Bisnis.com, PADANG - Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatra Barat mencatat jumlah usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di seluruh daerah mencapai 593.100 buah.

Kepala Dinas Koperasi UKM Sumbar Endrizal mengatakan dari jumlah itu yang paling dominan merupakan usaha mikro yakni mencapai 553 ribu, sedangkan sisanya merupakan usaha kecil dan menengah.

"Usaha mikro ini memang banyak di Sumbar, bisa dilihat di pasar-pasar, sekolah, dan tersebar di berbagai lokasi," katanya, Rabu (17/7/2024).

Dia menyebutkan penyebab begitu banyaknya pelaku usaha mikro di Sumbar, karena masyarakat Sumbar memiliki jiwa berdagang yang tinggi, ada yang usia muda, dan ada yang lokasinya itu tidak harus di pasar atau di titik kawasan ramai orang.

"Kadang ada yang di depan rumah, di pinggir jalan. Ada yang dagang keliling kampung. Jenis usaha mikro beragam pula," ujarnya.

Sementara untuk usaha kecil tercatat sebanyak 38 ribu, dan pelaku usaha menengah 3.000. Meski dari segi jumlah untuk usaha kecil terbilang masih rendah, tapi untuk kondisi saat ini sudah banyak usaha mikro yang naik menjadi usaha kecil.

Begitupun untuk usaha kecil, juga ada yang berkembang dan naik menjadi usaha menengah. Hal ini membuktikan bahwa perkembangan UMKM di Sumbar terus bergerak dengan baik.

"Nah kami tentu berharap pelaku usaha dari kecil ini bisa naik ke menengah, dengan demikian secara ekonominya akan memberikan dampak yang besar pula, seperti dari segi lapangan kerja," sebutnya.

Endrizal menyatakan maju dan berkembangnya UMKM di Sumbar seiring adanya dukungan modal dari berbagai sumber, seperti ada KUR dari perbankan, pinjaman modal dari PT PNM, program Usaha Mikro (UMi) Kementerian Keuangan, serta ada peran dari koperasi baik yang simpan pinjam maupun yang koperasi serba usaha.

Sementara di sisi pembiayaan, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menargetkan mitra penyaluran pembiayaan ultra mikro (UMi) pada tahun 2024 ini bisa lebih meluas.

Kepala Kanwil DJPb Sumbar Syukriah HG mengatakan Pusat Investasi Pemerintah (PIP) sebagai pengelola dana pembiayaan ultra mikro bekerja sama dengan lembaga penyalur non perbankan dalam penyaluran pembiayaan UMi untuk menyentuh masyarakat luas, sehingga di tahun 2024 ini perlu ada perluasan mitra penyaluran.

"Kalau melihat di tahun 2023, terdapat empat koperasi pembiayaan yang telah menjadi mitra PIP untuk menyalurkan pembiayaan UMi di Sumbar. Nah, kami ingin mitra ini bertambah di tahun 2024," katanya terpisah.

Dia menyebutkan guna mendorong peningkatan jumlah mitra penyalur dan debitur UMi di Sumbar, Kanwil DJPb Sumbar bekerja sama dengan PIP dan OJK Sumbar menjalankan program kerja Literasi UMi AMBO yang merupakan inovasi Kanwil DJPb Sumbar dalam hal penyaluran pembiayaan UMi tersebut.

Kepala Divisi Penyaluran Pembiayaan I Pusat Investasi Pemerintah, Ary Dekky Hananto menyampaikan beberapa hal terkait tantangan dalam kurasi menjadi penyalur UMi. Selain harus memenuhi syarat utama yaitu pengalaman pembiayaan kepada masyarakat selama 2 tahun dan nilai Non Performing Loan (NPL) di bawah 5%, BUMNag/BUMDes yang ingin menjadi penyalur UMi harus memenuhi tiga belas syarat kurasi dari PIP.

"Sebagai LKM berbadan hukum, BUMNag perlu bertransformasi menjadi koperasi atau PT yang bergerak dalam jasa finance kepada publik," ujarnya.

Menurutnya terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi BUMNag terutama dalam hal legalitas dan pemenuhan berkas utama untuk menjadi LKM.

Selain itu, BUMNag juga perlu meningkatkan kapasitas SDM untuk manajemen dan peningkatan kompetensi terkait pembiayaan kepada masyarakat.

Pemerintah dalam hal ini Kemenkeu yang digawangi oleh PIP, berharap pembiayaan kepada usaha ultra mikro semakin beragam sehingga memberikan alternatif pembiayaan yang accessible untuk debitur non bankable dan margin bunga yang relatif rendah dibandingkan pinjaman lainnya.