Bisnis.com, SEMARANG - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tingkat pengangguran terbuka di Jawa Tengah (Jateng) terus mengalami penurunan dalam lima tahun terakhir.

Kepala BPS Jateng Endang Tri Wahyuningsih di Semarang, Selasa (5/11/2024), mengatakan tingkat pengangguran tertinggi terjadi pada 2020 yang mencapai 6,48% yang terjadi pada masa pandemi Covid-19.

Angka pengangguran, lanjut dia, terus mengalami penurunan pada tahun-tahun berikutnya, yakni menjadi 5,95% pada 2021, 5,57% pada 2022, dan 5,13% pada 2023. "Angka pengangguran terbuka per Agustus 2024 tercatat sebesar 4,78 persen," katanya.

Hal tersebut, kata dia, menggambarkan jika dari 100 orang angkatan kerja yang ada, lima di antaranya menganggur.

BPS mencatat jumlah angkatan kerja di Jawa Tengah per Agustus 2024 tercatat mencapai 21,91 juta orang. Sementara jumlah penduduk bekerja tercatat sebanyak 20,86 juta orang.

Dari jumlah tersebut, lanjut dia, tercatat 12,44 juta orang bekerja di sektor informal.

Dalam perkembangan berbeda, Kawasan Industri Kendal (KIK) telah menyerap 17.353 tenaga kerja di sepanjang 2024, mencapai 115% dari target yang ditetapkan pemerintah.

"Pemerintah pada tahun ini mentargetkan penyerapan 15.100 tenaga kerja. Hingga kuartal III sudah terealisasi 115 persen," kata Direktur Pemasaran Kawasan Industri Kendal, Juliani Kusumaningrum, dalam siaran pers di Semarang, Selasa.

Menurut dia, terdapat 18 pelaku usaha baru yang mulai menjalankan bisnisnya di kawasan ekonomi khusus tersebut pada tahun ini.

Adapun realisasi investasi yang masuk selama 2024 tersebut, lanjut dia, mencapai Rp40,2 triliun, lebih tinggi dari target yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp17,7 triliun.

Hingga saat ini, kata dia, terdapat 116 pelaku usaha dari berbagai negara yang telah membuka pabrik di kawasan ekonomi khusus tersebut.

Total nilai investasi kawasan ekonomi yang resmi beroperasi sejak lima tahun lalu itu, menurut dia, mencapai Rp141,7 triliun. "Secara keseluruhan telah terserap sebanyak 62.702 tenaga kerja," tambahnya.

Ia menjelaskan, Kawasan Industri Kendal menjadi salah satu penyumbang perekonomian Jawa Tengah pada umumnya dan Kabupaten Kendal pada khususnya. "Pekerja sektor informal naik dibanding tahun lalu yang mencapai 12,07 juta orang," ujarnya.

Sementara jika dilihat dari persebaran wilayahnya, kata dia, tingkat pengangguran tertinggi berada di Kabupaten Brebes yang mencapai 8,35%.

Ia menjelaskan tingkat pengangguran terbuka merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat penyerapan tenaga kerja oleh pasar kerja. "Tingkat pengangguran terbuka juga menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja di suatu daerah," katanya.

Bisnis.com, SEMARANG - Pj. Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana, menyebut sejumlah indikator sosial-ekonomi di Jawa Tengah menunjukkan pertumbuhan positif. Angka kemiskinan pada 2024 berada di posisi 10,47%, turun dibanding 2023 yang mencapai 10,77%.

Sementara itu, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Februari 2024 berada di angka 4,39% atau lebih rendah dibandingkan periode sebelumnya.

"Pengentasan kemiskinan berjalan baik, khususnya kemiskinan ekstrem. Angka pengangguran dalam satu tahun juga menurun. Ini sesuatu yang sangat positif bagi masyarakat Jawa Tengah, dalam upaya kami terus menekan angka kemiskinan sampai sekecil mungkin," ucap Nana saat ditemui wartawan di Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) pada Senin (30/9/2024).

Ucapan tersebut memang terdengar manis. Sayangnya, klaim tersebut berbanding terbalik dengan data Kementerian Ketenagakerjaan. Sepanjang periode Januari-Agustus 2024, tercatat ada 14.712 pekerja di Jawa Tengah yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Kementerian Ketenagakerjaan mencatat tren kenaikan jumlah pekerja yang ter-PHK. Ada puluhan orang yang setiap bulannya mesti kehilangan pekerjaan pada periode Januari-Maret.

Gelombang PHK berangsur membengkak pada April dimana jumlah pekerja yang ter-PHK berkisar di angka ratusan.Pada Juli 2024, tercatat 9.447 pekerja di Jawa Tengah kehilangan pekerjaan.

Periode tersebut menciptakan peningkatan terbesar gelombang PHK di Jawa Tengah sepanjang tahun ini.Aulia Hakim, Sekretaris Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Provinsi Jawa Tengah, menyebut fenomena tersebut sebagai bukti gagalnya iming-iming upah murah dalam menjamin penyerapan tenaga kerja.

Kepada Bisnis, Aulia menyebut bahwa PHK masih terjadi pada sektor industri manufaktur, utamanya Tekstil dan Produk Tekstil (TPT)."PHK massal di Jawa Tengah membuktikan bahwa kebijakan upah murah adalah solusi yang keliru. Meskipun upah di provinsi ini lebih rendah dibandingkan dengan daerah lain, ternyata tidak ada jaminan bahwa pekerja di sini akan terlindungi dari gelombang PHK," ucap Aulia saat dihubungi beberapa waktu lalu.Gelombang PHK juga ikut menyisakan persoalan lain.

Seperti nasib buruh yang terkatung-katung lantaran perusahaan kerap menunda pembayaran pesangon maupun gaji. Bahkan, tak sedikit pula pekerja yang ter-PHK itu mesti menunggu kepastian pesangon hingga bertahun-tahun.