Selasa (1/10/2024).

Baca Juga: LKPP Sosialisasi RUU PBJ Publik, Digitalisasi Pengadaan Barang dan Jasa Jadi Fokus Utama

Sosialisasi ini memberikan wawasan para perangkat daerah terhadap tata cara pengadaan barang dan jasa secara elektronik. AyooKlik telah menjalankan bisnis pengadaan barang dan jasa pemerintah sejak 2008 dan mulai menjadi mitra e-commerce LKPP. Sejak 1 Januari 2016, AyooKlik menjadi penyedia e-katalog online shop untuk barang dan jasa pemerintah.

JAKARTA - AyooMall berkolaborasi dengan Pemerintah Kota Pematangsiantar melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis (Bimtek) e-purchasing. Kegiatan tersebut untuk memberikan edukasi menghindari kecurangan dalam melakukan proses belanja barang atau jasa pemerintah melalui sistem katalog elektronik.

"Kegiatan ini dapat dijadikan sarana pembelajaran dan Pemkot berharap para penyedia dapat memahami betul prosedur-prosedur yang sesuai dan menghindari kecurangan dalam melakukan proses belanja e-purchasing," ujar Kabag PBJ Kota Pematangsiantar, Santo Simanjuntak melalui pernyataannya, dikutip Rabu (9/9/2024).

Baca Juga: KPK Geledah Kantor Pengadaan Barang dan Jasa Pemkot Semarang

Dalam kegiatan tersebut diikuti sebagian besar penyedia barang/jasa di wilayah Kota Pematangsiantar. Business Development Manager AyooMall Aldo Rezha Sayudha mengatakan acara ini sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi dalam rangka menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Di sisi lain, Aldo juga memberikan pemaparan terkait prosedur pendaftara akun penyedia/merchant di AyooMall sekaligus melakukan simulasi transaksi secara langsung kepada para penyedia.

Baca Juga: Daftar CPNS Tinggal Sehari Lagi, Gimana dengan Layanan e-Materai?

"Semoga dengan adanya kegiatan ini dapat mempermudah proses belanja e-purchasing dan meningkatkan kesejahteraan para pelaku usaha dan koperasi di wilayah Kota Pematangsiantar,? tutup Dhika Adi Prasetia, Business Analyst & Development Manager AyooMall.

Bisnis.com, BALIKPAPAN –– Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mendorong Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk menciptakan iklim pengadaan barang dan jasa yang bebas dari permainan kongkalikong.

Kepala Bidang Kajian dan Avokasi KPPU Kanwil V Ratmawan Ari Kusnandar menyatakan pihaknya ingin memastikan bahwa semua kontraktor yang berpartisipasi dalam tender proyek pemerintah bermain adil dan tidak ada yang bersekongkol untuk curang.

“Persekongkolan tender merupakan salah satu bentuk persaingan usaha tidak sehat yang merugikan negara dan masyarakat,” ujarnya dalam keterangan resmi, Senin (6/8/2024).

Dia menjelaskan, KPPU Kanwil V mendorong agar proses tender ini dilakukan secara terbuka, transparan, kompetitif, adil dan sesuai aturan.

"Saya yakin dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa, terdapat prinsip-prinsip yang harus diutamakan oleh semua pelaku pengadaan antara lain efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil tidak diskriminatif, dan akuntabel, dan yang paling utama dalam perspektif pengadaan persaingan usaha adalah saling berkompetisi untuk memenangkan tender" jelasnya.

Menurutnya, kompetensi dan kapabilitas Pokja menjadi salah satu unsur yang mempengaruhi keberhasilan proses pengadaan barang/jasa pemerintah secara baik dan dapat mencegah terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

Kemudian, dia meminta bantuan dari masyarakat untuk melaporkan persekongkolan dalam tender, sehingga KPPU akan menindaklanjutinya.

Semua ini dilakukan agar semua pihak yang berpartisipasi dalam tender, memiliki peluang yang sama untuk menang berdasarkan kualitas dan kinerja mereka.

“KPPU juga mengharapkan partisipasi masyarakat untuk melaporkan dugaan persekongkolan dalam tender dengan mengirim laporan ke alamat KPPU Kanwil V di Jl. Dahlia No. 6 Samarinda atau melalui email [email protected],” terang Ratmawan.

Adapun, dia berharap seluruh proyek pemerintah di Kaltim bisa terlaksana dengan lebih baik dan adil, serta memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.