JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Dolfie Othniel Frederic Palit, menyoroti sejumlah target pembangunan yang tidak tercapai selama periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Beberapa target pembangunan, mulai dari tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, hingga rasio gini, sejauh ini masih belum mencapai target yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

"Kalau tidak tercapai, siapa yang bertanggung jawab ini?" ujar Dolfie dalam Rapat Kerja yang dihadiri Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa, hingga Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, di Gedung Nusantara, Jakarta, Rabu (28/8/2024).

Berdasarkan data teranyar Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat kemiskinan nasional masih mencapai angka 9,03 persen sampai akhir Maret 2024.

Angka itu masih lebih tinggi dari target yang ditetapkan dalam RKP 2024 dan RPJMN 2020-2024, yakni di kisaran 6,5 - 7,5 persen. Selain itu, tingkat pengangguran terbuka (TPT) masih mencapai 4,82 persen pada Februari 2024, lebih tinggi dari target yang ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024 yakni 4,3 persen, namun sudah di bawah target RKP 2024 yakni 5 - 5,7 persen.

Kemudian, realisasi tingkat rasio gini sampai Maret 2024 mencapai 0,379, lebih tinggi dari target RKP 2024 di kisaran 0,374 - 0,377, serta lebih tinggi dari target RPJMN 2024 yakni 0,374. Dengan melihat data-data pembangunan manusia yang tidak mencapai target tersebut, Dolfie memberikan masukan kepada pemerintah untuk memberikan "hukuman" terhadap kementerian atau lembaga (K/L) terkait.

"Anggaran kementerian setiap tahun naik, tapi target enggak tercapai, ini gimana?" katanya.

Dolfie pun merekomendasikan agar pemerintah memangkas tunjangan kinerja (tukin) aparatur sipil negara (ASN) dari K/L yang target pembangunannya tidak tercapai.

"Kami mengusulkan misalnya tingkat pengangguran terbuka ini kan ada K/L yang mengurusi ini, tukinnya disesuaikan karena tidak tercapai, enggak bisa dibiarin," tuturnya.

Menurut Dolfie, pemberian hukuman itu diperlukan, sebab selama beberapa tahun terakhir, pemerintah gencar melakukan kenaikan tukin ASN sejumlah K/L.

"Ini tukin dari K/L terkait dari Dirjen yang mengurusi ini harus disesuaikan agar yang kita tulis di sini tingkat kemiskinan rasio gini dan sebagainya ada tanggung jawabnya, enggak bisa dilepas gitu aja," ucapnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Dolfie Othniel Frederic Palit, menyoroti sejumlah target pembangunan yang tidak tercapai selama periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Beberapa target pembangunan, mulai dari tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, hingga rasio gini, sejauh ini masih belum mencapai target yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

"Kalau tidak tercapai, siapa yang bertanggung jawab ini?" ujar Dolfie dalam Rapat Kerja yang dihadiri Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa, hingga Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, di Gedung Nusantara, Jakarta, Rabu (28/8/2024).

Berdasarkan data teranyar Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat kemiskinan nasional masih mencapai angka 9,03 persen sampai akhir Maret 2024.

Angka itu masih lebih tinggi dari target yang ditetapkan dalam RKP 2024 dan RPJMN 2020-2024, yakni di kisaran 6,5 - 7,5 persen. Selain itu, tingkat pengangguran terbuka (TPT) masih mencapai 4,82 persen pada Februari 2024, lebih tinggi dari target yang ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024 yakni 4,3 persen, namun sudah di bawah target RKP 2024 yakni 5 - 5,7 persen.

Kemudian, realisasi tingkat rasio gini sampai Maret 2024 mencapai 0,379, lebih tinggi dari target RKP 2024 di kisaran 0,374 - 0,377, serta lebih tinggi dari target RPJMN 2024 yakni 0,374. Dengan melihat data-data pembangunan manusia yang tidak mencapai target tersebut, Dolfie memberikan masukan kepada pemerintah untuk memberikan "hukuman" terhadap kementerian atau lembaga (K/L) terkait.

"Anggaran kementerian setiap tahun naik, tapi target enggak tercapai, ini gimana?" katanya.

Dolfie pun merekomendasikan agar pemerintah memangkas tunjangan kinerja (tukin) aparatur sipil negara (ASN) dari K/L yang target pembangunannya tidak tercapai.

"Kami mengusulkan misalnya tingkat pengangguran terbuka ini kan ada K/L yang mengurusi ini, tukinnya disesuaikan karena tidak tercapai, enggak bisa dibiarin," tuturnya.

Menurut Dolfie, pemberian hukuman itu diperlukan, sebab selama beberapa tahun terakhir, pemerintah gencar melakukan kenaikan tukin ASN sejumlah K/L.

"Ini tukin dari K/L terkait dari Dirjen yang mengurusi ini harus disesuaikan agar yang kita tulis di sini tingkat kemiskinan rasio gini dan sebagainya ada tanggung jawabnya, enggak bisa dilepas gitu aja," ucapnya.