KOMPAS.com - PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) selaku subholding gas PT Pertamina (Persero) berkomitmen melanjutkan pengembangan jaringan gas (jargas) rumah tangga sebagai bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN).

Inisiatif tersebut bertujuan untuk mendukung pemerintah dalam mengurangi subsidi liquefied petroleum gas (LPG) yang sebagian besar masih dipenuhi melalui impor.

Saat ini, PGN mengelola lebih dari 820.000 sambungan rumah (SR) jargas yang tersebar di 18 provinsi dan 74 kabupaten dan kota. Kontribusi jargas ini setara dengan pengurangan subsidi LPG sebesar Rp 1,7 triliun.

Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Laode Sulaeman mengatakan bahwa konsumsi LPG nasional pada 2023 mencapai 8,05 juta metrik ton (MT).

Ia memperkirakan bahwa konsumsi LPG nasional akan mengalami penurunan menjadi 8,03 juta MT pada 2024, sebelum meningkat menjadi 8,17 juta MT pada 2025.

Menurut Laode, kenaikan konsumsi LPG berpotensi meningkatkan beban subsidi tahunan dan menambah ketergantungan pada impor, yang saat ini mencakup lebih dari 70 persen kebutuhan nasional.

Oleh karena itu, kata dia, alih konsumsi dari LPG ke jargas dianggap sebagai langkah penting dan mendesak.

“Dengan meningkatnya penggunaan gas melalui jargas, kita bisa mengurangi konsumsi LPG subsidi dan mengendalikan beban impor LPG,” ujar Laode dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Rabu (7/8/2024).

Pernyataan tersebut disampaikan Laode dalam acara Kick Off Program Pengembangan Kompetensi City Gas di Kantor PGN, Senin (5/8/2024).

DOK. Humas PGN Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Laode Sulaeman dalam acara Kick Off Program Pengembangan Kompetensi City Gas di Kantor PGN, Senin (5/8/2024).

Ia mengungkapkan bahwa Kementerian ESDM akan memantau dan mengevaluasi capaian dan rencana pengembangan jargas berkoordinasi dengan beberapa kementerian guna mendukung kebijakan dan integrasi pembangunan jargas.

Adapun kementerian yang dimaksud, yaitu Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mendukung kebijakan pembangunan jargas di berbagai daerah.

Selanjutnya, bekerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) untuk mengintegrasikan jargas dengan sektor perumahan.

Kementerian ESDM juga berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengenai mekanisme subsidi untuk jargas.

Bagi PGN, jargas merupakan proyek strategis jangka panjang yang akan terus dikembangkan.

Oleh karenanya, PGN berkomitmen pada berbagai inisiatif untuk mendukung keberlanjutan jargas, termasuk program Pengembangan Kompetensi City Gas.

KOMPAS.com - PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) selaku subholding gas PT Pertamina (Persero) berkomitmen melanjutkan pengembangan jaringan gas (jargas) rumah tangga sebagai bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN).

Inisiatif tersebut bertujuan untuk mendukung pemerintah dalam mengurangi subsidi liquefied petroleum gas (LPG) yang sebagian besar masih dipenuhi melalui impor.

Saat ini, PGN mengelola lebih dari 820.000 sambungan rumah (SR) jargas yang tersebar di 18 provinsi dan 74 kabupaten dan kota. Kontribusi jargas ini setara dengan pengurangan subsidi LPG sebesar Rp 1,7 triliun.

Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Laode Sulaeman mengatakan bahwa konsumsi LPG nasional pada 2023 mencapai 8,05 juta metrik ton (MT).

Ia memperkirakan bahwa konsumsi LPG nasional akan mengalami penurunan menjadi 8,03 juta MT pada 2024, sebelum meningkat menjadi 8,17 juta MT pada 2025.

Menurut Laode, kenaikan konsumsi LPG berpotensi meningkatkan beban subsidi tahunan dan menambah ketergantungan pada impor, yang saat ini mencakup lebih dari 70 persen kebutuhan nasional.

Oleh karena itu, kata dia, alih konsumsi dari LPG ke jargas dianggap sebagai langkah penting dan mendesak.

“Dengan meningkatnya penggunaan gas melalui jargas, kita bisa mengurangi konsumsi LPG subsidi dan mengendalikan beban impor LPG,” ujar Laode dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Rabu (7/8/2024).

Pernyataan tersebut disampaikan Laode dalam acara Kick Off Program Pengembangan Kompetensi City Gas di Kantor PGN, Senin (5/8/2024).

DOK. Humas PGN Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Laode Sulaeman dalam acara Kick Off Program Pengembangan Kompetensi City Gas di Kantor PGN, Senin (5/8/2024).

Ia mengungkapkan bahwa Kementerian ESDM akan memantau dan mengevaluasi capaian dan rencana pengembangan jargas berkoordinasi dengan beberapa kementerian guna mendukung kebijakan dan integrasi pembangunan jargas.

Adapun kementerian yang dimaksud, yaitu Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mendukung kebijakan pembangunan jargas di berbagai daerah.

Selanjutnya, bekerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) untuk mengintegrasikan jargas dengan sektor perumahan.

Kementerian ESDM juga berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengenai mekanisme subsidi untuk jargas.

Bagi PGN, jargas merupakan proyek strategis jangka panjang yang akan terus dikembangkan.

Oleh karenanya, PGN berkomitmen pada berbagai inisiatif untuk mendukung keberlanjutan jargas, termasuk program Pengembangan Kompetensi City Gas.

PGN optimistis capai target 117.000 SR pada 2024

Pada kesempatan yang sama, Direktur Komersial PGN Ratih Esti Prihatini menyatakan optimisme dalam mencapai target 117.000 SR pada 2024.

“Untuk mencapai target tersebut, kami mempertimbangkan berbagai alternatif bauran energi dan melakukan evaluasi internal terkait pekerjaan di lapangan. Selain itu, PGN memerlukan dukungan dari mitra. Seperti arahan menteri bahwa kami tidak bisa bekerja sendiri dan harus kolaborasi dengan mitra,” ujarnya.

Ratih mengungkapkan bahwa PGN menghadapi tantangan dalam pengembangan jargas terkait keekonomian, konstruksi, minat pelanggan, dan pemakaian.

Namun, kata dia, PGN tetap berkomitmen untuk menjawab tantangan ini dan menyelaraskan upaya peningkatan pemanfaatan gas bumi dengan tanggung jawab sebagai badan usaha.

“PGN berkomitmen pada pembangunan jargas demi kepentingan masyarakat dan keberlanjutan bisnis perusahaan. Kami percaya bahwa dengan memperluas jargas, akan berdampak pada pertumbuhan bisnis inti kami,” tutur Ratih.

“Apabila memberikan nilai tambah bagi masyarakat, pasti akan kembali pada perusahaan, namun tetap harus terukur dari segi risiko dan keberlanjutan bisnis,” sambungnya.