Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Kementerian Koordinator Kemaritiman Jodi Mahardi buka-bukaan soal dugaan pengemplangan pajak Rp300 triliun yang dilakukan pengusaha sawit yang diungkap oleh adik Presiden Terpilih Prabowo Subianto sekaligus Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo.

Ia mengatakan informasi itu memang didapat kementeriannya. Informasi bersumber dari temuan BPKP.

"Mengenai angka Rp 300 triliun yang disebutkan, berasal dari temuan BPKP. Itu adalah potensi penerimaan negara yang bisa didapatkan dari perbaikan tata kelola sektor kelapa sawit, termasuk di dalamnya denda administrasi terkait dengan pelanggaran pemenuhan kewajiban plasma, sawit dalam kawasan hutan, ekstensifikasi dan intensifikasi pajak," katanya kepada CNNIndonesia.com Rabu (9/10) malam.

Ia mengatakan pemerintah saat ini terus berupaya untuk memperbaiki tata kelola sektor ini demi meningkatkan penerimaan negara dan memastikan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku.

Sebanyak 300 pengusaha Indonesia diduga mengemplang pajak hingga mencapai Rp300 triliun. Hal tersebut disampaikan Hashim Djojohadikusumo.

Karena potensi pendapatan negara yang hilang cukup besar, Prabowo katanya akan mengejar 300 pengusaha itu.

Prabowo ia sebut-sebut telah mengantongi data pengusaha itu dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan serta Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh.

Dari laporan yang diterima Prabowo, pengusaha tersebut berasal dari sektor sawit.

"Ini data yang Pak Prabowo dapat dari Luhut dan Ateh (BPKP) dan dikonfirmasi dari LHK ada jutaan hektar kawasan hutan diokupasi liar oleh pengusaha kebun sawit nakal ternyata sudah diingatkan tapi sampai sekarang belum bayar," kata Hashim dalam acara Diskusi Ekonomi Kamar Dagang dan Industri bersama Pengusaha Internasional Senior di Menara Kadin, dikutip dari CNBC, Senin (7/10).

Hashim mengatakan sebelum ditindaklanjuti oleh Prabowo, para pengusaha tersebut akan diberi peringatan terlebih dahulu.

"Nanti ada peringatan bersahabat, friendly reminder 'please pay up'," pungkasnya.